DPRD Bangli Soroti Manajemen Kas dan Belanja Pegawai dalam APBD 2025
BALIEXPRESS.ID- Tiga fraksi di DPRD Bangli menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bangli 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (9/7/2026). Meski demikian, ketiganya sepakat membahas ranperda itu.
Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua Dewan I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar, Fraksi Gabungan Restorasi Raya menilai capaian opini WTP patut diapresiasi, namun bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah terbebas dari berbagai kelemahan.
Fraksi ini melalui pembicara I Nyoman Muliawan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap seluruh rekomendasi BPK.
Baca Juga: Truk Muat Jagung Rem Blong di Bangli, Sopir Lompat Selamatkan Diri
Hal ini penting agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Beberapa persoalan yang menjadi sorotan Fraksi Gabungan Restorasi Raya antara lain masih lemahnya pengendalian manajemen kas, tingginya proporsi belanja pegawai dibandingkan belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
Selain itu, fraksi gabungan anggota dewan dari Gerindra dan Nasdem ini menyinggung masih ditemukannya kelemahan administrasi dalam bukti pendukung belanja bahan bakar minyak (BBM).
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan serta menyulitkan proses pertanggungjawaban keuangan,” kata Muliawan.
Fraksi Partai Golkar melalui pembicara I Wayan Sutama menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut fraksi tersebut, perencanaan yang matang diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program, perubahan anggaran yang berulang, maupun membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) akibat kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal.
Selain itu, Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal, pengendalian pelaksanaan program, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK tepat waktu sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
