alexametrics
30.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Gamangnya Regulasi Jadi Lahan Pungli ABT di Badung

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemanfaatan air bawah tanah (ABT) kembali menjadi sorotan DPRD Badung. Pasalnya selain sudah dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan liar (Pungli), gamangnya regulasi ABT ini dapat berpengaruh terhadap pajak daerah. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Badung dengan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) Badung membahas LKPJ Bupati 2021, Selasa (12/4).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, mempertanyakan wewenang terkait regulasi penggunaan ABT tersebut. Lantaran penertiban pemanfaatan ABT ini sedang gencar dilakukan.

“Mohon penjelasan Bapak Sekda, dimana sebenarnya ABT diatur ? Sebab, aparat sedang galak-galaknya mengecek akomodasi pariwisata di Bali, khususnya Badung. Informasi dari Satpol PP, salah satu Kadis yang punya usaha sampai kena Rp 120 juta. Bagaimana dengan masyarakat di bawah?,” ujar Ponda Wirawan.

Menurutnya, hal tersebut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Jika dibiarkan akan berdampak pada pendapatan pajak di Kabupaten Badung. “Ini perlu pengamanan dan pengawalan pemerintah. Kalau semua seperti itu (usaha pengguna ABT diperas) semua usaha akan tutup, dan otomatis pendapatan akan berkurang, TPP tidak dapat semua kan kesana relevannya,” terangnya.

Lebih lanjut Politisi asal Mambal, Abiansemal ini mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Satpol PP Badung untuk mencarikan solusi. Sehingga para pengusaha tidak beranggapan pemerintah mengesampingkan keluhan masyarakat.

“Jangan kita lepas tangan, ketika mereka punya masalah ABT tidak ada yang membackup. Itulah yang terjadi di bawah, kalau ini tidak kita kawal otomatis pendapatan Bapenda akan berkurang, karena  mereka tidak berani membuka usaha,” tegas Politisi PDIP tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan, sejatinya untuk kewenangan memungut pajak ABT memang berada di Kabupaten. Namun untuk pengurusan izin menjadi wewenang pemerintah provinsi. “Untuk perizinan saat ini ada di provinsi. Namun, dari informasi yang saya peroleh kalau tidak salah akan ditarik kembali ke kabupaten/kota,” jelas Adi Arnawa.

Kendati demikian, Adi Arnawa menilai penggunaan ABT adalah sebuah alternatif terakhir saat suplai air bersih dari PDAM tidak terpenuhi. Pasalnya pemanfaatan ABT juga dinilai dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. “Sebenarnya ini bertentangan dengan spirit menjaga lingkungan. Karena itu ketika ada layanan ke tempat-tempat itu (akomodasi pariwisata), tapi akomodasi memanfaatkan ABT dipastikan pajak yang dikenakan pasti tinggi, karena semestinya pengusaha harus pakai layanan PDAM dulu baru ABT,” tegasnya.

Disinggung terkait adanya pemerasan yang dialami para pengusaha, Birokrat asal Pecatu ini mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun ia mengakui jika penggunaan ABT ditertibkan dapat mempengaruhi pendapatan Badung. “Saya tidak tahu kalau ada pemerasan seperti itu. Kalau ini benar-benar ditertibkan kemungkinan besar kami akan mendapatkan pendapatan sah dari penggunaan PDAM, tapi akan terjadi pengurangan pajak dari ABT. Sehingga ini yang harus kami pikirikan karena pendapatan dari ABT lebih besar,” imbuhnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Pemanfaatan air bawah tanah (ABT) kembali menjadi sorotan DPRD Badung. Pasalnya selain sudah dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan liar (Pungli), gamangnya regulasi ABT ini dapat berpengaruh terhadap pajak daerah. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Badung dengan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) Badung membahas LKPJ Bupati 2021, Selasa (12/4).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, mempertanyakan wewenang terkait regulasi penggunaan ABT tersebut. Lantaran penertiban pemanfaatan ABT ini sedang gencar dilakukan.

“Mohon penjelasan Bapak Sekda, dimana sebenarnya ABT diatur ? Sebab, aparat sedang galak-galaknya mengecek akomodasi pariwisata di Bali, khususnya Badung. Informasi dari Satpol PP, salah satu Kadis yang punya usaha sampai kena Rp 120 juta. Bagaimana dengan masyarakat di bawah?,” ujar Ponda Wirawan.

Menurutnya, hal tersebut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Jika dibiarkan akan berdampak pada pendapatan pajak di Kabupaten Badung. “Ini perlu pengamanan dan pengawalan pemerintah. Kalau semua seperti itu (usaha pengguna ABT diperas) semua usaha akan tutup, dan otomatis pendapatan akan berkurang, TPP tidak dapat semua kan kesana relevannya,” terangnya.

Lebih lanjut Politisi asal Mambal, Abiansemal ini mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Satpol PP Badung untuk mencarikan solusi. Sehingga para pengusaha tidak beranggapan pemerintah mengesampingkan keluhan masyarakat.

“Jangan kita lepas tangan, ketika mereka punya masalah ABT tidak ada yang membackup. Itulah yang terjadi di bawah, kalau ini tidak kita kawal otomatis pendapatan Bapenda akan berkurang, karena  mereka tidak berani membuka usaha,” tegas Politisi PDIP tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan, sejatinya untuk kewenangan memungut pajak ABT memang berada di Kabupaten. Namun untuk pengurusan izin menjadi wewenang pemerintah provinsi. “Untuk perizinan saat ini ada di provinsi. Namun, dari informasi yang saya peroleh kalau tidak salah akan ditarik kembali ke kabupaten/kota,” jelas Adi Arnawa.

Kendati demikian, Adi Arnawa menilai penggunaan ABT adalah sebuah alternatif terakhir saat suplai air bersih dari PDAM tidak terpenuhi. Pasalnya pemanfaatan ABT juga dinilai dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. “Sebenarnya ini bertentangan dengan spirit menjaga lingkungan. Karena itu ketika ada layanan ke tempat-tempat itu (akomodasi pariwisata), tapi akomodasi memanfaatkan ABT dipastikan pajak yang dikenakan pasti tinggi, karena semestinya pengusaha harus pakai layanan PDAM dulu baru ABT,” tegasnya.

Disinggung terkait adanya pemerasan yang dialami para pengusaha, Birokrat asal Pecatu ini mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun ia mengakui jika penggunaan ABT ditertibkan dapat mempengaruhi pendapatan Badung. “Saya tidak tahu kalau ada pemerasan seperti itu. Kalau ini benar-benar ditertibkan kemungkinan besar kami akan mendapatkan pendapatan sah dari penggunaan PDAM, tapi akan terjadi pengurangan pajak dari ABT. Sehingga ini yang harus kami pikirikan karena pendapatan dari ABT lebih besar,” imbuhnya.






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/