alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

Kelurahan Jadi Desa Kembali Mencuat di Bangli

BANGLI, BALI EXPRESS- Perubahan kelurahan menjadi desa kembali mencuat di Kabupaten Bangli. Kali ini dorongan perubahan itu disampaikan anggota DPRD Bangli pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap empat rancangan peraturan daerah (ranperda), Kamis (14/7).

Salah satu ranperda itu tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan (kaling) pada kelurahan.  Anggota dewan Sang Nyoman Wijaya, yang bertugas membacakan pandangan fraksi-fraksi mengatakan, fraksi di dewan mengapresiasi pemerintah daerah yang telah dapat merespon kebutuhan dan kepentingan kaling. Menurutnya, sebelumnya dewan dan eksekutif juga pernah membahas persoalan kelurahan menjadi desa dinas, termasuk memandang kaling yang berada di bawah kelurahan bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pemberian penghargaan atau gaji dapat membebani APBD. “Kami berpendapat sebaiknya kelurahan bisa diusulkan menjadi desa dinas,” kata Sang Wijaya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar.

Baca Juga :  Dukung Bagia dan Koster-Ace, Wakil Ketua DPC Demokrat Mundur

Dengan perubahan itu, dewan berpendapat bahwa kaling dapat menjadi perangkat desa. Otomatis, gajinya akan dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekadar diketahui, ada empat kelurahan di Kabupaten Bangli, yaitu Kelurahan Kubu, Cempaga, Kawan, dan Bebalang. Beberapa tahun lalu, Pemkab Bangli memang pernah mengusulkan keempatnya menjadi desa. Namun sampai sekarang tidak ada kabarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar yang dalam paripurna kemarin membacakan pendapat eksekutif terkait ranperda pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, tidak menukik pada perubahan kelurahan menjadi desa. Diar mengungkapkan bahwa berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Sebagaimana halnya desa yang memiliki organisasi perangkat desa seperti kelian banjar (kepala wilayah), di kelurahan juga terdapat kaling yang faktanya sudah ada dan sudah berlangsung dalam pemerintahan di kelurahan. “Hal ikhwal perangkat desa telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan perangkat kelurahan seperti kepala lingkungan yang nyatanya ada dan memiliki peran sebagaimana kelian banjar maka sudah menjadi wewenang daerah untuk mengaturnya,” terang Diar.

Baca Juga :  Bayi Tiga Bulan Ikut Sangkepan, Untuk Mengenali Lingkungan

Berkenaan dengan hal tersebut, Diar menegaskan, dari pihak eksekutif berpendapat bahwa ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan dilanjutkan pembahasan ke tingkat berikutnya. (wan)

 


BANGLI, BALI EXPRESS- Perubahan kelurahan menjadi desa kembali mencuat di Kabupaten Bangli. Kali ini dorongan perubahan itu disampaikan anggota DPRD Bangli pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap empat rancangan peraturan daerah (ranperda), Kamis (14/7).

Salah satu ranperda itu tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan (kaling) pada kelurahan.  Anggota dewan Sang Nyoman Wijaya, yang bertugas membacakan pandangan fraksi-fraksi mengatakan, fraksi di dewan mengapresiasi pemerintah daerah yang telah dapat merespon kebutuhan dan kepentingan kaling. Menurutnya, sebelumnya dewan dan eksekutif juga pernah membahas persoalan kelurahan menjadi desa dinas, termasuk memandang kaling yang berada di bawah kelurahan bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pemberian penghargaan atau gaji dapat membebani APBD. “Kami berpendapat sebaiknya kelurahan bisa diusulkan menjadi desa dinas,” kata Sang Wijaya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar.

Baca Juga :  4 Desa di Bangli Kena Hujan Abu, Warga Khawatir Tanaman Jeruk Rusak

Dengan perubahan itu, dewan berpendapat bahwa kaling dapat menjadi perangkat desa. Otomatis, gajinya akan dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekadar diketahui, ada empat kelurahan di Kabupaten Bangli, yaitu Kelurahan Kubu, Cempaga, Kawan, dan Bebalang. Beberapa tahun lalu, Pemkab Bangli memang pernah mengusulkan keempatnya menjadi desa. Namun sampai sekarang tidak ada kabarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar yang dalam paripurna kemarin membacakan pendapat eksekutif terkait ranperda pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, tidak menukik pada perubahan kelurahan menjadi desa. Diar mengungkapkan bahwa berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Sebagaimana halnya desa yang memiliki organisasi perangkat desa seperti kelian banjar (kepala wilayah), di kelurahan juga terdapat kaling yang faktanya sudah ada dan sudah berlangsung dalam pemerintahan di kelurahan. “Hal ikhwal perangkat desa telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan perangkat kelurahan seperti kepala lingkungan yang nyatanya ada dan memiliki peran sebagaimana kelian banjar maka sudah menjadi wewenang daerah untuk mengaturnya,” terang Diar.

Baca Juga :  Dukung Bagia dan Koster-Ace, Wakil Ketua DPC Demokrat Mundur

Berkenaan dengan hal tersebut, Diar menegaskan, dari pihak eksekutif berpendapat bahwa ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan dilanjutkan pembahasan ke tingkat berikutnya. (wan)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/