BALI EXPRESS – Beredar dokumen surat perjanjian utang Anies Baswedan untuk keperluan pembiayaan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dalam surat tersebut Anies meminjam uang untuk kepentingan kampanye senilai Rp 92 miliar kepada Sandiaga Uno dan pihak lainnya.
Isi dokumen itu ada tujuh poin kesepakatan. Pada poin nomor enam, Anies diwajibkan untuk mengembalikan atau membantu pengembalian bila bersama Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017.
Pada poin tujuh tertulis Anies dan Sandiaga bila menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, maka Sandiaga berjanji menghapuskan dan membebaskan Anies dari utang tersebut.
“Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga S. Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S. Uno berjanji untuk menghapuskan Dana Pinjaman I, II dan III serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali Dana Pinjaman I, II dan III tersebut,” bunyi poin kesepakatan nomor 7.
“Mekanisme penghapusan Dana Pinjaman I, II dan III tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Saya dan Bapak Sandiaga S. Uno,” lanjutnya.
Pengamat politik Jhon Sitorus pun turut menanggapi dokumen perjanjian utang piutang yang tersebar di media sosial itu. Melalui akun twitter pribadinya @Miduk17, yang diunggah, Jumat (10/02) Jhon mengungkap bahwa beban utang Anies yang begitu besar membuatnya memilih politik identitas sebagai jalan pintas.
“Saya makin paham mengapa Abas memilih politik identitas sebagai jalan pintas. Beban utang yang sedemikian besar memaksa harus menang dengan segala cara,” tulisnya.
Hal ini juga yang menjadi alasan Anies diam terhadap segala bentuk intimidasi dan persekusi kepada pendukung lawan politiknya.
“Yang mengerikan, dia memanfaatkan situasi itu,” sambung Jhon.
Jhon juga menyoroti isi perjanjian dokumen utang piutang itu, terutama pada poin ke tujuh yang mengatakan utang piutang akan dianggap selesai apabilan Anies dan Sandiaga terpilih menjadi gubernur dan Wagub DKI.
“Saya makin paham kenapa banyak temuan kelebihan bayar dan proyek asal-asalan selama lima tahun terakhir. Lalu serapan anggaran selalu di atas 95 persen. Luar biasa,” cuit Jhon lagi.
