Minggu, 22 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Dewan Bali Pertanyakan Nasib TPA Suwung

10 November 2017, 15: 33: 56 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Bali Pertanyakan Nasib TPA Suwung

SOROTI TPA SUWUNG: Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana. (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Jajaran Anggota DPRD Bali mulai mempertanyakan proyek penataan wajah baru TPA Regional Sarbagita atau TPA Suwung. Yang sampai saat ini memang belum ada progres yang signifikan.  Kondisi ini dipertanyakan dalam Rapat Gabungan di DPRD Bali.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana mendapatkan informasi bahwa 22 hektar dari keseluruhan lahan di TPA Suwung akan dikelola untuk sanitary landfill. Ia mengatakan proyek pengerjaan TPA Suwung ini harus ditarget dan rampung sebelum IMF World Bank Annual Meeting, Oktober 2018 karena merupakan perwajahan dari Bali.

“Masalah sampah harus menjadi prioritas. TPA Suwung sudah menjadi masalah mendesak,” ujar Kariyasa Adnyana . Gubernur Bali Made Mangku Pastika langsung menjawab pertanyaan Kariasa Adnyana dan memaparkan bahwa luas lahan di TPA Suwung secara keseluruhan adalah 32 hektar. Dari jumlah itu, 22 hektar memang akan dijadikan sanitary landfill. Proyeknya untuk saat ini sudah diambil alih pemerintah pusat yakni melalui Kementrian PUPR dengan Satker yang ada di Bali.

“Jadi yang 22 hektar itu akan ditutup dengan tanah. Kemudian tersisa 10 hektar, yang 5 hektar disiapkan untuk proyek waste to energy dan sisanya 5 hektar lagi akan dipakai menampung sampah-sampah masuk ke TPA Suwung selama proses pengerjaan sanitary lanfill yang diperkirakan selesai 2018,” ujarnya.

Pastika menambahkan bahwa pengerjaan waste to energy akan melalui proses lelang. Perusahaan atau investor yang tertarik harus mengikuti beauty contest (kontes dengan memaparkan desain dan rencana penataan TPA Suwung) kepada Pemprov Bali. Ia mengatakan permasalahan selama ini adalah pihak swasta hanya bisa menjual listrik seharga diatas Rp 15 sen/kwh, namun kenyataannya PLN hanya menjual ke masyarakat sebesar Rp 9 sen/kwh. Nah karena itu disini ada defisit, dan dari rapat kerja di Jakarta pihak Menteri Keuangan tidak mau membayar defisit ini, namun kemungkinan besar pihaknya mendengar bila PLN yang akan mengerjakan waste to energy karena menyangkut jual-beli listrik. “Semoga segera ada langkah – langkah yang bisa nantinya terwujudnya waste to energy,” tegas Mangku Pastika. 

(bx/art/gus /yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia