NEGARA, BALI EXPRESS – Sejak dua bulan berjalan, Pemerintahan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Tamba-Ipat) melakukan sejumlah gebrakan. Namun, jalannya pemerintahan yang dilakukan duet paratai koalisi itu dinilai masih mencari pola.
“Pemerintahan masih mencari pola. Visi misi belum kentara karena kendala anggaran,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan, Senin (26/4).
Menurutnya, hal itu harus segera dicarikan solusi sehingga visi misi bisa diakomodir dengan anggaran. Bahkan, ditegaskannya jangan sampai Bupati sudah aktif ke sana sini untuk sebuah program, namun akhirnya mubasir karena tidak ada anggaran.
“Dari pengamatan, Bupati bekerja gerak cepat sejak awal dilantik. Melakukan upaya-upaya hingga ke luar daerah guna mewujudkan visi misinya. Tetapi, apabila tidak didukung dengan perangkat yang sesuai, maka akan stagnan,” imbuhnya.
Dengan anggaran induk (APBD 2021) yang sudah terpatok di pembahasan sebelum terpilih, memunculkan kesan Bupati sudah berlari kencang, namun kurang disokong dengan anggaran yang memadai.
“Saya lihat belum terpola. Bupati istilahnya sudah berlari kencang, tetapi tidak disokong dengan perangkat di sekitarnya,” paparnya.
Masih menurut Sadwi, visi misi yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harusnya didukung dengan anggaran kemampuan daerah. Jika rencana program tidak didukung (anggaran), tidak akan berjalan visi misinya, stagnan seperti ini setiap tahunnya.
Dengan kondisi itu, lanjutnya, diperlukan adanya peningkatan pendapatan untuk mewujudkan pola pemerintahan yang diharapkan. Karena itu perlu mengkoordinir OPD (organisasi perangkat daerah) yang mengelola pendapatan daerah, guna meningkatkan pendapatan daerah.
Pihaknya juga mendorong agar eksekutif melakukan upaya untuk penyesuaian anggaran dan upaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Anggaran yang sudah terpatok ini, menurutnya harus segera dievaluasi dan disesuaikan dengan RPJMD pemerintahan saat ini.
“Bila dalam upaya itu perlu payung hukum, eksekutif berkoordinasi dengan DPRD sebagai legislator. Walau kami partai pendukung, tapi kami punya kewenangan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
