Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Terima Suap, KPK Tahan Komisaris Wika Beton

I
DITAHAN : KPK menahan Komisaris Independen PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. JPG
DITAHAN : KPK menahan Komisaris Independen PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. JPG
JAKARTA, BALI EXPRESS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Komisaris Independen PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Penahanan ini dilakukan, setelah Dadan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dadan ditetapkan tersangka bersama Sekretaris MA Hasbi Hasan. Namun, sampai saat ini pejabat di lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman itu belum juga dijebloskan ke rumah tahanan.

"Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhadap tersangka DTY, terhitung sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Juni 2023 di Rutan Cabang KPK di Kavling C1," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/6).

KPK menduga, Dadan membantu pengurusan perkara debitur koperasi simpan pinjam (KSP) Heryanto Tanaka dan Yosep Parera. Kepada keduanya, Dadan menyatakan siap membantu dan mengawasi pengurusan perkara di MA, asalkan ada fee suntikan dana.

Ghufron mengungkapkan, pada Maret 2022 Heryanto mengajak Dadan ke kantor Yosep Parera di Rumah Pancasila, Semarang Indah D16/5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Dadan berinisiatif menelepon Hasbi Hasan dengan maksud untuk menitipkan perkara. "Saat bertemu di kantor YP, selanjutnya tersangka DTY berinisiatif menelpon menggunakan aplikasi whatsapp kepada tersangka HH dan menyampaikan kepada tersangka HH," ujarnya.

"Ini pak ada yang mau minta tolong. Ini ada rekan saya orang Semarang sedang mengurus kasus di Mahkamah Agung'," ungkap Ghufron. Heryanto Tanaka menyerahkan uang senilai Rp 11,2 miliar dalam pengurusan perkara perdata di MA kepada Dadan.

Penyerahan uang itu dilakukan sebanyak tujuh kali pemberian. "Sebagian uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka DTY kepada HH pada sekitar Maret 2022," papar Ghufron.

Dadan bersama Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (jpg/wid)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Diduga Tilep Uang Rp19,3 Miliar untuk Judol, Ketua LPD Desa Adat Buahan Tabanan Dipolisikan

Diduga Tilep Uang Rp19,3 Miliar untuk Judol, Ketua LPD Desa Adat Buahan Tabanan Dipolisikan

Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Buahan, Kabupaten Tabanan berinisial IGMS  dilaporkan ke Polres Tabanan.

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

Direktur Marketing Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan kajian mendalam terkait penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer