alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Gunakan ABT, Masyarakat di Badung Sering Diperas Oknum Petugas

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2021. Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan sejumlah rekomendasi akan diberikan kepada eksekutif.

Seperti Sinkronisasi dta kependudukan menjelang pemilu 2024, pengawasan pemilihan perbekel (Pilkel) serentak, memaksimalkan penegakan Perda terhadap bangunan-bangunan di Badung, dan mendorong perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun dibalik rekomendasi tersebut, ternyata terungkap kebijakan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) masih membingungkan masyarakat. Parahnya, hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memeras.hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV, AAN Ketut Agus Nadi Putra.

Pihaknya kerap menerima keluhan dari masyarakat, khususnya pengusaha kecil terkait dengan pemanfaatan ABT. Menyikapi hal tersebut pihaknya juga bingung lantaran kebijakan ABT ada di tingkat provinsi.

“Kebijakan yang mengatur ABT membingungkan masyarakat kecil, khususnya yang memiliki usaha kecil. Ini kami meminta petunjuk kemana harus melaporkan, karena kami sebagai komisi satu yang membidangi,” ujar Nadi Putra.

Selain masyarakat merasa kebingungan, lanjutnya, masyarakat juga kerap didatangi aparat akibat memanfaatkan ABT. Tak hanya itu, masyarakat juga menerima intervensi dan kerap diminta bayaran.

“Banyak sekali tim dari aparat penegak hukum yang menyambangi secara langsung ke pemilik-pemilik usaha tanpa memandang pengusaha kecil, atau sedang. Bahkan ada intervensi kalau tidak membayar. Saya sering dapat pengakuan seperti itu,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap ada kejelasan mengenai regulasi ABT. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi objek pemerasan “Kemana harusnya mengurus ABT ke kepolisian atau ke dinas perizinan provinsi atau kabupaten,” paparnya.

Sementara Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan juga mengakui regulasi mengenai pemanfaatan ABT menjadi sorotan di masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ABT.

“Kami mendorong Satpol PP bekerja maksimal melakukan sosialisasi, terlebih ABT bukan lagi menjadi ranah kabupaten tapi provinsi, sehingga di kabupaten perlu memberikan sosialisasi bagaimana kebijakan di daerah,” jelasnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2021. Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan sejumlah rekomendasi akan diberikan kepada eksekutif.

Seperti Sinkronisasi dta kependudukan menjelang pemilu 2024, pengawasan pemilihan perbekel (Pilkel) serentak, memaksimalkan penegakan Perda terhadap bangunan-bangunan di Badung, dan mendorong perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun dibalik rekomendasi tersebut, ternyata terungkap kebijakan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) masih membingungkan masyarakat. Parahnya, hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memeras.hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV, AAN Ketut Agus Nadi Putra.

Pihaknya kerap menerima keluhan dari masyarakat, khususnya pengusaha kecil terkait dengan pemanfaatan ABT. Menyikapi hal tersebut pihaknya juga bingung lantaran kebijakan ABT ada di tingkat provinsi.

“Kebijakan yang mengatur ABT membingungkan masyarakat kecil, khususnya yang memiliki usaha kecil. Ini kami meminta petunjuk kemana harus melaporkan, karena kami sebagai komisi satu yang membidangi,” ujar Nadi Putra.

Selain masyarakat merasa kebingungan, lanjutnya, masyarakat juga kerap didatangi aparat akibat memanfaatkan ABT. Tak hanya itu, masyarakat juga menerima intervensi dan kerap diminta bayaran.

“Banyak sekali tim dari aparat penegak hukum yang menyambangi secara langsung ke pemilik-pemilik usaha tanpa memandang pengusaha kecil, atau sedang. Bahkan ada intervensi kalau tidak membayar. Saya sering dapat pengakuan seperti itu,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap ada kejelasan mengenai regulasi ABT. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi objek pemerasan “Kemana harusnya mengurus ABT ke kepolisian atau ke dinas perizinan provinsi atau kabupaten,” paparnya.

Sementara Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan juga mengakui regulasi mengenai pemanfaatan ABT menjadi sorotan di masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ABT.

“Kami mendorong Satpol PP bekerja maksimal melakukan sosialisasi, terlebih ABT bukan lagi menjadi ranah kabupaten tapi provinsi, sehingga di kabupaten perlu memberikan sosialisasi bagaimana kebijakan di daerah,” jelasnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/