Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

AWK Dipecat dari DPD RI, Terbukti  Langgar Kode Etik, Putusan Dibacakan Mangku Pastika

IR
Tolak Kedatangan AWK, Tomas Nusa Penida akan Gelar Aksi
Tolak Kedatangan AWK, Tomas Nusa Penida akan Gelar Aksi

BALI EXPRESS- Arya Wedakarna (AWK) dipecat dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.


Advertisement

Pemecatan senator asal Kabupaten Jembrana, Bali itu berdasarkan hasil pemeriksaan BK DPD RI.  AWK terbukti bersalah.

Video sidang BK DPD RI yang memutuskan memecat AWK, Jumat, 2 Februari 2024 beredar luas.

Keputusan itu dibacakan oleh Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika, yang satu daerah pemilihan (Dapil) dengan AWK, yakni Bali.

Advertisement

“Berdasarkan pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Dr. Shri I.G.N. Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si., anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang MD3 dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai anggota DPD RI,” ucap Mangku Pastika dalam sidang BK DPD RI sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Diketahui sebelumnya pimpinan dan ketua BK DPD RI telah datang ke Bali untuk verifikasi bukti dan saksi atas laporan warga Bugbug, Karangasem, yang mengadukan AWK atas dugaan provokasi kasus pembakaran resor.

AWK juga diadukan oleh MUI Bali. AWK diduga menebarkan ujaran kebencian mengandung SARA.

Advertisement

Belum ada tanggapan dari pihak AWK soal pemecatannya. Hingga berita ini diturunkan, pesan elektronik Whatsaap (WA) yang dikirim Bali Express (Jawa Pos Group) belum direspon.  

Kabar pemecatan AWK ini langsung direspon oleh Kepala Kantor DPD RI Bali Putu Rio.

Rio mengatakan bahwa pihak sekretariat telah berkoordinasi dengan kepolisian. Hal ini untuk mengantisipasi kerawanan buntut dari pemecatan AWK.

“Itu antisipasi kita sudah koordinasikan dengan pihak kepolisian, cuma sampai saat ini kalau belum ada arahan dari pusat ya Pak AWK (sapaan Arya Wedakarna) itu masih kita anggap sebagai anggota,” kata dia di Denpasar.

“Yang jelas kita intinya harapannya damai. Ya pasti ada pro dan kontra, tapi jangan sampai mengganggu kepentingan yang lain. Situasi kan lagi panas,” ujar Rio.

Lanjut Rio, Kantor DPD RI Bali masih mencatat AWK sebagai anggota aktif karena surat keputusan atas pemberhentiannya belum sampai ke sekretariat di Bali.

“Setahu saya itu nanti setelah surat keputusan itu ditandatangani oleh pimpinan DPD, itu akan diajukan ke Presiden RI dia ada keputusan presiden. Jadi tidak serta merta suratnya disahkan ini, harus ada keputusan presiden. Sama saja kalau pemberhentian DPR juga, harus izin presiden, diperiksa pun harus izin presiden,” katanya. (*)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Forum Peduli Bali Shanti Kawal Aspirasi Bali, Adukan TGH Ibnu Halil ke BK DPD RI

Forum Peduli Bali Shanti Kawal Aspirasi Bali, Adukan TGH Ibnu Halil ke BK DPD RI

Sejumlah tokoh masyarakat lintas elemen dan organisasi di Bali resmi membentuk Forum Peduli Bali Shanti.

Ketua PN Denpasar Tegaskan Tak Ada Praktik Menyimpang, AWK Sebut Layak Jadi Prototipe Pelayanan Peradilan

Ketua PN Denpasar Tegaskan Tak Ada Praktik Menyimpang, AWK Sebut Layak Jadi Prototipe Pelayanan Peradilan

Anggota Komite I Bidang Hukum DPD RI Dapil Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III (AWK), melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (24/7).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer