alexametrics
30.8 C
Denpasar
Saturday, January 29, 2022

Asosiasi Pemerintah Desa Diingatkan Jangan Jadi Kendaraan Politik

JAKARTA, BALI EXPRESS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tidak tergoda pada politik praktis.

Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/11) mengatakan APDESI jangan sampai dijadikan sebagai kendaraan politik, baik bagi pengurus maupun pihak lainnya.

Mendagri menekankan ADEPSI mestinya hanya terlibat dalam politik negara, yakni berkontribusi secara loyal untuk membangun negara agar semakin maju dan menjadi kekuatan ekonomi baru.

Selain itu, politik negara juga dapat dilakukan dengan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya ingin mengingatkan itu, supaya rekan-rekan tidak larinya ke politik lagi, nanti dibawa organisasi ke politik lagi, (hanya) politik negara jangan politik praktis,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pembangunan secara nasional.

Alasannya, pemerintah desa berada di garda terdepan, yakni berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, APDESI harus menghindari keinginan untuk terlibat dalam politik praktis.

Mendagri menjelaskan beragam potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, wisata dan sebagainya.

Baca Juga :  Jokowi-Amin Dapat 302.441 di Tabanan, Prabowo-Sandi 18.013

Mendagri pun menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat untuk membangun desa. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurutnya regulasi itu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan desa.

Upaya tersebut, lanjutnya,  juga untuk mendukung pembangunan secara merata hingga ke tingkat desa, sehingga dapat menekan laju urbanisasi.

Terlebih, kata Mendagri saat ini desa tak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi subjek yang dapat turut bekerja dan menentukan arah kebijakannya.

Selain itu, lanjut Mendagri, pemerintah juga memperkuat kelembagaan yang mengurusi desa di tingkat pusat dengan membentuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Langkah itu bertujuan agar urusan pembangunan desa dapat semakin terfokus. Upaya pembangunan lainnya yakni dengan mengucurkan dana desa. Melalui dana tersebut kata Tito diharapkan akan lahir berbagai gerakan ekonomi baru di seluruh desa.

“Itu sesuai dengan prinsip visi misi bapak presiden membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa, perbatasan dan desa,” ujarnya. (ant)

JAKARTA, BALI EXPRESS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tidak tergoda pada politik praktis.

Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/11) mengatakan APDESI jangan sampai dijadikan sebagai kendaraan politik, baik bagi pengurus maupun pihak lainnya.

Mendagri menekankan ADEPSI mestinya hanya terlibat dalam politik negara, yakni berkontribusi secara loyal untuk membangun negara agar semakin maju dan menjadi kekuatan ekonomi baru.

Selain itu, politik negara juga dapat dilakukan dengan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya ingin mengingatkan itu, supaya rekan-rekan tidak larinya ke politik lagi, nanti dibawa organisasi ke politik lagi, (hanya) politik negara jangan politik praktis,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pembangunan secara nasional.

Alasannya, pemerintah desa berada di garda terdepan, yakni berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, APDESI harus menghindari keinginan untuk terlibat dalam politik praktis.

Mendagri menjelaskan beragam potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, wisata dan sebagainya.

Baca Juga :  KPU Denpasar Kembalikan Rp 7 Miliar Lebih Anggaran Pilwali 2020

Mendagri pun menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat untuk membangun desa. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurutnya regulasi itu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan desa.

Upaya tersebut, lanjutnya,  juga untuk mendukung pembangunan secara merata hingga ke tingkat desa, sehingga dapat menekan laju urbanisasi.

Terlebih, kata Mendagri saat ini desa tak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi subjek yang dapat turut bekerja dan menentukan arah kebijakannya.

Selain itu, lanjut Mendagri, pemerintah juga memperkuat kelembagaan yang mengurusi desa di tingkat pusat dengan membentuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Langkah itu bertujuan agar urusan pembangunan desa dapat semakin terfokus. Upaya pembangunan lainnya yakni dengan mengucurkan dana desa. Melalui dana tersebut kata Tito diharapkan akan lahir berbagai gerakan ekonomi baru di seluruh desa.

“Itu sesuai dengan prinsip visi misi bapak presiden membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa, perbatasan dan desa,” ujarnya. (ant)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru