28.7 C
Denpasar
Friday, December 9, 2022

Tunggu Hasil PTUN, PKP Optimis Bisa Ikut Pemilu 2024

GIANYAR, BALI EXPRESS – Lima partai yang mengajukan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas putusan pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menyebutkan kelima tak memenuhi syarat, tetap dinyatakan tidak loloskan dalam tahap verifikasi administrasi (vermin).

Kelima partai tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Prima, Republik, Republiku, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna menjelaskan bahwa setelah proses verifikasi administrasi d lakukan maka KPU RI melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. “Kemudian KPU mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu RI, dan hasilnya lima partai tersebut tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi,” terangnya Selasa (22/11).

Baca Juga :  Program KBS Terbentur Sistem, Dewan Badung Panggil OPD Terkait

Ditambahkannya jika, sejatinya kelima partai itu sudah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dari awal pelaksanaan verfikasi administrasi sampai kemudian putusan Bawaslu RI. Namun dari semua proses itu, belum digunakan secara maksimal oleh partai bersangkutan. Perbaikan yang dimaksud adalah melengkapi syarat administrasi yang membuat mereka tidak lolos. “Sehingga keputusan KPU RI atas hasil rekapitulasinya menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP PKP Bali, Anak Agung Kompyang Gede, menegaskan jika PKP masih akan berjuang dengan menggugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga pihaknya masih akan menunggu keputusan dari PTUN. “Ini jalur hukum yang kita tempuh, intinya kita mengajukan upaya hukum,” tegasnya.

Baca Juga :  Jumlah DPRD Badung Bertambah, Golkar Optimis Dapat 12 Kursi

Menurutnya kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki persyaratan administrasi sangat singkat yakni hanya 1 x 24 jam. Sayangnya ia enggan menyebutkan secara detil persyaratan apa saja yang belum dilengkapi oleh pihaknya. “Terlalu pendek lah itu, sehingga kita tidak bisa maksimal,” tandasnya. (ras)

 

 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Lima partai yang mengajukan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas putusan pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menyebutkan kelima tak memenuhi syarat, tetap dinyatakan tidak loloskan dalam tahap verifikasi administrasi (vermin).

Kelima partai tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Prima, Republik, Republiku, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna menjelaskan bahwa setelah proses verifikasi administrasi d lakukan maka KPU RI melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. “Kemudian KPU mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu RI, dan hasilnya lima partai tersebut tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi,” terangnya Selasa (22/11).

Baca Juga :  Program KBS Terbentur Sistem, Dewan Badung Panggil OPD Terkait

Ditambahkannya jika, sejatinya kelima partai itu sudah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dari awal pelaksanaan verfikasi administrasi sampai kemudian putusan Bawaslu RI. Namun dari semua proses itu, belum digunakan secara maksimal oleh partai bersangkutan. Perbaikan yang dimaksud adalah melengkapi syarat administrasi yang membuat mereka tidak lolos. “Sehingga keputusan KPU RI atas hasil rekapitulasinya menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP PKP Bali, Anak Agung Kompyang Gede, menegaskan jika PKP masih akan berjuang dengan menggugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga pihaknya masih akan menunggu keputusan dari PTUN. “Ini jalur hukum yang kita tempuh, intinya kita mengajukan upaya hukum,” tegasnya.

Baca Juga :  Samsat Gianyar Optimis Realisasi PKB dan BBNKB Lampaui Target

Menurutnya kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki persyaratan administrasi sangat singkat yakni hanya 1 x 24 jam. Sayangnya ia enggan menyebutkan secara detil persyaratan apa saja yang belum dilengkapi oleh pihaknya. “Terlalu pendek lah itu, sehingga kita tidak bisa maksimal,” tandasnya. (ras)

 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/