JAKARTA, BALI EXPRESS-Setelah mangkir pada panggilan pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menghadiri panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM )pada Kamis 17 Juni mendatang. Langkah itu didukung Direktur Institute of Democracy and Education (IDE), Gugun Gumilar.
Menurut Gugun, Komnas HAM dan KPK selayaknya bersinergi sesuai amanat undang-undang. Sehingga kisruh Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK bisa segera selesai. “Saya kira KPK tetap saja hadir, tidak jadi masalah karena ini sesuai Undang-Undang sehingga lembaga manapun harus bersinergi termasuk antara Komnas HAM dengan KPK,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Selasa (15/6).
Gugun mengatakan tidak harus mempermasalahkan ketidakhadiran pimpinan KPK saat pemanggilan pertama oleh Komnas HAM. Pasalnya pimpinan lembaga antirasuah tersebut memiliki alasan tersendiri. “Tidak masalah kalau KPK awalnya mangkir. Mungkin ada alasannya mempersiapkan jawaban,” kata pria yang juga duta muda PBB untuk Indonesia itu.
Terkait 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, ia meminta untuk berlapang dada, sebab seluruh proses yang dilakukan telah mengikuti kaidah yang ditetapkan dan sesuai dengan transparansi yang biasa dilakukan badan kepegawaian negara (BKN).
Seperti diketahui, sebelumnya perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) mengadu ke Komnas HAM. Terkait itu, Komnas HAM sudah memanggil pimpinan KPK untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan itu pada 8 Juni 2021. Sayangnya KPK tak memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya, Komnas HAM kembali menyurati lembaga antirasuah tersebut yang dijadwalkan pada Selasa (15/6) namun kembali diundur pada Kamis (17/6).
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pimpinan KPK akan memenuhi panggilan lembaga tersebut pada Kamis (17/6) terkait penjelasan tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh sejumlah pegawai KPK. “Kami umumkan bahwa sudah ada komitmen yang baik dari pimpinan KPK dan akan datang dalam proses pemeriksaan Komnas HAM,” ujarnya. (ant)
JAKARTA, BALI EXPRESS-Setelah mangkir pada panggilan pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menghadiri panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM )pada Kamis 17 Juni mendatang. Langkah itu didukung Direktur Institute of Democracy and Education (IDE), Gugun Gumilar.
Menurut Gugun, Komnas HAM dan KPK selayaknya bersinergi sesuai amanat undang-undang. Sehingga kisruh Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK bisa segera selesai. “Saya kira KPK tetap saja hadir, tidak jadi masalah karena ini sesuai Undang-Undang sehingga lembaga manapun harus bersinergi termasuk antara Komnas HAM dengan KPK,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Selasa (15/6).
Gugun mengatakan tidak harus mempermasalahkan ketidakhadiran pimpinan KPK saat pemanggilan pertama oleh Komnas HAM. Pasalnya pimpinan lembaga antirasuah tersebut memiliki alasan tersendiri. “Tidak masalah kalau KPK awalnya mangkir. Mungkin ada alasannya mempersiapkan jawaban,” kata pria yang juga duta muda PBB untuk Indonesia itu.
Terkait 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, ia meminta untuk berlapang dada, sebab seluruh proses yang dilakukan telah mengikuti kaidah yang ditetapkan dan sesuai dengan transparansi yang biasa dilakukan badan kepegawaian negara (BKN).
Seperti diketahui, sebelumnya perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) mengadu ke Komnas HAM. Terkait itu, Komnas HAM sudah memanggil pimpinan KPK untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan itu pada 8 Juni 2021. Sayangnya KPK tak memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya, Komnas HAM kembali menyurati lembaga antirasuah tersebut yang dijadwalkan pada Selasa (15/6) namun kembali diundur pada Kamis (17/6).
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pimpinan KPK akan memenuhi panggilan lembaga tersebut pada Kamis (17/6) terkait penjelasan tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh sejumlah pegawai KPK. “Kami umumkan bahwa sudah ada komitmen yang baik dari pimpinan KPK dan akan datang dalam proses pemeriksaan Komnas HAM,” ujarnya. (ant)
