Kamis, 28 Jan 2021
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali

Koster Stop Reklamasi Teluk Benoa, Ini Kata Ketua DPRD Bali

24 Agustus 2018, 20: 06: 40 WIB | editor : I Putu Suyatra

Koster Stop Reklamasi Teluk Benoa, Ini Kata Ketua DPRD Bali

PERNYATAAN SIKAP: Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali, N Adi Wiryatama beserta Bupati Badung, Wakil Walikota Denpasar serta anggota FPDIP Bali, menyampaikan pernyataan sikap soal reklamasi Teluk Benoa di Denpasar, Jumat (24/8). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih, Wayan Koster - Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) membuat pernyataan sikap untuk menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa. Pernyataan “menamatkan” rencana tersebut juga disampaikan Ketua DPRD Bali, N Adi Wiryatama. Hal itu disampaikan di Rumah Transisi, Jalan Moh. Yamin, Denpasar, Jumat (24/8).  

Pernyataan sikap itu disampaikan langsung oleh Wayan Koster selaku Gubernur terpilih, didampingi oleh Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati sebagai Wakil Gubernur terpilih. Hadir juga Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Walikota Denpasar Jaya Negara dan jajaran politisi PDIP lainnya yang duduk di DPRD Bali.

Koster menjelaskan terkait dengan Visi – Misi, ‘Nangun Sat KerthiLoka Bali’ yang artinya menjaga kesucian dan keharmonisanalam Bali beserta isinya  yang meliputi ; Alam Bali, Manusia Bali dan Kebudayaan Bali untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, Sakala-Niskala.

“Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali merupakan warisan adiluhung dari para leluhur/retua Bali maka pembangunan Bali ke depan harus direncanakan, diarahkan, dan ditata sesuai dengan nilai-nilai dalam filosofi tersebut,” jelas Mantan Anggota DPR RI tiga periode ini.

Dengan Visi – Misi itu, pembangunan di Bali ke depan  harus dijiwai dan berorientasi pada upaya  pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkunganyang wajib dilaksanakan dengan penuh komitmen semua pihak secara tegak lurus.

“Bahwa pembangunan Bali harus didesain secara komprehensif dalam satu kesatuan wilayah.  Satu pulau, satu pola dan satu Tata Kelola,” jelasnya.

Tak hanya itu. Koster juga memastikan bahwa dirinya secara total lascarya, sekala – niskala dalam memimpin dan membangun Bali kedepan. Kemudian Koster menyampaikan pernyataan sikap, yang pertama memastikan bahwa reklamasi kawasan Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan.

“Rencana Reklamasi di Kawasan Teluk Benoa Bali tidak bisa dilaksanakan,” tegas Koster.

“Biar ndak lagi ada anggapan, seken ne bani nolak. (bener berani menolak, Red). Ini sikap resmi kami,” sambungnya.

Selain itu Koster juga meminta,  meminta kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kota Denpasar serta pihak ketiga dan pihak lain yang memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung agar menghentikan  atau tidak melanjutkan proses dalam bentuk apapun. Termasuk studi kelayakan, analisa dampak lingkungan, dan kegiatan lain sepanjangberkaitan dengan Rencana Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Bali. “Kami akan melakukan konservasi Kawsan Telok Benoa,” jelasnya.

“Melestarikan Hutan Mangrove, menjadikan kawasan yang hijau, bersih, dan indah,” sambung Ketua DPD PDIP Bali ini.

Jika ada aktivitas ilegal di kawasan mangrove, akan ada tindakan tegas. Selain itu, Koster mengimbau kepada kelompok masyarakat tertentu yang Pro dan Kontra terhadap adanya Rencana Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Bali agar tidak lagi melakukan aksi demontrasi.  “Mengingat Rencana Reklamasi tersebut sudah kami pastikan tidak akan dilaksanakan,” harap Politisi asal Sembiran, Buleleng.

Sekaligus juga mengimbau, agar masyarakat Bali membangun susana kondusif. Secara bersama-sama, kompak, bersatu, bergotong –royong mendukung kebijakan Gubernur Bali terpilih. Termasuk dalam menghadapi pertemuan IMF dan Bank Dunia bulan Oktober tahun 2018 yang akan datang. Penegasan terakhir di poin 8, setelah nanti menjabat secara resmi akan dituangkan dalam kebijakan dalam kebijakan resmi.

“Untuk memastikan dan menjamin pelaksanaan pernyataan sikap kami ini, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan resmi Gubernur Bali  setelah dilantik pada tanggal 17 September 2018 yang akan datang,” urainya.

Selain itu, Koster juga mengatakan nantinya setelah resmi menjabat akan membuat surat dan sikap resmi yang nantinya akan ditujukan kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk memastikan bahwa posisi Bali, tidak akan bisa menerima Reklamasi Teluk Benoa karena tidak sesuai dengan Visi dan Misi Koster – Ace, yaitu ‘Nangun Sat KerthiLoka Bali’.

“Nanti kami buat surat untuk Pak Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atas sikap Bali,” janjinya.

Apakah akan mengusulkan Perpres 51 tahun 2014 dibatalkan? “Tidak perlu dibatalkan karena Perpres itu untuk seluruh Indonesia. Yang pasti, reklamasi teluk Benoa sudah tidak bisa dilaksanakan,” jawabnya.

Yang menarik usai Gubernur terpilih Wayan Koster memberikan sikap. Beberapa awak media bertanya ke Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama atas sikap DPRD Bali. Termasuk juga bertanya terkait siapa yang dirugikan atas keputusan ini. Adi Wiryatama langsung naik podium, memberikan penegasan.

“Gini ya, ada yang bilang pengusaha dirugikan, sepertinya tidak. Yang paling dirugikan adalah pebisnis demo, karena dengan sikap ini tidak ada demo lagi,” kata Adi Wiryatama.

Kemudian dia juga mengatakan, sikap darinya sudah jelas bahwa satu kata dengan Gubernur terpilih. Bahkan dirinya sebagai Ketua DPRD Bali memastikan berada di barisan menolak sesuai dengan sikap Koster.

“Kami tidak ada yang menekan, sebelum demo kami sudah menyatakan menolak, tegas itu. Kami di DPRD Bali, jika diperlukan juga membuat surat penolakan kami akan buatkan,” janji Mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

Dia mengatakan, dengan sikap ini sudah tamat semua. Tidak ada lagi perdebatan masalah reklamasi Teluk Benoa. “Kami tidak mau sebelumnya ikut – ikutan menolak, biar tidak dianggap berebut panggung. Namun dengan sikap ini, kami memastikan memang sikap kami menolak sejak awal,” tegasnya.

Di sela – sela penjelasan Koster, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta juga sempat mengajak semuanya mengepalkan tangan kiri. “Semua kepalkan tangan kiri, untuk memastikan kami semua menolak secara tegas,” kata dia.  

 

Pernyataan Sikap Koster – Ace Terkait Reklamasi Teluk Benoa

1. Rencana Reklamasi di Kawasan Teluk Benoa Bali tidak bisa dilaksanakan.

2. Meminta kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kota Denpasar serta pihak ketiga dan pihak lain yang memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung agar menghentikan atau tidak melanjutkan proses dalam bentuk apapun; termasuk studi kelayakan, analisa dampak lingkungan, dan kegiatan lain sepanjang berkaitan dengan Rencana Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Bali.

3. Kawasan Teluk Benoa Bali akan dikonservasi kembali sebagai Kawasan untuk melestarikan Hutan Mangrove, menjadikan kawasan yang hijau, bersih, dan indah.

4. Sejalan dengan hal itu, pada saatnya, Kami akan melakukan tindakan secara tegas kepada semua pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan secara ilegal di wilayah Hutan Mangrove sehingga mengakibatkan rusaknya Hutan Mangrove.

5. Kami menghimbau kepada semua pihak agar dengan taat dan disiplin mendukung kebijakan penindakan yang akan ditegakkan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun di wilayah Hutan Mangrove.

6. Kami menghimbau kepada kelompok masyarakat tertentu yang Pro dan Kontra terhadap adanya Rencana Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Bali agar tidak lagi melakukan aksi demontrasi, mengingat Rencana Reklamasi tersebut sudah Kami pastikan tidak akan dilaksanakan.

7. Kami menghimbau kepada masyarakat Bali untuk membangun suasana yang kondusif nyaman dan aman, secara bersama-sama, kompak, bersatu, bergotong-royong mendukung kebijakan Gubernur Bali Terpilih dengan menerapkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali; termasuk dalam menghadapi pertemuan IMF dan Bank Dunia bulan Oktober tahun 2018 yang akan datang.

8. Untuk memastikan dan menjamin pelaksanaan Pernyataan Sikap Kami ini, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan resmi Gubernur Bali setelah dilantik pada tanggal 17 September 2018 yang akan datang.

(bx/art/bay/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news