Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Suap Bupati, KPK Periksa Pejabat Pemkab Pemalang

I
KENA OTT: Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo usai diperiksa usai OTT KPK, Jakarta, 12 Agustus lalu. JPG
KENA OTT: Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo usai diperiksa usai OTT KPK, Jakarta, 12 Agustus lalu. JPG
JAKARTA, BALI EXPRESS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus dugaan suap terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang menjerat Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW).

Dalam rangka melengkapi berkas penyidikan para tersangka, penyidik memanggil sebanyak 11 saksi. “Hari ini, dilakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi untuk tersangka MAW. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang, Kabupaten Pemalang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (20/9) dikutip dari Antara.

Adapun 11 saksi tersebut adalah Kadis Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Heri Priyanto, Kabid Sosial Dinas Sosial KBPP Supadi, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial KBPP Rokhilah, serta Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial KBPP Muhammad Tarom.

Lalu Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial KBPP Noor Hidayati, Penata Pengendalian Penduduk Dinas Sosial KBPP Katemin, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Sosial KBPP El Retno Prihartini, Penata Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas Sosial KBPP Nisa Arifa.

Ada pula Analis Keluarga Berencana Dinas Sosial KBPP Bayu Pudawawan, salah satu camat di Pemalang Sis Muhammad, dan Sekda Pemalang 2020-25 Juli 2022 Mohamad Arifin.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan enam tersangka yang terdiri atas dua penerima suap dan empat pemberi suap. Tersangka penerima suap adalah MAW dan Adi Jumal Widodo (AJW) dari pihak swasta atau Komisaris PD Aneka Usaha (PD AU).

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap ialah Slamet Masduki (SM), Kepala BPBD Pemalang Sugiyanto (SG), Kadis Kominfo Pemalang Yanuaris Nitbani (YN), dan Kadis PUPR Pemalang Mohammad Saleh (MS).

Terkait dengan tindakan MAW dalam kasus ini, KPK menduga Bupati nonaktif Pemalang itu telah menerima uang sekitar Rp 2,1 miliar dari pihak swasta. Hal itu akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK. (jpg/wid)

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer