BALI EXPRESS, SEMARAPURA – Kader anyar Partai Hanura, Ni Made Suastini alias Dek Ulik mengikuti proses penjaringan calon bupati/wakil bupati Klungkung dari Partai Hanura. Ketua Srikandi DPD Hanura Bali yang juga penyanyi pop Bali, ini mengembalikan formulir calon bupati di Sekretariat DPC Hanura Klungkung, Senin (31/7).
Istri Anggota DPD RI, Kadek “Lolak” Arimbawa, ini bakal bersaing dengan sederet kader Hanura yang mengikuti proses penjaringan. Yakni Ketua DPC Hanura, Wayan Suyasa; Sekretaris Hanura, I Nyoman Suastika. Ada juga penasehat Hanura Klungkung, Dewa Cakra Negara, serta kader Dewa Gede Oka. Terkait dengan ketatnya persaingan di internal itu, Dek Ulik mengaku legawa jika DPP menjatuhkan rekomendasi terhadap orang lain. Namun jika rekomendasi jatuh pada dirinya, penyanyi pop Bali ini mengaku siap tempur, melawan incumbent I Nyoman Suwirta sekalipun.
“Kalau sudah keputusan partai, saya harus siap tempur,” tegasnya.
Niat maju mencalonkan diri itu, lanjut Dek Ulik, tak terlepas dari rendahnya partisipasi kaum parempuan dalam hajatan politik lima tahunan di Klungkung. Dek Ulik yakin bakal dapat dukungan dari kaum perempuan di Bumi Serombotan –sebutan Kabupaten Klungkung.
Apakah sudah mulai turun ke masyarakat? Kepada Bali Express (Jawa Pos Group), pelantun Bangkung Ngamah Gula, itu mengaku masih santai. Belum ada program khusus turun ke masyarakat menyampaikan bahwa dirinya bakal maju menjadi calon bupati Klungkung.
“Santai dulu ya, proses masih panjang. Jangan tegang-tegang, nanti malah stress,” seloroh Dek Ulik.
Saat ini pihaknya sebatas turun ke masyarakat nebeng kegiatan Yayasan Kesenian Bali (YKB) yang didirikan Lolak. “Kalau pas ada ngayah, atau kegiatan di Klungkung, saya ikut. Kalau nanti sudah dapat rekomendasi, baru intens turun ke masyarakat,” jelas Dek Ulik yang saat mendaftar kemarin didampingi sejumlah orang dari YKB.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati Klungkung dari partai Hanura, I Nyoman Suastika menegaskan, proses penjaringan yang dibuka 19 Juli-15 Agustus itu tidak membedakan formulir bupati atau wakilnya. Semua sama. Nanti tergantung keputusan DPP. Karena sebelum DPP mengeluarkan rekomendasi, akan ada dilakukan survei terhadap mereka yang mengikuti proses penjararingan. “Apakah cocok jadi bupati atau wakil, nanti setelah disurvei,” tegasnya.
Tidak menutup kemungkinan juga, rekomendasi jatuh kepada orang di luar yang mengikuti proses penjaringan. Apalagi Hanura tidak bisa mengusung calon sendiri. Modal lima kursi mengharuskan Hanura menjalin koalisi supaya memenuhi syarat enam kursi. Sehingga itu juga dipikirkan DPP sebelum menelurkan rekomendasi.
