Kemacetan Pelabuhan Ketapang Makin Rumit, DPRD Banyuwangi Desak Posko Komando Terpadu

BALIEXPRESS.ID – Kemacetan di kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, mendorong DPRD setempat mengusulkan pembentukan Posko Komando dan Posko Pengaduan terpadu. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan antrean kendaraan, memperjelas koordinasi antarinstansi, serta menampung keluhan pengguna jasa penyeberangan Jawa-Bali.

Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyampaikan usulan tersebut setelah menghadiri rapat koordinasi darurat di Pelabuhan ASDP Ketapang, Senin (28/9).

Rapat digelar menyusul aksi mogok massal ratusan sopir truk logistik yang sebelumnya memperparah kepadatan kendaraan di jalur penyeberangan Jawa-Bali.

Menurut Made, persoalan kemacetan di Ketapang melibatkan banyak instansi dan pemangku kepentingan sehingga membutuhkan satu pusat kendali dengan pembagian tugas yang jelas.

Posko terpadu di dalam kawasan pelabuhan diharapkan menjadi pusat koordinasi penanganan lalu lintas sekaligus tempat masyarakat dan pengguna jasa menyampaikan pengaduan.

DPRD Banyuwangi Soroti Koordinasi Penanganan Antrean Pelabuhan

Made menilai penanganan kemacetan Pelabuhan Ketapang selama ini belum memiliki mekanisme komando yang cukup jelas. Ketika persoalan muncul, tanggung jawab penanganan dinilai masih tersebar di sejumlah lembaga.

"Selama ini setiap kali muncul masalah kemacetan, semua instansi terkesan saling lempar tanggung jawab, mulai dari ASDP, BPTD, KSOP, hingga Gapasdap. Jika Posko Komando ini berdiri, pembagian intervensi tugasnya menjadi jelas dan koordinasi di lapangan bisa dieksekusi cepat," tegas Made.

Posko tersebut nantinya diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan operasional penyeberangan dan pengaturan lalu lintas.

Selain menjadi pusat kendali, Posko Pengaduan juga berfungsi menampung laporan pengguna jasa. Setiap keluhan diharapkan dapat diverifikasi berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Dugaan Pelanggaran Antrean dan Praktik Cashback Disorot

Dalam rapat koordinasi dan penyerapan informasi di lapangan, Made turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.