alexametrics
27.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

Tak Penuhi Unsur Pelanggaran, Dua Laporan Money Politik Gugur

BALI EXPRESS, SINGARAJA – Dua laporan dugaan money politik yang terjadi di dua lokasi berbeda di Buleleng gugur. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng menyatakan, gugurnya dugaan laporan money politik itu lantaran tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

 

Laporan pertama dilayangkan Nengah Karyawan, warga Desa Sudaji, Kecamatan Sawan terhadap Ketut Sarjana alias Loteng, warga Desa Sudaji. Karyawan saat itu mengetahui Loteng memberikan uang kepada dua orang di Desa Sudaji. Mereka adalah Ketut Kerta dan istrinya Luh Sukadini. Keduanya juga telah diklarifikasi Bawaslu.

 

Ketika dilakukan klarifikasi, pelapor menyebut, setelah memberikan uang, terlapor juga memberikan kartu nama. Dia juga mengajak untuk memilih salah seorang caleg (calon legislatif) dapil (daerah pemilihan) Kecamatan Sawan bernama Luh Sri Seniwi, seperti dalam kartu nama tersebut.

 

Kerap disebut-sebut dalam klarifikasi, Bawaslu Buleleng juga menghadirkan Sri Seniwi untuk diklarifikasi, Sabtu (27/4) lalu. Dalam klarifikasinya, Sri Seniwi mengaku tidak pernah bertemu dengan terlapor Loteng apalagi mengenalnya. Sri Seniwi juga menepis tudingan membagikan uang kepada warga agar memilihnya menjelang pencoblosan.

 

“Dari hasil klarifkasi yang kami terima, Sentra Gakkumdu berpendapat, laporan dugaan money politik bernomor Register 013 tahun 2019, tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 523 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana, Kamis (2/5) siang.

 

Keputusan serupa juga dialami laporan yang dilayangkan warga Dusun Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar bernama Nyoman Redana. Dalam laporannya, Redana melaporkan Subrata, warga Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar.

Dalam pengakuannya saat diklarifikasi Sentra Gakkumdu, Redana mengaku menerima uang dari terlapor sebanyak Rp 5 juta. Rencananya uang itu untuk mencari suara atas nama caleg DPRD Bali dapil Buleleng bernama Dr. Somvir.

 

Selanjutnya uang yang diterima di salah satu hotel di kawasan Lovina pada Senin (15/4) sore, langsung dibagikan kepada sepuluh warga di Dusun Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar. Setiap orang menerima Rp 100 ribu. Selebihnya uang sebesar Rp 3,5 juta kemudian digunakan Redana untuk operasional. Sisanya sebanyak Rp 500 ribu kemudian dibawa ke Bawaslu untuk dijadikan barang bukti.

 

Atas laporan itu, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu sudah melakukan klarifikasi, termasuk mengundang Somvir, pada Senin (29/4) lalu. Pemanggilan ini karena namanya kerap disebut-sebut dalam klarifikasinya.

 

Namun, Bawaslu belum bisa mengklarifikasi terlapor Subrata. Kendatipun Bawaslu sudah menyerahkan surat undangan klarifikasi sebanyak dua kali, termasuk melakukan jemput bola. Namun tidak membuahkan hasil.

 

 “Khusus untuk laporan dugaan money politik di Desa Pedawa, memang kami belum mengklarifikasi terlapor. Namun undang-undang membolehkan kami membuat kesimpulan, tanpa adanya klarifikasi itu,” imbuh Sugi Ardana.

 

Lanjutnya, setelah melalui proses panjang melakukan klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti, laporan money politik di Desa Pedawa itu juga dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Hal ini merujuk dalam Pasal 523 Ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga status kedua laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti.

 

Menurut Sugi, jika merujuk pada pasal tersebut, laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur, karena terlapor bukan merupakan tim, pelaksana, maupun peserta kampanye pemilu.

 

“Setelah mengundang ketua KPU Buleleng, setelah terlapor dicek di daftar tim dan pelaksana serta peserta yang didaftarkan di KPU, terlapor tidak masuk di dalamnya,” tegasnya.


