alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Tuntaskan Persoalan Subak Balangan, DPRD Minta Dukungan Ombudsman

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Komisi II DPRD Badung meminta dukungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk menuntaskan persoalan Subak Balangan yang mengalami kekeringan selama 21 tahun. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Komisi II DPRD Badung dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Dhuha Fatkhul Mubarok, Senin (26/4).

Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti yang memimpin pertemuan menyatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya berupaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat Badung. Salah satunya, aspirasi krama Subak Balangan yang mengalami kekeringan hingga 21 tahun lamanya. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan kasus ini sudah berproses dan hampir mencapai titik temu. Saluran irigasi tersebut merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Anom Gumanti menambahkan, dalam kasus tersebut, pokok permasalahan ada pada beton pembagi air yang dibangun oleh subak lainnya. “Saluran ke Subak Balangan sangat kecil, sementara saluran ke subak yang lain sangat besar,” ujarnya.

Baca Juga :  Buya Syafii Maarif: Kebhinekaan Jadi Kekuatan Pemersatu Bangsa

Selain itu, tegasnya, persoalan ini dipicu oleh debit air yang sangat kecil. Karena saluran kecil dan debit air juga kecil, jadilah Subak Balangan nyaris kekeringan hingga 21 tahun. Anom Gumanti memaparkan, setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan BWS, diambil kesimpulan bahwa beton pembagi air tersebut harus dibongkar. Sebab selain karena tak mengantongi izin, beton pembagi air juga dibangun di atas lahan negara. “Ini tidak boleh sehingga harus dibongkar,” tegasnya.

Lebih lanjut Anom Gumanti menuturkan, pembongkaran tersebut harusnya sudah dilakukan pada (8/3) yang lalu. Namun hingga kini tak kunjung dibongkar.  Setelah mendengar data-data tersebut, Asisten Ombudsman RI Bali Dhuha Fatkhul Mubarok mengaku plong. “Masalahnya sudah sangat jelas dan sudah merupakan hasil kesepakatan,” katanya.

Baca Juga :  Pengurus PSI Jakarta Tersandung Kasus Nasi Kotak, Giring Minta Maaf

Setelah bertemu dengan DPRD Badung, Ombudsman akan melakukan kunjungan ke Subak Balangan termasuk lokasi beton pembagi air tersebut. Setelah melakukan kunjungan, lanjut mendorong BWS untuk mengeksekusi kesepakatan yang sudah dicapai. “Kami tinggal mendorong dan menanyakan kapan keputusan tersebut dieksekusi,” jelasnya. (esa)


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Komisi II DPRD Badung meminta dukungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk menuntaskan persoalan Subak Balangan yang mengalami kekeringan selama 21 tahun. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Komisi II DPRD Badung dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Dhuha Fatkhul Mubarok, Senin (26/4).

Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti yang memimpin pertemuan menyatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya berupaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat Badung. Salah satunya, aspirasi krama Subak Balangan yang mengalami kekeringan hingga 21 tahun lamanya. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan kasus ini sudah berproses dan hampir mencapai titik temu. Saluran irigasi tersebut merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Anom Gumanti menambahkan, dalam kasus tersebut, pokok permasalahan ada pada beton pembagi air yang dibangun oleh subak lainnya. “Saluran ke Subak Balangan sangat kecil, sementara saluran ke subak yang lain sangat besar,” ujarnya.

Baca Juga :  Awalnya Hobi, Kini Putu Wijaya Jual Tamanan hingga ke Luar Negeri

Selain itu, tegasnya, persoalan ini dipicu oleh debit air yang sangat kecil. Karena saluran kecil dan debit air juga kecil, jadilah Subak Balangan nyaris kekeringan hingga 21 tahun. Anom Gumanti memaparkan, setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan BWS, diambil kesimpulan bahwa beton pembagi air tersebut harus dibongkar. Sebab selain karena tak mengantongi izin, beton pembagi air juga dibangun di atas lahan negara. “Ini tidak boleh sehingga harus dibongkar,” tegasnya.

Lebih lanjut Anom Gumanti menuturkan, pembongkaran tersebut harusnya sudah dilakukan pada (8/3) yang lalu. Namun hingga kini tak kunjung dibongkar.  Setelah mendengar data-data tersebut, Asisten Ombudsman RI Bali Dhuha Fatkhul Mubarok mengaku plong. “Masalahnya sudah sangat jelas dan sudah merupakan hasil kesepakatan,” katanya.

Baca Juga :  Jaya Negara Dalam Bayang - Bayang Ancaman Dua Srikandi

Setelah bertemu dengan DPRD Badung, Ombudsman akan melakukan kunjungan ke Subak Balangan termasuk lokasi beton pembagi air tersebut. Setelah melakukan kunjungan, lanjut mendorong BWS untuk mengeksekusi kesepakatan yang sudah dicapai. “Kami tinggal mendorong dan menanyakan kapan keputusan tersebut dieksekusi,” jelasnya. (esa)


Most Read

Artikel Terbaru

/