26.5 C
Denpasar
Tuesday, February 7, 2023

Jadi Agen Damai, Bawaslu Gelar Bimtek Sengketa Pemilu

DENPASAR, BALI EXPRESS – Jelang penetapan partai politik peserta pemilu 14 Desember, Bawaslu Bali menyelengarakan bimbingan teknis (Bimtek) penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024.

Acara ini digelar sebagai bentuk persiapan Bawaslu Bali jika nantinya menghadapi sengketa proses pada pemilu dan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, Senin (5/12) menjelaskan, Bawaslu ingin memberi kenyamanan dan rasa aman kepada pihak yang bersengketa.

Dalam Bimtek yang diikuti anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar itu, Rudia memperdalam materi terkait Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP).

PSAP tersebut nantinya akan dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian. Acara cepat ini juga akan mengutamakan perdamaian, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan ketika terjadi kesepakatan.

“Peran Bawaslu itu jadi agen damai. Penyelesaian sengketa ini akan dilakukan dengan acara cepat yang mengutamakan perdamaian, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesepakatan,” kata anggota Bawaslu Bali itu.

Sementara itu, penggiat Demokrasi Pemilu dan Anti Korupsi, Arif Nur Alam mengatakan, potensi terjadinya sengketa proses dalam pemilu, salah satunya ada pada saat penetapan partai politik peserta pemilu.

Arif menambahkan, Bawaslu sebagai pengemban amanah undang-undang dalam menyelesaian sengketa, harus melakukan inovasi agar proses penyelesaian sengketa ini mudah, efektif, dan memberi rasa aman kepada pihak pemohon maupun termohon.

“Pemilu 2024 itu sifatnya kolosal dan kompleks. Bawaslu harus melakukan inovasi. Sehingga, apabila ada sengketa, prosesnya bisa cepat, efektif dan memberikan rasa aman kepada pihak termohon dan pemohon,” pungkas Arif.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Jelang penetapan partai politik peserta pemilu 14 Desember, Bawaslu Bali menyelengarakan bimbingan teknis (Bimtek) penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024.

Acara ini digelar sebagai bentuk persiapan Bawaslu Bali jika nantinya menghadapi sengketa proses pada pemilu dan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, Senin (5/12) menjelaskan, Bawaslu ingin memberi kenyamanan dan rasa aman kepada pihak yang bersengketa.

Dalam Bimtek yang diikuti anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar itu, Rudia memperdalam materi terkait Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP).

PSAP tersebut nantinya akan dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian. Acara cepat ini juga akan mengutamakan perdamaian, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan ketika terjadi kesepakatan.

“Peran Bawaslu itu jadi agen damai. Penyelesaian sengketa ini akan dilakukan dengan acara cepat yang mengutamakan perdamaian, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesepakatan,” kata anggota Bawaslu Bali itu.

Sementara itu, penggiat Demokrasi Pemilu dan Anti Korupsi, Arif Nur Alam mengatakan, potensi terjadinya sengketa proses dalam pemilu, salah satunya ada pada saat penetapan partai politik peserta pemilu.

Arif menambahkan, Bawaslu sebagai pengemban amanah undang-undang dalam menyelesaian sengketa, harus melakukan inovasi agar proses penyelesaian sengketa ini mudah, efektif, dan memberi rasa aman kepada pihak pemohon maupun termohon.

“Pemilu 2024 itu sifatnya kolosal dan kompleks. Bawaslu harus melakukan inovasi. Sehingga, apabila ada sengketa, prosesnya bisa cepat, efektif dan memberikan rasa aman kepada pihak termohon dan pemohon,” pungkas Arif.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru