Rekrutmen Tim Ahli AKD DPRD Bangli Disorot, Diduga Tidak Transparan

BALIEXPRESS.ID- Rekrutmen kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Bangli memicu kontroversi.

Salah satu anggota DPRD Bangli, I Made Joko Arnawa, mempertanyakan transparansi proses rekrutmennya.

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangli yang juga anggota Komisi III itu mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut.

Joko Arnawa menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan keputusan sekretariat dewan dalam merekrut tim ahli.

Ia memandang hal itu memang penting. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi.

Orang yang terpilih harus benar-benar kompeten di bidangnya, seperti akademisi yang ahli di bidang tertentu atau tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan.

Hingga saat ini, Joko menegaskan bahwa belum ada penyampaian resmi terkait proses pembentukan maupun hasilnya dari lembaga dewan. “Ujug-ujug orangnya itu,” ungkap Joko.

Menurut anggota dewan tiga periode ini, semua kegiatan di lembaga DPRD seharusnya diagendakan melalui Badan Musyawarah (Bamus), termasuk perekrutan tim ahli.

Dengan demikian, anggota dewan dapat mengetahui jadwal kegiatan tersebut.

Sepengetahuan Joko, tidak ada surat yang diterimanya terkait tim ahli, baik itu di tingkat Fraksi Restorasi Raya, BK maupun Komisi III yang dia ada di dalamnya. Padahal, BK dan Komisi III merupakan bagian dari AKD yang akan didampingi oleh tim ahli tersebut.

“Seolah-olah pimpinan dewan dan sekretariat ini sembunyi-sembunyi,” demikian Joko, menduga-duga.  

“Ini peran pimpinan, Ketua DPRD yang di sini tidak bisa mengkoordinir, kurang transparan. Ada apa ini?” tambah politikus Desa Songan ini, penuh tanya.

Atas persoalan ini, Ketua Fraksi Restorasi Raya ini berencana untuk mempertanyakannya dalam rapat paripurna.

Ia menilai bahwa proses rekrutmen ini tidak melalui mekanisme yang jelas, sehingga berpotensi untuk dibatalkan.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Bangli, Nasrudin, membenarkan pembentukan tim ahli AKD ini.

Pembentukannya sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.  

Jumlahnya ada 10 orang, yang terdiri dari satu orang untuk masing-masing ketiga pimpinan dewan.

Badan Anggaran (Banggar), Bamus, BK, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, masing-masing dapat satu orang.

Nasrudin tidak merinci siapa saja yang tergabung dalam tim ahli tersebut.

Namun juga tidak menampik bahwa beberapa nama yang masuk adalah mantan anggota dewan.

Menurutnya, nama-nama yang terpilih sebagai tim ahli merupakan usulan dari AKD, sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam PP Nomor 12 Tahun 2018.

“AKD mengusulkan sesuai persyaratan yang kami minta,” jelasnya. (*)