Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Anggaran Dibabat, GPS Takut Pilgub Dibiayai Kandidat

25 Februari 2018, 19: 51: 06 WIB | editor : I Putu Suyatra

Anggaran Dibabat, GPS Takut Pilgub Dibiayai Kandidat

KUNKER : GPS saat berkunjung ke KPU Tabanan, Sabtu (24/2). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, TABANAN - Ada dua permasalahan mengemuka dalam kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, Sabtu (24/2). Yakni mengenai validasi pemilih dan pendanaan Pilgub Bali 2018.

Senator yang kerap disapa GPS, ini mengatakan tujuan kedatangannya ke KPU Tabanan tidak lain untuk meninjau persiapan Pilgub Bali 2018. Dalam kunjungannya ia menemukan dua permasalahan tersebut, menurutnya mengenai validasi pemilih ia mengaku sebelumnya Kemendagri berjanji untuk menuntaskan data e-KTP, namun kenyataanya dalam praktiknya belum tuntas.

“Ini akan menjadi bagian yang bisa dibahas nanti saat rapat pada Mendagri, pertanggungjawabannya bagimana,” ungkapnya.

Kemudian mengenai pendanaan Pilgub Bali 2018, dirinya menilai dana Rp 155 miliar dibandingkan dana pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rp 299 miliar tidak sesuai dan masih kurang. Hal itu membuat dirinya khawatir akan ada kendala dalam penyelenggaraan Pilgub Bali 2017 dan terkesan dipaksakan. Apabila hal itu terjadi, tentu bukan menjadi tanggungjawab DPRD maupun Gubernur, melainkan dari pihak penyelenggara pemilu.

“Saya khawatir di sana saja, bagaimana KPU dan Bawaslu diberikan tanggungjawab untuk menyelengarakan sebuah prosesi demokrasi yang diambil dari dana rakyat, ibarat kita diminta membangun bangunan lantai 5 tetapi anggarannya hanya cukup sampai lantai 3, kalau itu dipaksakan lantai 5 saya khawatir bangunan itu malah ambruk,” papar GPS.

Ia pun menegaskan agar DPRD dan Gubernur serius menanggapi persoalan ini, agar jangan sampai terkesan cuci tangan karena NPHD itu mengikat kedua belah pihak, yakni Pemerintahan Daerah dengan penyelenggara. Lantaran itu merupakan nota kesepakatan kedua belah pihak antara Pemerintah dan penyelenggara. “Nah kalau sekarang dianggarkan jauh di bawah itu, akan berisiko sekali. Paling tidak kalau ada rasionalisasi kan tidak sampai sebesar itu, kalau bicara mahal, demokrasi adalah yang paling mahal,” tegasnya.

Maka dari itu persoalan tersebut masih akan dibahas oleh pihaknya baik di tingkat Provinsi maupun Pusat. Karena KPU Bali juga agak kesulitan mengatur anggaran sejumlah itu. “Malah saya usulkan kalau bisa dilakukan revisi khusus saja nanti lewat mekanisme yang akan kita cari, anggaran bansos DPRD Bali saja dikurangi dulu untuk suksesnya Pilgub Bali ini,” ujarnya.

Karena menurutnya, pendanaan tersebut merupakan suatu hal yang penting, termasuk untuk membayar honor penyelenggara tingkat TPS, baik KPU dan Bawaslu juga memiliki penyelenggara sampai tingkat TPS.

“Jangan sampai mereka didanai oleh kandidat, bahaya nanti. Mereka bukan penyelenggara nanti, tim sukses itu namanya,” pungkasnya.

Sementara, Ketua KPU Tabanan Luh Darayoni mengatakan pada intinya KPU Tabanan sudah siap terkait penyelenggaraan Pilgub Bali di Tabanan, sedangkan mengenai anggaran hal itu sudah diatur oleh Provinsi. “Intinya kami sudah siap, kalau mengenai anggaran itu diatur oleh Provinsi,” ujarnya. 

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia