Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Kolom

Agresifnya Pemerintah Stabilkan Rupiah

Oleh: Dodik Prasetyo*

Jumat, 07 Sep 2018 08:00 | editor : I Putu Suyatra

Agresifnya Pemerintah Stabilkan Rupiah

RUPIAH sempat melemah sampai Rp 14.930 pada 4 September lalu. Pemerintah pun melakukan operasi penyelamatan rupiah yang direspon positif oleh pasar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil memandamkan bara yang terus dikobarkan oleh suku bungan yang dipicu Amerika Serikat. Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi besar-besaran hingga pada 5 September rupiah pun stagnan di Rp 14.930 dan dibuka menguat Rp 14.880 pada 6 September.

Selain karena tekanan perang dagang dan suku bunga Amerika Serikat, Indonesia juga tertekan karena Turki yang juga negara pasar berkembang (emerging market) sedang tertekan. Logika sederhananya ketika Amerika Serikat sedang menguatkan perekonomian mereka dengan menurunkan pajak kepada pengusaha dan investor mereka maka para pengusaha dan investor tetap mempertahankan dana mereka di Amerika.

Sementara negara-negara emerging market seperti Indonesia, Turki dan Argentina kehilangan dana investasi. Perekonomian negara-negara emerging market pun tertekan. Meski tekanan sudah mereda tapi kelembaman ekspektasi masih berlanjut. Pertumbuhan utang luar negeri dan melembarnya rentang Neraca Akun Semasa (Current Account Deficit) membuat perekonomian Turki dan Argentina semakin rapuh.

Sementara Indonesia yang juga emerging market terkena imbasnya selama beberapa pekan terakhir. Setelah tujuh hari mengalami pelemahan akhirnya rupiah berhasil menguat. Pelemahan Dolar menjadi salah satu alasannya mengapa rupiah bisa menguat. Kemungkinan dolar AS yang sedang tertekan ini karena mulai mengambil untung. Dalam enam bulan terakhir indeks ini sudah naik 6,38 persen, tentu para investor mulai merengguk untung.

Selain itu BI juga aktif di pasar baik di valas maupun Surat Berharga Negara (SBN) untuk menstabilkan rupiah. Kerja keras BI dalam mengawal rupiah sudah dilakukan sejak awal pelemahan, hasilnya dua hari terakhir rupiah mulai bangkit. Dengan situasi dolar AS dan pengawalan ketat dari BI ada harapan rupiah dapat bangkit lagi di hari-hari ke depan.

Memang penguatannya masih dalam rentang tipis sehingga dengan mudah dapat kembali depresiasi. Tapi tentu tidak perlu dikhawatirkan karena penguatan ini menunjukan adanya reaksi positif pasar. Karena rupiah tidak hanya menguat pada dolar AS tapi juga Yuan dan dolar Singapura. Rupiah menguat 0,32 persen dari Yuan dan 0,33 persen dari dolar Singapura.

Penguatan rupiah ini tidak terlepas dari sentimen positif atas kebijakan pemerintah Presiden Jokowi mengendalikan impor. Derasnya impor pada tahun ini membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Hal ini menciptakan jurang defisit transaksi berjalan melebar.

Kebijakan pertama, pemerintah mewajibkan solar akan dicampur dengan biodiesel 20 persen (B20). Kebijakan B20 ini diatur oleh Perpres 66 Tahun 2018 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini mengatur tentang syarat badan usaha yang menyediakan dan pemanfaatkan Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk biodiesel.

Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada penyedia dan pemanfaatan BBN bila gagal mengirimkan bahan baku nabati (FAME) sebesar Rp 6.000 per liter. Bila kebijakan B20 ini biasa berlaku sepenuhnya diseluruh Indonesia pada akhir tahun maka bisa menghemat devisa negara sampai Rp 29 triliyun.

Pemerintah Presiden Jokowi juga menaikan PPh 1147 barang impor. PPh 22 ini akan dibagi ke dalam 3 kluster. Kluster pertama ada 210 barang yang dari sebelumnya PPh sebesar 7,5 persen menjadi 10 persen. Komoditas ini termasuk dalam mobil CBU dan motor besar.

Pada kluster kedua ada 218 barang yang tadinya PPh sebesar 2,5 persen menjadi 10 persen. Barang-barang tersebut termasuk barang elektronik seperti AC, dispenser dan lampu dan keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, kosmetik serta peralatan dapur.

Di kluster ketiga ada 719 yang PPh naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Barang-barang yang berada di kluster ketiga ini termasuk bahan bangunan, peralatan elektronik audio-visual dan produk tekstil.  

Pemerintah Presiden Jokowi dengan alasan yang logis juga menunda beberapa proyek instrastruktur yang belum seleasi. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek-proyek tersebut akan kembali dievaluasi. Salah satu proyek dievaluasi adalah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang ditangani oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Proyek ini kabarnya membutuhkan investasi sebesar Rp 80 triliyun. Tapi jika menggunakan kereta dalam negeri yang diproduksi oleh PT. Industri Kereta Api (INKA) maka ada kemungkinan investasi bisa turun sampai Rp 60 triliyun. INKA pun sudah menunjukan kualitasnya melalui LRT Palembang.

Selain proyek infrastruktur pemerintah juga memundurkan jadwal operasional pembangkit tenaga listrik sebesar 15.200 megawatt. Sebelumnya direncanakan proyek 35 ribu megawatt dapat diselesaikan pada tahun 2019. Tapi karena pelemahan rupiah proyek ini menjadi senilai Rp 149 triliyun. Target operasional proyek ini pun dimundurkan menjadi tahun 2021 sampai 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengeluarkan Keputusan Menteri yang mengatur tentang penggunaan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku serta bahan pendukung lainnya menggunakan produksi dalam negeri. Seluruh bahan usaha yang bergerak di sektor energi wajib menggunakan barang-barang produksi dalam negeri.  

Pemerintah sangat aktif dan agresif dalam melakukan penguatan nilai rupiah. Maka tidak masyarakat tidak perlu khawatir dengan pelemahan rupiah yang terjadi di beberapa pekan lalu. Karena sudah jelas pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan keperkasaan rupiah. (*)

*) Penulis adalah KontributorLembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI).

(bx/ima/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia