26.5 C
Denpasar
Sunday, May 28, 2023

Bawaslu Nyatakan KPU Terbukti Buat Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024

JAKARTA, BALI EXPRESS- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh anggota Majelis Hakim, Puadi dalam sidang putusan penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.

Terlapor (KPU RI) terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022,” ujar Puadi.

Lebih lanjut, kata Puadi, KPU diberikan sanksi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pelapor, yaitu Partai Rakyat, Adil dan Makmur (PRIMA).

Hal itu juga tercantum pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Baca Juga :  Mengenang Peristiwa Kudatuli, PDIP Surabaya Gelar Doa Lintas Agama

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Rahmat Bagja. Dia memerintahkan kepada KPU untuk memberikan kesempatan ke PRIMA memverifikasi ulang selama 10 hari.

“Memberikan kesempatan kepada PRIMA untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada terlapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan menggunakan SIPOL paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses SIPOL oleh terlapor,” kata Rahmat Bagja dikutip dari Disway.

Sebelumnya, Bawaslu melakukan sidang atas laporan dari PRIMA terhadap KPU dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 pada Selasa, 14 Maret 2023 lalu.

Laporan bernomor 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 itu dilakukan karena pihak PRIMA mendapatkan temuan pelanggaran baru, yaitu pelanggaran administrasi yang ditemukan dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Mega-Jokowi Tak Harmonis, Ini Jawaban Hasto

Adapun dari laporan ini, Dominggus berharap PRIMA bisa mendapatkan jalan untuk menjadi peserta Pemilu 2024 nanti.

Tidak hanya itu, sebelumnya dia juamga berharap ada pembuktian bahwa pihak KPU memang melakukan pelanggaran administrasi saat tahapan verifikasi administras lalu.

“Ada pembuktian bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi sehingga harus membatalkan Berita Acara (BA) tentang tidak memenuhi syaratnya PRIMA pada verifikasi sebelumnya,” kata Dominggus kepada media.

Namun, harapan tersebut terkabulkan melalui putusan sidang yang dilakukan Bawaslu pada hari ini, Senin, 20 Maret 2023.

 






Reporter: Wiwin Meliana

JAKARTA, BALI EXPRESS- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh anggota Majelis Hakim, Puadi dalam sidang putusan penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.

Terlapor (KPU RI) terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022,” ujar Puadi.

Lebih lanjut, kata Puadi, KPU diberikan sanksi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pelapor, yaitu Partai Rakyat, Adil dan Makmur (PRIMA).

Hal itu juga tercantum pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Baca Juga :  Komentar Pedas Rudi soal Amien Rais “Ngemis” Sumbangan

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Rahmat Bagja. Dia memerintahkan kepada KPU untuk memberikan kesempatan ke PRIMA memverifikasi ulang selama 10 hari.

“Memberikan kesempatan kepada PRIMA untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada terlapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan menggunakan SIPOL paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses SIPOL oleh terlapor,” kata Rahmat Bagja dikutip dari Disway.

Sebelumnya, Bawaslu melakukan sidang atas laporan dari PRIMA terhadap KPU dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 pada Selasa, 14 Maret 2023 lalu.

Laporan bernomor 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 itu dilakukan karena pihak PRIMA mendapatkan temuan pelanggaran baru, yaitu pelanggaran administrasi yang ditemukan dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Anak Dokter, Anggota Dewan Empat Periode, Suara Tertinggi

Adapun dari laporan ini, Dominggus berharap PRIMA bisa mendapatkan jalan untuk menjadi peserta Pemilu 2024 nanti.

Tidak hanya itu, sebelumnya dia juamga berharap ada pembuktian bahwa pihak KPU memang melakukan pelanggaran administrasi saat tahapan verifikasi administras lalu.

“Ada pembuktian bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi sehingga harus membatalkan Berita Acara (BA) tentang tidak memenuhi syaratnya PRIMA pada verifikasi sebelumnya,” kata Dominggus kepada media.

Namun, harapan tersebut terkabulkan melalui putusan sidang yang dilakukan Bawaslu pada hari ini, Senin, 20 Maret 2023.

 






Reporter: Wiwin Meliana

Most Read

Artikel Terbaru