Rabu, 13 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Diberikan Wanita Bermasker, Lima SK Mutasi PNS Badung Dipastikan Palsu

07 September 2017, 09: 00: 59 WIB | editor : I Putu Suyatra

PALSU: SK mutasi lima PNS di Badung ini dipastikan palsu.

PALSU: SK mutasi lima PNS di Badung ini dipastikan palsu. (SURPA ADISASTRA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Masalah dugaan Surat Keputusan (SK) mutasi palsu lima PNS di Badung terus menyeruak. Rabu (6/9) kemarin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (SDM) Kabupaten Badung telah memanggil lima PNS yang namanya tercantum dalam lima SK tersebut. Dari hasil penelusuran sementara, dipastikan lima SK Mutasi  yang menuju ke Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung  palsu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Badung, I Gede Wijaya didampingi Sekretaris, AA Wiryasa menyampaikan, dari hasil pemeriksaan sementara, kelima SK tersebut diberikan oleh seseorang yang mengaku bernama Ayu kepada salah satu PNS yang SK Mutasinya palsu, yakni IKS. Anehnya, perempuan pemberi SK tersebut dikatakan masih menggunakan helm dan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Oleh karena itu, wajahnya tak terlihat jelas. Padahal kata dia, sesuai mekanisme, penyerahan SK Mutasi langsung disampaikan oleh staf  kepegawaian ke bagian kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah. “Katanya SK diberikan oleh wanita yang bernama Ayu, diberikan saat bukan jam kerja,” terangnya.

Lebih lanjut, SK tersebut juga dikatakannya tidak tercatat di instansinya. Dengan demikian, Wijaya menyatakan benar bahwa SK tersebut palsu. “SK itu betul palsu karena tidak teregitrasi di kami,” tegasnya.

Ia menjelaskan, prosedur mutasi berdasarkan kebutuhan perangkat daerah yang diajukan kepada pihaknya. Kebutuhan ini ditindaklanjuti dengan usulan nama berdasarkan kompetensinya. “Setelah di-acc oleh pimpinan, baru dibuatkan SK. Namun dibuatkan konsep dulu dan diajukan ke biro hukum untuk diverifikasi dan diberikan nomor. Setelah nomor keluar baru maju ke saya selaku kepala badan. Setelah benar baru saya paraf, baru ke Bapak Sekda, lanjut ke Bapak Bupati,” jelasnya.

Mengenai keterlibatan orang dalam, Gede Wijaya menyatakan kecurigaannya. Sebab, format, Nomor Induk Pegawai, dan pangkat sesuai dengan penerima SK. “Ada kecurigaan, karena format surat, NIP, pangkat. Namun sebagai staf, diperintah atau tidak saya akan telusuri,” tegas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda badung tersebut.

Wijaya menambahkan untuk status kepegawaian kelima PNS ini tetap pada perangkat daerah sebelumnya. Sebetulnya ia hendak mengajak kelima PNS untuk menghadap bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta. Namun karena orang nomor satu di Badung tersebut harus menghadiri acara, rencana menghadap pun tertunda. “Kami masih menunggu petunjuk pimpinan (bupati), untuk tindaklanjut permasalahan ini. Tadi mau menghadap, tapi Beliau ada acara,” katanya.

Sementara itu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, hanya melempar senyum ketika ditanya prihal SK palsu tersebut sambil beranjak masuk ke dalam mobil dinas. Seolah tak ada masalah, ia pun terlihat santai. “Untuk masalah itu, gampang, gampang, nantilah ya,” ujarnya.

Menanggapi masalah tersebut, Pihak DPRD Badung pun ikut bereaksi. Ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Suyasa mengatakan, masalah tersebut tentunya sangat menjadi perhatian banyak pegawai. “Kami di dewan yang membidangi masalah hukum perlu memberikan masukan agar semua pihak bekerja secara berhati-hati. Karena masalah ini sangat mencoreng intansi pemerintah dalam penempatan pegawai. Kami minta pihak Dinas terkait melakukan pengusutan tuntas siapa oknum di balik ini semua, kemungkinan saja lima orang ini sebagi korban,” paparnya.

Sementara Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, I Nyoman Sentana, mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut adalah tindak pidana karena melakukan pemalsuan. Oleh karena itu, ia cenderung menyerahkan agar kasus tersebut ditangani polisi. "Biarkan pihak kepolisian yang menulusuri masalah ini siapa tahu pengembangan kasusnya ada unsur jual beli SK mutasi, tanpa sepengetahuan pimpinannya,”  ujarnya.

Pihaknya menduga, pembuatan SK Bodong itu tidak hanya dilakukan sendiri, ia pun menduga ada jaringan  lainnya yang turut terlibat. Seperti bagaimana SK itu dibuat, mulai dari nomor SK, format SK serta tandatangan bupati dan stempel Pemkab Badung. "Barang buktinya kan SK itu, kan juga bisa ditelusuri dimana SK itu dibuat," lanjutnya. Ia pun meminta agar kelima PNS tersebut dinonaktifkan sementara hingga kasus terang benderang.

Berdasarkan berita sebelumnya, ada lima SK mutasi yang diduga palsu di Pemkab Badung. Kelima SK tersebut sama-sama menuju Bapenda/Pasedahan Agung. Kelimanya adalah  SK No. 4331/03/HK/2017 atas nama PNS berinisial IKS dari Kantor Camat Petang, SK No. 4329/03/HK/2017 atas nama IMSH dari Kantor Camat Petang, dan SK No. dan SK No. 4334/03/HK/2017 atas nama IWS dari Kantor Camat Petang. Selanjutnya SK No. 4332/03/HK/2017 atas nama NMA dari Kantor Camat Abiansemal,  dan SK No. 4328/03/HK/2017 atas nama IKU dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(bx/adi/yes/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia