alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Kurang Efektif, Dewan Soroti Instansi Pemprov Bali Banyak Dipimpin Plt

DENPASAR, BALI EXPRESS – Jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) terlalu lama dan sangat banyak, disoroti oleh Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi. Dia meminta kepada Gubernur Bali, Wayan Koster untuk segera mengisi jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali yang kosong tersebut yang dikhawatirkan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

 

Menurut Kresna Budi terlalu banyak jabatan eselon II yang kosong dan selama ini hanya dipercayakan pada plt. Dia mengatakan gubernur sebenarnya memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa yang dianggap mampu dan layak mengisi kekosongan jabatan. Dengan situasi seperti ini semestinya Plt tidak diterapkan terlalu lama.

 

Menurut politisi Golkar ini menilai tidak perlu adanya pit and proper test. Sebab, pada akhirnya gubernur sendiri yang akan memilih dari hasil perengkingan seleksi. “Pak gubernur punya hak untuk mengangkat orang yang tepat, mampu mengemban tugas dan memang dianggap layak. Tinggal milih saja,” ujarnya saat ditemui di Loby DPRD Balu, Rabu (8/12) sore.

 

Dalam kesempatan itu, Kresna Budi menjelaskan jabatan kepala dinas atau kepala badan dijabat oleh Plt, dipastikan sulit dalam mengambil keputusan. Bahkan pergerakannya juga terbatas. Bahkan cendrung Plt tidak akan berani mengambil keputusan apalagi akan beresiko dikemudian hari. 

 

Sehingga Kresna Budi berharap semua jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali harus segera diisi oleh pejabat baru dan bisa langsung ditunjuk oleh Gubernur sendiri. Seperti halnya ketika diajak dengar pendapat dengan DPRD Bali, kalau hanya dihadiri oleh Plt, pasti tidak akan berani mengambil kebijakan.”Kecendrungan Plt, takut mengambil kebijakan apalagi dengan kewenangan terbatas,” imbuhnya. 

 

Dalam kesempatan itu, Kresna Budi menyebutkan sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali yang diisi oleh Plt seperti Direktur RSBM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pariwisata. Semua jabatan tersebut sangat strategis seperti Direktur RSBM dan Kadis Kesehatan. 

 

Menurutnya ibarat kapal besar yang berlayar tetapi tanpa ada nahkoda. Mau dimana kapal tersebut dibawa akhirnya ada kekhawatiran cepat atau lambat kapal bisa karam karena tidak ada nahkodanya. 

 

Menurut dia pejabat sebelumnya sudah sangat lama menjabat dan sekarang sebelum pensiun beralih ke jabatan fungsional. Sehingga bisa diperpanjang pensiunnya sampai 65 tahun. Meski aturan perundang-undangan yang baru memungkinkan seperti itu. Kedepan, kalau semua pejabatnya seperti itu jelas, akan menjadi beban anggaran. 

 

“Kalau sudah waktunya untuk pensiun dari jabatan kepala dinas, harusnya legowo langsung pensiun jangan lagi ke fungsional meski tidak menjabat tetapi bisa perpanjang usia pensiun,” tandasnya. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) terlalu lama dan sangat banyak, disoroti oleh Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi. Dia meminta kepada Gubernur Bali, Wayan Koster untuk segera mengisi jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali yang kosong tersebut yang dikhawatirkan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

 

Menurut Kresna Budi terlalu banyak jabatan eselon II yang kosong dan selama ini hanya dipercayakan pada plt. Dia mengatakan gubernur sebenarnya memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa yang dianggap mampu dan layak mengisi kekosongan jabatan. Dengan situasi seperti ini semestinya Plt tidak diterapkan terlalu lama.

 

Menurut politisi Golkar ini menilai tidak perlu adanya pit and proper test. Sebab, pada akhirnya gubernur sendiri yang akan memilih dari hasil perengkingan seleksi. “Pak gubernur punya hak untuk mengangkat orang yang tepat, mampu mengemban tugas dan memang dianggap layak. Tinggal milih saja,” ujarnya saat ditemui di Loby DPRD Balu, Rabu (8/12) sore.

 

Dalam kesempatan itu, Kresna Budi menjelaskan jabatan kepala dinas atau kepala badan dijabat oleh Plt, dipastikan sulit dalam mengambil keputusan. Bahkan pergerakannya juga terbatas. Bahkan cendrung Plt tidak akan berani mengambil keputusan apalagi akan beresiko dikemudian hari. 

 

Sehingga Kresna Budi berharap semua jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali harus segera diisi oleh pejabat baru dan bisa langsung ditunjuk oleh Gubernur sendiri. Seperti halnya ketika diajak dengar pendapat dengan DPRD Bali, kalau hanya dihadiri oleh Plt, pasti tidak akan berani mengambil kebijakan.”Kecendrungan Plt, takut mengambil kebijakan apalagi dengan kewenangan terbatas,” imbuhnya. 

 

Dalam kesempatan itu, Kresna Budi menyebutkan sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali yang diisi oleh Plt seperti Direktur RSBM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pariwisata. Semua jabatan tersebut sangat strategis seperti Direktur RSBM dan Kadis Kesehatan. 

 

Menurutnya ibarat kapal besar yang berlayar tetapi tanpa ada nahkoda. Mau dimana kapal tersebut dibawa akhirnya ada kekhawatiran cepat atau lambat kapal bisa karam karena tidak ada nahkodanya. 

 

Menurut dia pejabat sebelumnya sudah sangat lama menjabat dan sekarang sebelum pensiun beralih ke jabatan fungsional. Sehingga bisa diperpanjang pensiunnya sampai 65 tahun. Meski aturan perundang-undangan yang baru memungkinkan seperti itu. Kedepan, kalau semua pejabatnya seperti itu jelas, akan menjadi beban anggaran. 

 

“Kalau sudah waktunya untuk pensiun dari jabatan kepala dinas, harusnya legowo langsung pensiun jangan lagi ke fungsional meski tidak menjabat tetapi bisa perpanjang usia pensiun,” tandasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/