alexametrics
29.8 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Jalan Lingkar Selatan di Badung Diminta Gunakan Skema Laiin, Bukan PSN

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Badung sempat diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tampaknya belum mendapat persetujuan. Pasalnya Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) memberikan skema lain.

Mereka mengusulkan agar proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bahkan pembebasan lahan yang saat ini masih menjadi kendala diusulkan untuk menggunakan skema market sounding.

Hal tersebut terungkap saat Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso bersama Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo menemui Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta, Kamis (6/4). Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) IB Surya Suamba berserta Ketua-Ketua Fraksi di DPRD Badung, seperti I Gusti Anom Gumanti, Made Retha dan I Gusti Ngurah Shaskara

Brahmantio Isdijoso mengatakan, pihaknya datang ke Badung atas perintah Kemenkeu terkait kendala proyek JLS terkait pembebasan lahan. Kendala ini terjadi lantaran APBD Badung anjlok akibat pandemi Covid-19. Pihaknya pun memberikan solusi yakni market sounding agar biaya pembebasan lahan tersebut dijadikan satu dengan biaya investasi. “Mudah-mudahan market soundingnya lancar, banyak investor yang berminat sehingga lelangnya kompetitif,” ujar Brahmantio.

Menurutnya, dana sebesar Rp. 800 miliar dari pembebasan lahan tidak semua dibayarkan investor namun akan ada beberapa persen yang harus ditalangi pemerintah. Pihaknya mencontohkan di tol Gilimanuk yang sekitar 20 persen ditalangi pemerintah. Ia pun menyebutkan, untuk proyek JLS ini harus bersama-sama mencari cara yang paling memungkinkan.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Badung sempat diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tampaknya belum mendapat persetujuan. Pasalnya Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) memberikan skema lain.

Mereka mengusulkan agar proyek tersebut dilaksanakan dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bahkan pembebasan lahan yang saat ini masih menjadi kendala diusulkan untuk menggunakan skema market sounding.

Hal tersebut terungkap saat Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso bersama Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo menemui Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta, Kamis (6/4). Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) IB Surya Suamba berserta Ketua-Ketua Fraksi di DPRD Badung, seperti I Gusti Anom Gumanti, Made Retha dan I Gusti Ngurah Shaskara

Brahmantio Isdijoso mengatakan, pihaknya datang ke Badung atas perintah Kemenkeu terkait kendala proyek JLS terkait pembebasan lahan. Kendala ini terjadi lantaran APBD Badung anjlok akibat pandemi Covid-19. Pihaknya pun memberikan solusi yakni market sounding agar biaya pembebasan lahan tersebut dijadikan satu dengan biaya investasi. “Mudah-mudahan market soundingnya lancar, banyak investor yang berminat sehingga lelangnya kompetitif,” ujar Brahmantio.

Menurutnya, dana sebesar Rp. 800 miliar dari pembebasan lahan tidak semua dibayarkan investor namun akan ada beberapa persen yang harus ditalangi pemerintah. Pihaknya mencontohkan di tol Gilimanuk yang sekitar 20 persen ditalangi pemerintah. Ia pun menyebutkan, untuk proyek JLS ini harus bersama-sama mencari cara yang paling memungkinkan.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/