BALIEXPRESS.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyuarakan sikap tegasnya terkait alokasi anggaran pemerintah daerah yang dinilainya tidak berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat, terutama terkait pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Fakta Lain Pembunuhan Berantai 3 Mahasiswi, Pelaku Akting Jadi Pedamping Keluarga Korban
Melalui unggahan akun Instagram pribadinya pada Jumat, 21 Juni 2025, Dedi menegaskan kembali sikapnya yang sudah ia sampaikan beberapa waktu lalu, menolak penggunaan anggaran untuk kegiatan rapat di hotel.
Langkah itu ia ambil demi mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih penting dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Dalam video yang diunggah, Dedi juga mengungkap adanya tunggakan pembayaran BPJS Provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai ratusan miliar.
Baca Juga: TERUNGKAP! Motif Dibalik Pembunuhan Sadis Mahasiswi, Pelaku Mutilasi Beri Pengakuan Mengejutkan
“Perlu saya sampaikan ya, bahwa tunggakan pembayaran BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya 334 Miliar lebih,” kata Dedi, dikutip Sabtu, 21 Juni 2025.
Ia menduga tunggakan ini terjadi karena sebelumnya tidak dianggarkan secara tepat.
“Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan, sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain,” jelasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, ia telah memerintahkan jajarannya untuk segera menganggarkan pelunasan BPJS pada perubahan APBD tahun ini.
“Tetapi karena ini menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun ini di perubahan anggaran, saya sudah meminta pada Sekretaris Daerah, ketua TAPD, kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, untuk memasukkan di APBD perubahan. Sehingga pada tahun ini kita membayarnya,” ujarnya.
Namun menurut Dedi, keputusan itu membawa konsekuensi penting, sehingga efisiensi harus dilakukan.
“Memasukkan anggaran sebesar itu di APBD perubahan, memiliki konsekuensi, yaitu belanja-belanja yang dianggap tidak penting yang sifatnya pemborosan harus dihapuskan,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa pemerintah harus memfokuskan anggaran pada kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
Baca Juga: Bupati Bangli dan Wabup Siap Hadiri Retret Gelombang II, Diar Akui Tak Ada Persiapan Khusus
“Kita akan fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Kebutuhan dasar yang ia maksud antara lain pendidikan, infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, serta layanan kesehatan.
“Kebutuhan dasar masyarakat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan irigasi serta listrik, air bersih kemudian juga terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat,” ungkap Dedi.
Tak hanya dirinya, Dedi juga mengajak kepala daerah lainnya ikut mengalokasikan anggaran untuk menjamin layanan kesehatan rakyatnya.
“Yuk para bupati walikota juga sama-sama kita anggarkan di anggaran perubahan agar seluruh rakyat Jawa Barat di seluruh daerah bisa menikmati jaminan layanan kesehatan dari pemerintah,” jelasnya.
Dedi pun menegaskan kembali larangan penggunaan anggaran untuk keperluan tidak prioritas seperti rapat di hotel.
“Kita tinggalkan belanja yang tidak penting kita utamakan layanan kita pada masyarakat. Kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar, apalagi kalau sampai meninggal karena tidak adanya pelayanan, kita berdosa terhadap itu semua,” tutupnya dengan nada tegas.
Sikap ini disambut positif oleh warganet yang mendukung komitmen Dedi.
Baca Juga: Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies di Gianyar Melonjak, Tembus 3.066 Kasus
“Bener pa....dibayarkan bpjs nya dan layanan rs bisa lbh dirasakan masyarakat...sehat2 pa ....” ketik akun @julindasimanjuntak5
“Lagi untuk apa punya kantor megah, mewah ada ruang rapat aula yg luas. .. Kalau sedikit- sedikit rapat di hotel... Di hotel harus bayar kan.... Betul sekali bapak aing ini laaaaa.” Tulis akun @enylidyawati0805
“Iya nih pak bener, anak saya sekarang juga sedang dirawat RSUD Depok, bagus pelayanan nya walau pakai BPJS kesehatan.” Komentar akun @azismandela
Langkah Dedi Mulyadi ini kembali menegaskan komitmennya sebagai pemimpin yang mengutamakan kebutuhan rakyat di atas kenyamanan birokrasi.
Editor : Wiwin Meliana