NEGARA, BALI EXPRESS – Rencana penyesuaian jumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana kembali bergulir.
Kondisi itu membuat resah tenaga kontrak di Pemkab Jembrana saat ini. Bahkan, kuat dugaan ada oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Jembrana disinyalir menjadi calo untuk ‘mengamankan’ tenaga kontrak dari pencoretan.
Hal itu disampaikan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Jembrana yang digelar secara daring, Senin (5/7) pagi.
Dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan menyebutkan, informasi adanya wacana pemangkasan atau pengurangan jumlah tenaga kontrak yang ada di Pemerintah Kabupaten Jembrana, menimbulkan reaksi dan kecemasan di kalangan tenaga kontrak dan keluarganya.
“Kondisi ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, ada oknum PNS juga oknum masyarakat yang mengatasnamakan relawan yang secara nyata mendatangi beberapa tenaga kontrak yang mengalami kecemasan ke rumahnya,” ujarnya.
Kedatangan oknum PNS itu, lanjut Sadwi, untuk menawarkan bantuan memfasilitasi tenaga kontrak agar tidak masuk dalam daftar yang akan diberhentikan, dan selanjutnya meminta imbalan sejumlah dana kepada tenaga kontrak maupun keluarganya. “Mereka mengatasnamakan relawan, dan meminta sejumlah uang,” terangnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyarankan kepada Bupati Jembrana agar surat perjanjian kerja (SPK) tenaga kontrak yang sudah ada dapat diselesaikan sampai masa akhir kontrak pada bulan Desember tahun ini.
Pemberhentian tenaga kontrak di tengah masa kontrak berjalan harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan obyektif, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru di lingkungan kerjanya.
Sementara itu, ditemui usai sidang parpurna, Sadwi manambahkan pada prinsipnya, Fraksi Gerindra ingin agar pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Tamba-Ipat berjalan dengan baik.
Apa yang disampaikannya dalam pemandangan umum itu berdasarkan masukan dan pengaduan dari masyarakat. “Itu semua sesuai realita, apa yang kami sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Di sisi lain, saat disinggung adanya dugaan pemutusan sepihak tenaga kontrak atau pemberhentian tenaga kontrak di saat masa kontrak berjalan, diakui Sadwi hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan, baik itu dari tenaga kontrak yang bersangkutan maupun dari masyarakat yang mengetahui peristiwa itu.
Meski demikian, Fraksi Gerindra disebutkan Sadwi dengan tangan terbuka siap menerima laporan pihak terkait dan menindaklanjutinya. “Silakan datang ke kami (Fraksi Gerindra), pasti kami fasilitasi dan kawal. Penyebab pemberhentiannya harus jelas, jangan asal-asalan demi memuaskan segelintir relawannya,” imbuh politisi asal Kecamatan Pekutatan ini.
Sadwi menambahkan, jika setiap pergantian rezim kepemimpinan, praktek-praktek seperti itu tetap dibiarkan terjadi di Jembrana, maka visi misi pemerintahan Tamba-Ipat menjadikan masyarakat Jembrana bahagia akan sangat sulit untuk diwujudkan.
Pihaknya memang tidak memungkiri sebagai salah satu partai pengusung Tamba-Ipat dalam Pilkada lalu. Namun menurutnya hal itu tidak menjadi jaminan Partai Gerindra selalu setuju dengan setiap program yang dibuat pemerintah.
“Tugas kami mengantarkan Tamba-Ipat menjadi Pemimpin Jembrana yang baru sudah terwujud. Sekarang, kami kembali jalankan fungsi kontrol kami kepada pemerintah demi mewujudkan visi misi masyarakat bahagia,” pungkasnya.