BALI EXPRESS, SINGARAJA – Dua laporan dugaan money politik yang terjadi di dua lokasi berbeda di Buleleng gugur. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng menyatakan, gugurnya dugaan laporan money politik itu lantaran tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

 

Laporan pertama dilayangkan Nengah Karyawan, warga Desa Sudaji, Kecamatan Sawan terhadap Ketut Sarjana alias Loteng, warga Desa Sudaji. Karyawan saat itu mengetahui Loteng memberikan uang kepada dua orang di Desa Sudaji. Mereka adalah Ketut Kerta dan istrinya Luh Sukadini. Keduanya juga telah diklarifikasi Bawaslu.

 

Ketika dilakukan klarifikasi, pelapor menyebut, setelah memberikan uang, terlapor juga memberikan kartu nama. Dia juga mengajak untuk memilih salah seorang caleg (calon legislatif) dapil (daerah pemilihan) Kecamatan Sawan bernama Luh Sri Seniwi, seperti dalam kartu nama tersebut.

 

Kerap disebut-sebut dalam klarifikasi, Bawaslu Buleleng juga menghadirkan Sri Seniwi untuk diklarifikasi, Sabtu (27/4) lalu. Dalam klarifikasinya, Sri Seniwi mengaku tidak pernah bertemu dengan terlapor Loteng apalagi mengenalnya. Sri Seniwi juga menepis tudingan membagikan uang kepada warga agar memilihnya menjelang pencoblosan.

 

“Dari hasil klarifkasi yang kami terima, Sentra Gakkumdu berpendapat, laporan dugaan money politik bernomor Register 013 tahun 2019, tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 523 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana, Kamis (2/5) siang.

 

Keputusan serupa juga dialami laporan yang dilayangkan warga Dusun Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar bernama Nyoman Redana. Dalam laporannya, Redana melaporkan Subrata, warga Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar.

Dalam pengakuannya saat diklarifikasi Sentra Gakkumdu, Redana mengaku menerima uang dari terlapor sebanyak Rp 5 juta. Rencananya uang itu untuk mencari suara atas nama caleg DPRD Bali dapil Buleleng bernama Dr. Somvir.

 

Selanjutnya uang yang diterima di salah satu hotel di kawasan Lovina pada Senin (15/4) sore, langsung dibagikan kepada sepuluh warga di Dusun Munduk Waban, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar. Setiap orang menerima Rp 100 ribu. Selebihnya uang sebesar Rp 3,5 juta kemudian digunakan Redana untuk operasional. Sisanya sebanyak Rp 500 ribu kemudian dibawa ke Bawaslu untuk dijadikan barang bukti.

 

Atas laporan itu, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu sudah melakukan klarifikasi, termasuk mengundang Somvir, pada Senin (29/4) lalu. Pemanggilan ini karena namanya kerap disebut-sebut dalam klarifikasinya.

 

Namun, Bawaslu belum bisa mengklarifikasi terlapor Subrata. Kendatipun Bawaslu sudah menyerahkan surat undangan klarifikasi sebanyak dua kali, termasuk melakukan jemput bola. Namun tidak membuahkan hasil.

 

 “Khusus untuk laporan dugaan money politik di Desa Pedawa, memang kami belum mengklarifikasi terlapor. Namun undang-undang membolehkan kami membuat kesimpulan, tanpa adanya klarifikasi itu,” imbuh Sugi Ardana.

 

Lanjutnya, setelah melalui proses panjang melakukan klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti, laporan money politik di Desa Pedawa itu juga dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Hal ini merujuk dalam Pasal 523 Ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga status kedua laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti.

 

Menurut Sugi, jika merujuk pada pasal tersebut, laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur, karena terlapor bukan merupakan tim, pelaksana, maupun peserta kampanye pemilu.

 

“Setelah mengundang ketua KPU Buleleng, setelah terlapor dicek di daftar tim dan pelaksana serta peserta yang didaftarkan di KPU, terlapor tidak masuk di dalamnya,” tegasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/