
DENPASAR, BALI EXPRESS - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebutkan UU Kesehatan yang baru disahkan merupakan payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan Indonesia baik di masa normal maupun pandemi Covid-19. UU ini sempat ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (ID). Apa saja poin yang menjadi fokus Menkes dalam UU Kesehatan yang baru ini?
Budi Gunadi menyebutkan ada enam poin yang menjadi fokus pemerintah dan DPR.
"Yang pertama adalah UU kesehatan yang baru ini lebih fokus pada upaya pencegahan penyakit dibandingkan dengan proses pengobatan," jelasnya.
Sehingga dengan fokus ini, pemerintah dan DPR dikatakannya sepakat untuk mengedepankan layanan primer. Sedangkan untuk layanan promotif dan preventif dilakukan berdasarkan siklus itu. Termasuk juga pemerintah memfokuskan tentang pentingnya standardisasi jaringan layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Baca Juga: Diwarnai Penolakan Oleh Dua Fraksi, RUU Kesehatan Disepakati Menjadi UU
Selanjutnya poin kedua diatur mengenai kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan cara memperkuat layanan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur, SDM kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, termasuk juga pemanfaatan telemedicine dan pengembangan jejaring layanan prioritas.
Yang ketiga dikatakan Budi Gunadi adalah memperkuat ketahanan kesehatan dalam negeri, sehingga ketergantungan industri kesehatan nasional pada luar negeri bisa diubah ,enjadi industri kesehatan yang mandiri di dalam negeri. Caranya adalah dengan memperkuat sistem kefarmasian tanah air serta alat kesehatan dengan ara memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir.
"Yang keempat adalah efisien pembiayaan, dalam artian, Pemerintah sepakat dengan DPR untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah," ujar Budi.
Kelima, adalah pemerataan tenaga kesehatan, salah satunya adalah dengan mempercepat peningkatan jumlah dokter dan dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium di Rumah Sakit. Dan yang keenam adalah, sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi.
Dalam hal ini, dijelaskannya pemerintah sepakat dengan DPR bahwa diperlukan integrasi berbagi sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional yang akan memudahkan setiap orang mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data pribadi.
