
BALIEXPRESS.ID- KPU Bangli mulai melakukan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bangli serta paslon gubernur dan wakil gubernur Bali pada Selasa (15/10/2024).
Penertiban APS itu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Bangli.
Komisioner KPU Bangli I Made Surya Dharma Yudha menjelaskan bahwa penertiban APS yang didominasi baliho ini melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan Bawaslu Bangli.
Mereka dibagi menjadi dua tim, setiap tim beranggotakan belasan orang.
Sasaran penertiban pada hari pertama adalah wilayah Kecamatan Tembuku dan Bangli.
Ternyata, jumlah APS yang terpasang di dua kecamatan tersebut cukup banyak.
Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, terdapat 187 APS di Kecamatan Bangli dan 100 APS di Tembuku. “Kami cukup kewalahan,” kata Surya Dharma.
Selain jumlahnya yang banyak, beberapa baliho berukuran besar juga memerlukan tenaga ekstra untuk menurunkannya.
Oleh karena itu, KPU mengharapkan peran aktif dari masing-masing paslon untuk mengerahkan tim mereka dalam menurunkan APS yang melanggar.
Surya Dharma juga menegaskan bahwa sebelum dan sesudah menerima rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu Bangli, KPU telah berkoordinasi dengan paslon melalui surat resmi maupun dalam berbagai pertemuan.
Tujuannya sama, yakni mengharapkan peran aktif tim paslon untuk menurunkan baliho atau spanduk yang melanggar aturan, seperti yang dipasang di luar zona yang ditentukan, tidak difasilitasi oleh KPU dan tidak termasuk 200 persen yang diperbanyak paslon.
“Bersurat sudah, disampaikan dalam rapat sudah, cuma tidak turun-turun,” tegas Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bangli ini.
Sebelumnya, Bawaslu Bangli merekomendasikan 459 APS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Bangli.
APS tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bangli 187 APS.
Di Kecamatan Kintamani 103 APS, Kecamatan Susut 69 APS, dan Kecamatan Tembuku 100 APS. (*)



