alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Gede Dana Berhenti Jadi Ketua DPRD Karangasem Saat Paripurna

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Suasana rapat paripurna dengan agenda laporan gabungan komisi DPRD Karangasem dan pendapat akhir fraksi tentang Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8/2019 APBD 2020 diwarnai momen perpisahan Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana. Politisi PDIP asal Kecamatan Abang itu menyatakan pamit di hadapan seluruh anggota DPRD Karangasem beserta bupati dan jajaran eksekutif, Selasa (22/9) siang.

Hal itu disampaikan Gede Dana saat menutup rapat yang dipimpinnya. Seperti diketahui, Gede Dana yang maju sebagai calon bupati Karangasem bertandem dengan I Wayan Artha Dipa, wajib menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPRD sekaligus ketua setelah penetapan pasangan calon dilakukan KPU Karangasem, Rabu (23/9).

Gede Dana secara otomatis tidak lagi mendapat hak-hak sebagai anggota dewan. Hal ini telah ditegaskan dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 160/4367/ODTA perihal penegasan tentang anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang menjadi pasangan peserta Pilkada serentak 2020.

“Kami maju sebagai calon bupati Karangasem. Harus tunduk terhadap aturan, kendati KPU memberi kami waktu 30 hari sebelum pencoblosan. Tapi saya memilih mengundurkan diri jauh-jauh hari. Besok (Rabu, Red) penetapan calon. Etikanya, tidak enak masih menjabat,” kata Gede Dana, seraya menegaskan sudah bulat dan siap melepas jabatan sebagai anggota dewan.

Terkait siapa pengganti antarwaktu (PAW), dia masih menunggu SK pemberhentian seraya rembug di internal DPC PDIP Karangasem. Nanti PDIP mengajukan nama pengganti ke sekretariat dewan, untuk selanjutnya diteruskan ke KPU,  untuk pengganti Gede Dana sesuai hasil Pileg 2019.

Sekretaris DPRD Karangasem I Wayan Ardika mengakui, surat pengunduran diri Gede Dana sudah dilayangkan ke sekretariat DPRD Karangasem per Selasa (22/9). Pihaknya langsung bersurat ke KPU. Nanti akan ada surat penetapan dari Gubernur Bali terkait pengunduran Gede Dana.

“Berapa minggu, kami belum tahu prosesnya. Yang penting, paling lambat satu bulan sebelum pencoblosan harus ada SK pemberhentian. Sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2020, masih ada ada waktu 30 hari sebelum pemungutan suara,” kata Ardika.


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Suasana rapat paripurna dengan agenda laporan gabungan komisi DPRD Karangasem dan pendapat akhir fraksi tentang Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8/2019 APBD 2020 diwarnai momen perpisahan Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana. Politisi PDIP asal Kecamatan Abang itu menyatakan pamit di hadapan seluruh anggota DPRD Karangasem beserta bupati dan jajaran eksekutif, Selasa (22/9) siang.

Hal itu disampaikan Gede Dana saat menutup rapat yang dipimpinnya. Seperti diketahui, Gede Dana yang maju sebagai calon bupati Karangasem bertandem dengan I Wayan Artha Dipa, wajib menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPRD sekaligus ketua setelah penetapan pasangan calon dilakukan KPU Karangasem, Rabu (23/9).

Gede Dana secara otomatis tidak lagi mendapat hak-hak sebagai anggota dewan. Hal ini telah ditegaskan dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 160/4367/ODTA perihal penegasan tentang anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang menjadi pasangan peserta Pilkada serentak 2020.

“Kami maju sebagai calon bupati Karangasem. Harus tunduk terhadap aturan, kendati KPU memberi kami waktu 30 hari sebelum pencoblosan. Tapi saya memilih mengundurkan diri jauh-jauh hari. Besok (Rabu, Red) penetapan calon. Etikanya, tidak enak masih menjabat,” kata Gede Dana, seraya menegaskan sudah bulat dan siap melepas jabatan sebagai anggota dewan.

Terkait siapa pengganti antarwaktu (PAW), dia masih menunggu SK pemberhentian seraya rembug di internal DPC PDIP Karangasem. Nanti PDIP mengajukan nama pengganti ke sekretariat dewan, untuk selanjutnya diteruskan ke KPU,  untuk pengganti Gede Dana sesuai hasil Pileg 2019.

Sekretaris DPRD Karangasem I Wayan Ardika mengakui, surat pengunduran diri Gede Dana sudah dilayangkan ke sekretariat DPRD Karangasem per Selasa (22/9). Pihaknya langsung bersurat ke KPU. Nanti akan ada surat penetapan dari Gubernur Bali terkait pengunduran Gede Dana.

“Berapa minggu, kami belum tahu prosesnya. Yang penting, paling lambat satu bulan sebelum pencoblosan harus ada SK pemberhentian. Sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2020, masih ada ada waktu 30 hari sebelum pemungutan suara,” kata Ardika.


Most Read

Artikel Terbaru

/