BALI EXPRESS – Pernyataan Elite Partai Demokrat yang menolak terus disalahkan dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang, mendapat respon dari penggiat media sosial Rudi S Kamri. Partai berlambang bintang mercy itu menyalahkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang tak menganggarkan untuk melanjutkan proyek tersebut.
“Hambalang itu ya sebetulnya menurut saya jangan dilimpahkan terus. Yang bersalah itu pemerintahan selanjutnya karena pemerintahan selanjutnya tidak menganggarkan,” ujar Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual, Sabtu (11/3).
Dalam Youtube Kanal Anak Bangsa, Rabu (15/3), pegiat media sosial Rudi Kamri mengatakan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu sempat meninjau proyek Hambalang yang berlokasi di Bogor. Hanya dari kajian Kementrian PUPR memberi masukan kepada presiden bahwa proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan karena kesalahan memilih lokasi.
“Itu artinya ada niat baik dari presiden untuk melanjutkan, namun tidak bisa karena dari segi teknis sangat membahayakan,” jelasnya.
Rudi menambahkan, pernyataan elite Partai Demokrat itu seolah-olah tidak mau menambah beban dan tidak mau menanggung dosa turunan. Padahal harus diakui, proyek Hambalang adalah kesalahan mendasar dari pemerintahan era SBY.
“Dari kesalahan memilih lokasi, dananya menjadi bancakan korupsi sehingga negara harus sia-sia mengeluarkan uang sekian triliun,” jelasnya.
Rudi mengingatkan Partai Demokrat untuk tidak lagi mencari kesalahan orang lain dan menerima bahwa mangkraknya proyek Hambalang adalah konsekuensi logis dari kesalahan mendasar pemerintahan SBY.
“Jadi harus sangat dimengerti kalau ternyata rakyat punya persepsi bahwa ternyata dalam pembangunan Wisma atlet Hambalang Presiden SBY gagal total. Jadi sekarang jangan playing victim dan cuci tangan dengan menyalahkan presiden Jokowi,” tegasnya.
Reporter: Wiwin Meliana
BALI EXPRESS – Pernyataan Elite Partai Demokrat yang menolak terus disalahkan dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang, mendapat respon dari penggiat media sosial Rudi S Kamri. Partai berlambang bintang mercy itu menyalahkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang tak menganggarkan untuk melanjutkan proyek tersebut.
“Hambalang itu ya sebetulnya menurut saya jangan dilimpahkan terus. Yang bersalah itu pemerintahan selanjutnya karena pemerintahan selanjutnya tidak menganggarkan,” ujar Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual, Sabtu (11/3).
Dalam Youtube Kanal Anak Bangsa, Rabu (15/3), pegiat media sosial Rudi Kamri mengatakan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu sempat meninjau proyek Hambalang yang berlokasi di Bogor. Hanya dari kajian Kementrian PUPR memberi masukan kepada presiden bahwa proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan karena kesalahan memilih lokasi.
“Itu artinya ada niat baik dari presiden untuk melanjutkan, namun tidak bisa karena dari segi teknis sangat membahayakan,” jelasnya.
Rudi menambahkan, pernyataan elite Partai Demokrat itu seolah-olah tidak mau menambah beban dan tidak mau menanggung dosa turunan. Padahal harus diakui, proyek Hambalang adalah kesalahan mendasar dari pemerintahan era SBY.
“Dari kesalahan memilih lokasi, dananya menjadi bancakan korupsi sehingga negara harus sia-sia mengeluarkan uang sekian triliun,” jelasnya.
Rudi mengingatkan Partai Demokrat untuk tidak lagi mencari kesalahan orang lain dan menerima bahwa mangkraknya proyek Hambalang adalah konsekuensi logis dari kesalahan mendasar pemerintahan SBY.
“Jadi harus sangat dimengerti kalau ternyata rakyat punya persepsi bahwa ternyata dalam pembangunan Wisma atlet Hambalang Presiden SBY gagal total. Jadi sekarang jangan playing victim dan cuci tangan dengan menyalahkan presiden Jokowi,” tegasnya.
Reporter: Wiwin Meliana
