Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Periksa 19 Pejabat Provinsi Aceh

I
KPK Periksa 19 Pejabat Provinsi Aceh
KPK Periksa 19 Pejabat Provinsi Aceh

BANDA ACEH, BALI EXPRESS - Sebanyak 19 pejabat di Provinsi Aceh baik eksekutif maupun legislatif telah diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam tiga hari yang berlangsung di Banda Aceh.


"Semua dokumen yang diminta (KPK) kami bawa, tapi untuk dokumen appendix kami tidak punya," kata Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin saat memasuki ruang pemeriksaan, di Banda Aceh, Rabu (27/10).


Proses pemeriksaan terhadap pejabat Aceh tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, sejak Senin (25/10/) sampai Rabu (27/10).


Sebelumnya, Jubir KPK Ali Fikri juga telah menyampaikan adanya pemanggilan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terhadap penyelidikan yang sedang berjalan.


"Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK," kata Ali Fikri.


Karena masih dalam tahap proses penyelidikan, KPK belum dapat menjelaskan lebih detail perihal kasus yang sedang ditangani di Tanah Rencong tersebut.


Adapun pejabat yang telah diperiksa lembaga antirasuah tersebut, yakni pada Senin (25/10) ada delapan pejabat eksekutif antara lain Kadis Perhubungan Aceh Junaidi, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadaan Kapal Aceh Hebat 2019-2020 Muhammad Al Qadri.


Lalu, Kepala ULP Aceh yaitu Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh 2019 Irawan Pandu Negara, Plt Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh 2019-2020 Sayid Azhari, Kasubag Konstruksi dan Konsultasi Biro PBJ Setda Aceh 2019 Ivan Mirza.


Selanjutnya, Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh 2019-2021 Khairul, Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh 2019 Azhariyanto, dan Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan Bustaman.


Kemudian, pada Selasa (26/10/), KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan dan anggota DPR Aceh baik yang aktif maupun mantan wakil rakyat, yaitu Wakil Ketua I Dalimi (Demokrat), Wakil Ketua II Hendra Budian (Golkar).


Lalu, juga ada mantan pimpinan DPRA 2014-2019 yaitu Wakil Ketua III Sulaiman Abda (Golkar) dan Wakil Ketua II Teuku Irwan Djohan (NasDem).


Selain itu, Ketua Fraksi PPP DPRA Ihsanuddin juga memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, mantan anggota Ketua Komisi IV DPRA 2014-2019 Tgk Anwar Ramli (Partai Aceh), serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Suhaimi. Juga ada dari unsur eksekutif yakni Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Eka Fristina Putri.


Rabu (27/10), KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin (Fraksi Gerindra), dan anggota DPR Aceh Zulfadli (Fraksi Partai Aceh).


Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019-2021, diantaranya termasuk engadaan Kapal Aceh Hebat serta pembangunan jalan dengan skema multiyears.


Selain itu, KPK diduga juga memeriksa terkait perizinan PLTU 3-4 di Nagan Raya, dan tiga pihak terkait sedang menjalani pemeriksaan, mulai dari pejabat Aceh hingga kabupaten setempat.


Mereka yang diperiksa tersebut yakni Kepala Dinas DPMPTSP Aceh Marthunis, kemudian mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya Zulkifli, dan mantan Kepala DPMPTSP Nagan Raya Hizbulwatan. (ant)




Advertisement
Advertisement
Editor : I Komang Gede Doktrinaya

Artikel Terkait

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

Direktur Marketing Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dapat Hibah Lahan 20 Are dari KPK, Pemkab Tabanan Rencanakan Greenhouse

Dapat Hibah Lahan 20 Are dari KPK, Pemkab Tabanan Rencanakan Greenhouse

Hibah lahan seluas 2.000 meter persegi yang diterima Pemkab Tabanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, ternyata belum bisa langsung dimanfaatkan.

Rita Widyasari Diperiksa KPK Hari Ini, Aliran Uang Gratifikasi Tambang Batu Bara Didalami

Rita Widyasari Diperiksa KPK Hari Ini, Aliran Uang Gratifikasi Tambang Batu Bara Didalami

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. KPK menjadwalkan pemeriksaan Rita sebagai sa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer