Rabu, 01 Dec 2021
Bali Express
Home / Politik
icon featured
Politik

F-Golkar DPRD Bali Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Pedagang Bermobil

22 November 2021, 20: 20: 35 WIB | editor : I Putu Suyatra

F-Golkar DPRD Bali Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Pedagang Bermobil

PEDAGANG BERMOBIL: Akibat pandemi covid-19, jumlah pedagang bermobil makin banyak di Denpasar, Bali. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pandemi covid 19 yang sudah berlangsung selama dua tahun membuat para pelaku pariwisata banting stir. Salah satunya mereka berjualan memanfaatkan pinggir jalan dijadikan lapak menggunakan mobil. Agar pemerintah tidak hanya bisa melarang saja, Fraksi Partai Golkar DPRD Bali meminta agar dicarikan solusinya dalam membantu mereka.

Hal itu dijelaskan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, I Made Suardana dalam membacakan pandangan umum fraksi saat Sidang Paripurna ke-36 DPRD Bali, Senin (22/11). Disebutkan pandemi covid-19 yang berlangsung selama dua tahun ini meluluhlantakkan seluruh sendi perekonomian di Bali.  Sehingga banyak masyarakat yang terdampak bekerja keras dan berjuang untuk menyambung hidup keluarganya.

“Tak ayal, sejak pandemi banyak masyarakat Bali yang sebelumnya menikmati manisnya dolar pariwisata kini terpaksa menelan pil pahit dengan banting stir. Menjadi pedagang jalanan bermobil, agar dapur rumah tangganya bisa ngebul,” ucap Suardana.

Baca juga: Politisi Senior Partai Demokrat Max Sopacua Wafat

Meski demikian, ia sangat menyayangkan para pedagang jalanan bermobil yang menjamur di wilayah perkotaan Denpasar kerap diusir petugas. “Namun sayang, niat berusaha dengan alih profesi menjadi pedagang jalanan bermobil untuk menyambung hidup tidaklah berjalan mulus. Pasalnya, para pedagang jalanan bermobil yang menjamur di kawasan perkotaan Denpasar dan kabupaten lainnya harus gigit jari karena kerap diusir oleh aparat baik Satpol PP maupun Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Maka pihaknya di Fraksi Partai Golkar berpandangan, penegakan hukum itu wajib dilakukan agar tegaknya supremasi hukum dan menciptakan ketertiban. Namun dalam situasi sulit seperti pandemi Covid-19 saat ini hampir seluruh sektor terdampak, sehingga tidak sedikit pekerja ataupun karyawan yang dirumahkan.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pemerintah agar hadir memberikan solusi. Supaya tidak hanya bisa melarang saja, tanpa mengatasi permasalahan yang ada. “Saat ini situasi tidak normal. Oleh karena itu pemerintah wajib hadir memberi solusi, tidak hanya melarang. Kami mengharapkan masalah ini cepat teratasi,” tandas Suardana.

Sebelumnya , Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi menjelaskan penertiban itu dilakukan untuk mengembalikan situasi pusat kota yang nyaman.  Sebab keamanan dan kenyamanan menjadi bagian dari Bali sebagai destinasi wisata. Karena badan jalan dan trotoar bukan tempat berjualan dan beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.

Bahkan para pedagang bermobil juga ada yang telah memenuhi panggilan di kantor Satpol PP Bali. Mereka diminta untuk mundur dari lokasi awal berjualan yang menggunakan bahu jalan atau trotoar, agar tidak membahayakan orang lain maupun diri mereka sendiri. 

(bx/ade/yes/JPR)


Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia