DENPASAR, BALI EXPRESS – Aset Pemerintah Provinsi Bali saat ini masih banyak disewakan, dan berujung jadi lahan tidur. Untuk itu diharapkan aset yang merupakan potensi pemasukan supaya dikelola dengan maksimal, dan dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD).
“Banyak aset Pemprov Bali yang disewakan kepada pihak ketiga. Sayangnya aset-aset yang disewakan itu, kita dengar kebanyakan menjadi lahan tidur. Tidak mampu dikelola secara maksimal oleh penyewa,” jelas Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi, Rabu (4/5).
Ketua komisi yang membidangi perekonomian ini menyampaikan, aset-aset yang dikontrak Pemprov Bali kepada pihak ketiga, dinilai banyak yang tidak berkembang. Seharusnya, aset yang dikelola dan berkembang dengan baik memberikan manfaat dalam peningkatan kontribusi pada PAD Pemprov Bali.
Kresna Budi menambahkan kalau aset diklola dengan baik, dipastikan bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat Bali. Akan tercipta lapangan kerja baru sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.
Sehingga Komisi II akan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Bali dalam tata kelola aset yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat Bali. “Kita akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Biro Aset setelah libur Lebaran,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga berharap dalam tata kelola aset, seharusnya ada badan khusus yang dibentuk mengelola aset Pemprov Bali. Sebab, keberadaan aset Pemprov banyak tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali.
“Kita juga mau menanyakan pengelolaan aset Pemprov oleh Perusda Bali seperti aset perkebunan di Pulukan Negara. Ada juga wacana pembangunan sirkuit sejak dulu wacana tersebut tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya dan akhirnya Bali kalah cepat dengan Mandalika Lombok,” terangnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, Dewa Tagel Wiarsa, menyampaikan pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan dengan DPRD Bali dalam pengelolaan aset Pemprov. Terutama supaya lebih bermanfaat dan memberikan kontribusi pada peningkatan PAD Bali.
“Kita sangat terbuka dengan DPRD Bali terkait masukan dan saran untuk perbaikan dalam tata kelola aset. Kita juga akan lihat regulasi yang ada,” tandasnya.
