alexametrics
29.8 C
Denpasar
Saturday, January 22, 2022

Realisasi PAD Badung Baru Rp 1,3 T, Giri Prasta Yakin Tembus Target

MANGUPURA, BALI EXPRESS- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung sampai Oktober 2021 baru mencapai Rp 1,3 triliun. Padahal target yang dipasang sampai akhir Desember sebesar Rp 1,9 triliun. Bahkan Pemerintah Gumi Keris sudah menjadi sorotan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, lantaran target dan realisasi pendapatan sering nyaplir.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (16/11).

Meski begitu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, pihaknya tetap optimistis PAD dapat tercapai. Pasalnya batas waktu untuk pengumpulan PAD sampai tanggal 30 Desember 2021.

“Kami tetap optimistis PAD dapat tercapai, karena batasnya sampai tanggal 30 Desember 2021 pukul 24.00,” ujar Giri Prasta saat ditemui usai Sidang Paripurna, Selasa (16/11).

Disinggung tentang menjadi sorotan BPK, Bupati asal Pelaga ini menerangkan, bahwa beberapa upaya telah dilakukan. Seperti memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, terutama dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Agar tidak menjadi sorotan kembali dirinya mengakui, target PAD dalam APBD 2022 akan diturunkan.

“Berkenaan dengan pendapatan daerah kami ingin sampaikan pendapatan Badung 80 persen dari PHR. Sehingga kami sudah melaksanakan penurunan terhadap pendapatan itu dan kami berharap dapat tercapai dengan memaksimalkan sektor pajak,” ungkapnya.

Baca Juga :  Komunikonten Gelar Diskusi Soal Warganet dalam Pembangunan Perbatasan

Menurutnya, hal ini dilakukan lantaran pendapatan Kabupaten Badung berbeda dengan daerah lainnya. “Sehingga kami harus mengupayakan agar mendapatkan length of stay (lama tinggal) di kabupaten Badung,” paparnya.

Upaya lainnya dalam untuk meningkatkan PAD, Giri Prasta menjelaskan, telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Presiden. Sehingga Pemkab Badung juga mendapatkan bantuan. “Kami melakukan pemilihan Duta Pariwisata di Badung, itu tujuannya untuk memberikan motivasi, agar pendapatan dari sektor pajak meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, menyatakan selaku fungsi control pihaknya telah berani memastikan PAD dapat tercapai sesuai target. Ia juga mengatakan, APBD 2021 sangat mudah tercapai. “Sumber dananya saya bocorkan, dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) per bulannya mencapai Rp 75 miliar, kemudian dari PHR pertumbuhannya 10-15 persen, dan hasil akhir APBD 2021 kami masih optimis tercapai. Kami di DPRD Badung juga telah melakukan evaluasi secara objektif APBD 2021 masih bisa berjalan,” sambungnya. 

MANGUPURA, BALI EXPRESS- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung sampai Oktober 2021 baru mencapai Rp 1,3 triliun. Padahal target yang dipasang sampai akhir Desember sebesar Rp 1,9 triliun. Bahkan Pemerintah Gumi Keris sudah menjadi sorotan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, lantaran target dan realisasi pendapatan sering nyaplir.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (16/11).

Meski begitu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, pihaknya tetap optimistis PAD dapat tercapai. Pasalnya batas waktu untuk pengumpulan PAD sampai tanggal 30 Desember 2021.

“Kami tetap optimistis PAD dapat tercapai, karena batasnya sampai tanggal 30 Desember 2021 pukul 24.00,” ujar Giri Prasta saat ditemui usai Sidang Paripurna, Selasa (16/11).

Disinggung tentang menjadi sorotan BPK, Bupati asal Pelaga ini menerangkan, bahwa beberapa upaya telah dilakukan. Seperti memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, terutama dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Agar tidak menjadi sorotan kembali dirinya mengakui, target PAD dalam APBD 2022 akan diturunkan.

“Berkenaan dengan pendapatan daerah kami ingin sampaikan pendapatan Badung 80 persen dari PHR. Sehingga kami sudah melaksanakan penurunan terhadap pendapatan itu dan kami berharap dapat tercapai dengan memaksimalkan sektor pajak,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ini Dia Formula Membangun Bali Ala Koster Setelah 6 Bulan Membaca

Menurutnya, hal ini dilakukan lantaran pendapatan Kabupaten Badung berbeda dengan daerah lainnya. “Sehingga kami harus mengupayakan agar mendapatkan length of stay (lama tinggal) di kabupaten Badung,” paparnya.

Upaya lainnya dalam untuk meningkatkan PAD, Giri Prasta menjelaskan, telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Presiden. Sehingga Pemkab Badung juga mendapatkan bantuan. “Kami melakukan pemilihan Duta Pariwisata di Badung, itu tujuannya untuk memberikan motivasi, agar pendapatan dari sektor pajak meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, menyatakan selaku fungsi control pihaknya telah berani memastikan PAD dapat tercapai sesuai target. Ia juga mengatakan, APBD 2021 sangat mudah tercapai. “Sumber dananya saya bocorkan, dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) per bulannya mencapai Rp 75 miliar, kemudian dari PHR pertumbuhannya 10-15 persen, dan hasil akhir APBD 2021 kami masih optimis tercapai. Kami di DPRD Badung juga telah melakukan evaluasi secara objektif APBD 2021 masih bisa berjalan,” sambungnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru