alexametrics
28.8 C
Denpasar
Thursday, June 30, 2022

Dewan Minta BUPDA Tidak Saling Klaim Dengan BUMDes

DENPASAR, BALI EXPRESS – Raperda Provinsi Bali tentang Baga Utsaha Padruwenan Desa Adat (BUPDA) diharapkan mampu membangkitkan perekonomian di masing-masing desa adat. Hanya saja, dengan keberadaaan BUPDA juga diwanti-wanti supaya tidak benturan dengan program desa dinas, yaitu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Gusti Putu Budiarta, saat ditemui di Denpasar, Senin (15/11). Dia meminta agar Gubernur Bali selaku pembina dan pengawas BUPDA dapat mengatur nantinya melalui Pergub. “Supaya terjadi keselarasan dan saling berinergi antara adat dan dinas,” jelasnya.

 

Disebutkan pembentukan Raperda BUPDA ini sebagaimana diamanatkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. Bertujuan untuk mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai upaya memperkuat sistem perekonomian nasional.

 

“Hal ini merupakan penjabaran penyelenggaraan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul diantaranya pengelolaan wawidangan dan padruwen desa adat. Serta penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa adat. Antara lain menggerakan pengembangan potensi ekonomi untuk kepentingan pendapatan desa adat, dan bermanfaat untuk kontribusi pembangunan desa adat, serta untuk peningkatan kesejahteraan krama adat,” paparnya.

 

Sementara  peluang bagi Desa Adat untuk membentuk BUPDA yang merupakan lembaga usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum. Diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.

 

Sehingga Raperda BUPDA ini dibuat untuk keberlanjutan penyelenggaraan unit usaha sektor riil di Desa Adat. Diperlukan payung hukum yang memadai berupa Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sistem perekonomian adat Bali. Kebijakan Regulasi Daerah ini sebagai sarana hukum yang bersifat responsif, progresif, transformatif, antisipatif, dan implementatif di masyarakat.

 

Sementara dengan keberadaan BUMDes yang telah ada di program desa dinas, Gusti Budiarta mengharapkan agar terjadinya keselarasan. “Gubernur supaya mengatur, gubernur sebagai pembina dan pengawas langsung  mengatur lewat pergub nanti. Supaya terjadi keselaraan, keharmonisan agar kedepan tidak saling klaim antara dinas dan adat,” tandasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Raperda Provinsi Bali tentang Baga Utsaha Padruwenan Desa Adat (BUPDA) diharapkan mampu membangkitkan perekonomian di masing-masing desa adat. Hanya saja, dengan keberadaaan BUPDA juga diwanti-wanti supaya tidak benturan dengan program desa dinas, yaitu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Gusti Putu Budiarta, saat ditemui di Denpasar, Senin (15/11). Dia meminta agar Gubernur Bali selaku pembina dan pengawas BUPDA dapat mengatur nantinya melalui Pergub. “Supaya terjadi keselarasan dan saling berinergi antara adat dan dinas,” jelasnya.

 

Disebutkan pembentukan Raperda BUPDA ini sebagaimana diamanatkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. Bertujuan untuk mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai upaya memperkuat sistem perekonomian nasional.

 

“Hal ini merupakan penjabaran penyelenggaraan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul diantaranya pengelolaan wawidangan dan padruwen desa adat. Serta penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa adat. Antara lain menggerakan pengembangan potensi ekonomi untuk kepentingan pendapatan desa adat, dan bermanfaat untuk kontribusi pembangunan desa adat, serta untuk peningkatan kesejahteraan krama adat,” paparnya.

 

Sementara  peluang bagi Desa Adat untuk membentuk BUPDA yang merupakan lembaga usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum. Diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.

 

Sehingga Raperda BUPDA ini dibuat untuk keberlanjutan penyelenggaraan unit usaha sektor riil di Desa Adat. Diperlukan payung hukum yang memadai berupa Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sistem perekonomian adat Bali. Kebijakan Regulasi Daerah ini sebagai sarana hukum yang bersifat responsif, progresif, transformatif, antisipatif, dan implementatif di masyarakat.

 

Sementara dengan keberadaan BUMDes yang telah ada di program desa dinas, Gusti Budiarta mengharapkan agar terjadinya keselarasan. “Gubernur supaya mengatur, gubernur sebagai pembina dan pengawas langsung  mengatur lewat pergub nanti. Supaya terjadi keselaraan, keharmonisan agar kedepan tidak saling klaim antara dinas dan adat,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/