31.8 C
Denpasar
Wednesday, March 22, 2023

Kejagung Siapkan Nota Kesepahaman dengan Bawaslu

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) bakal melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Bawaslu Republik Indonesia, terkait pencegahan kerawanan yang mungkin terjadi pada perhelatan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) A Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung, Sutriyono saat melakukan Audiensi dengan Bawaslu Bali di Kantor Sekretariat Bawaslu Bali, Jumat (17/3).

Dalam acara tersebut, Sutriyono menjelaskan, ada beberapa kesepakatan yang akan tertuang dalam MoU ini. Salah satunya penyuluhan hukum, pertukaran informasi data, dan pencegahan tindak pidana Pemilu. “Setelah MoU, nanti dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkhusus dalam pencegahan, jika gakumdu itu dalam penindakan, PKS ini lebih ke arah pencegahannya,” tuturnya.

Baca Juga :  Tancap Gas, PDIP Tabanan Dukung Koster Dua Periode

Menanggapi yang disampaikan Sutriyono, Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani yang hadir menerima langsung audiensi tersebut menyampaikan, dengan adanya MoU ini akan memantapkan lagi langkah Bawaslu menghadapi adanya dugaan pelanggaran.

Menurutnya, sinergitas yang terjalin ini bisa menjadi pondasi kuat Bawaslu dalam melakukan upaya-upaya pencegahan yang selama ini telah pihaknya lakukan. “Kami di Bawaslu Bali bersyukur akan ada MoU, ini akan memastikan kami di tingkat provinsi dalam mengambil langkah pencegahan,” ujar Srikandi Bawaslu Bali itu.

Senada dengan Ariyani, Anggota Bawaslu Bali I Ketut Sunadra yang juga turut hadir dalam audiensi itu mengatakan, memang saat ini pihaknya lebih mengedepankan upaya pencegahan sebelum menindak. Hal sejalan dengan paradigma baru yang terus digencarkan oleh jajaran Bawaslu, meski sulit untuk mencapai zero pelanggaran, namun bisa menekan jumlah potensi pelanggaran.

Baca Juga :  Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas

“Terkait dengan pencegahan, tentu itu bagus, kita tidak ingin melakukan penindakan sebelum lakukan pencegahan, karena paradigma Bawaslu saat ini memang mengutamakan fungsi pencegahan lebih dulu,” pungkas Sunadra.

Selain Sutriyono, hadir pula dalam audiensi Koordinator Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung, I Dewa Gede Wirajana, Satgas Jaksa Agung Muda Kejagung, Anas, Kepala Seksi A Kejaksaan Tinggi Bali, I Dewa Gede Baskara.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) bakal melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Bawaslu Republik Indonesia, terkait pencegahan kerawanan yang mungkin terjadi pada perhelatan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) A Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung, Sutriyono saat melakukan Audiensi dengan Bawaslu Bali di Kantor Sekretariat Bawaslu Bali, Jumat (17/3).

Dalam acara tersebut, Sutriyono menjelaskan, ada beberapa kesepakatan yang akan tertuang dalam MoU ini. Salah satunya penyuluhan hukum, pertukaran informasi data, dan pencegahan tindak pidana Pemilu. “Setelah MoU, nanti dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkhusus dalam pencegahan, jika gakumdu itu dalam penindakan, PKS ini lebih ke arah pencegahannya,” tuturnya.

Baca Juga :  Gede Dana Respons Enteng Manuver Mas Sumatri

Menanggapi yang disampaikan Sutriyono, Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani yang hadir menerima langsung audiensi tersebut menyampaikan, dengan adanya MoU ini akan memantapkan lagi langkah Bawaslu menghadapi adanya dugaan pelanggaran.

Menurutnya, sinergitas yang terjalin ini bisa menjadi pondasi kuat Bawaslu dalam melakukan upaya-upaya pencegahan yang selama ini telah pihaknya lakukan. “Kami di Bawaslu Bali bersyukur akan ada MoU, ini akan memastikan kami di tingkat provinsi dalam mengambil langkah pencegahan,” ujar Srikandi Bawaslu Bali itu.

Senada dengan Ariyani, Anggota Bawaslu Bali I Ketut Sunadra yang juga turut hadir dalam audiensi itu mengatakan, memang saat ini pihaknya lebih mengedepankan upaya pencegahan sebelum menindak. Hal sejalan dengan paradigma baru yang terus digencarkan oleh jajaran Bawaslu, meski sulit untuk mencapai zero pelanggaran, namun bisa menekan jumlah potensi pelanggaran.

Baca Juga :  Bersaing Sehat, Demokrat Pastikan Tak Ambil Suara Partai Lain

“Terkait dengan pencegahan, tentu itu bagus, kita tidak ingin melakukan penindakan sebelum lakukan pencegahan, karena paradigma Bawaslu saat ini memang mengutamakan fungsi pencegahan lebih dulu,” pungkas Sunadra.

Selain Sutriyono, hadir pula dalam audiensi Koordinator Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung, I Dewa Gede Wirajana, Satgas Jaksa Agung Muda Kejagung, Anas, Kepala Seksi A Kejaksaan Tinggi Bali, I Dewa Gede Baskara.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/