Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usai dibuka, sidang ditutup dan dinyatakan ditunda. Sidang akan ditunda dalam waktu cukup lama. “Untuk tergugat, silakan dilengkapi surat tugas. Sidang ditunda dan dibuka kembali 10 Agustus,” kata Khusaini, Rabu (13/7).
Usai persidangan ditutup, Kuasa Kadispendukcapil Surabaya Kurniawan Ari Utomo menyatakan, siap menghadapi persidangan. Hanya saja, dia tak bisa menjelaskan secara detail perihal gugatan tersebut. “Yang pasti Dukcapil sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam pokok perkara. Kami saat ini belum bisa menyampaikan secara gamblang. Akan kami sampaikan dalam sidang selanjutnya,” papar Kurniawan Ari Utomo.
Kuasa hukum empat penggugat, Sutanto Wijaya dan Muhammad Yusuf Bachtiar memastikan, masih menanti jalannya sidang hingga rampung. Pihaknya optimistis bisa menyelesaikan persidangan. “Masih wait and see aja dulu, karena panggilannya belum sah secara hukum,” ujar Sutanto.
Dia memaparkan, penolakan itu berdasar aturan agama, Undang Undang Dasar (UUD), Presiden, serta TNI dan Polri. Pemangku jabatan, bahkan sudah disumpah dengan peraturan agama.
“Tidak mungkin kan mereka disumpah dengan beda agama, boleh tidak saksi dalam persidangan seperti ini dia misalnya beragama muslim, dia disidang minta disumpah beda agama? Itu peristiwa hukumnya sama, jadi itu pentingnya agama, ke dalam, ke luar, ke atas, jadi perbandingannya seperti itu dan harus dipahami sama-sama,” papar Sutanto.
Aturan pernikahan beda agama dinilai tidak relevan. Sebab toleransi tertinggi adalah menghormati agama masing-masing. Bukan untuk melegalkan atau mencampur satu sama lain seperti halnya pernikahan beda agama.
Oleh karena itu, dia mewakili empat kliennya berupaya maksimal untuk menggagalkan putusan pernikahan beda agama dari PN Surabaya itu, bukan pernikahannya.
“Kami kan hanya untuk membatalkan putusan, bukan membatalkan perkawinan. Ini kan perbuatan melawan hukum, boleh kami ajukan (gugatan), kecuali membatalkan pernikahan,” tegas Sutanto. Dia berharap, PP Muhammadiyah, PBNU, hingga MUI bisa hadir sebagai ahli. Bahkan, dia ingin sidang tersebut berlangsung sesuai alur. (jpg/wid)
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
