Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Politik

Caleg Diingatkan Tidak “Nyawer” Saat Simakrama

Jumat, 07 Sep 2018 21:34 | editor : I Putu Suyatra

Caleg Diingatkan Tidak “Nyawer” Saat Simakrama

SOSIALISASI: Suasana sosialisasi peraturan kampanye kepada caleg di DPD PDIP Bali, Jumat (7/9). (I KETUT ARI TEJA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - DPD PDIP Bali menggelar sosialisasi terkait Pileg tahun 2019, terhadap Caleg untuk DPRD Bali. Dengan menghadirkan salah satu komisioner KPU Bali Ni Putu Winariati. Ada beberapa hal yang diingatkan kepada Caleg, salah satu yang menarik tidak boleh “nyawer” atau memberikan uang saat simakrama dengan masyarakat.

Acara dipandu oleh Wakil Ketua Bidang Bapilu DPD PDIP Bali Alit Kesuma Kelakan, Winariati menyampaikan bahwa tertuang dalam PKPU tentang kampenye 23 tahun 2018. Tidak boleh ada yang memberikan uang saat kampanye. Nanti akan masuk kategori money politik.

“Jadi tidak boleh nanti ada menyerahkan bantuan dana saat simakrama di masyarakat,” jelas Winariati kemarin.

Sikap ini banyak mendapatkan pertanyaan, misalnya ada yang bertanya terkait dengan uang makan. “Bagaimana dengan uang makan?” tanya Made Budastra Caleg Dapil Gianyar untuk DPRD Bali. Atas pertanyaan ini Wina mengatakan, jika diberikan uang makan tidak boleh, karena sama dengan memberikan uang. “Yang boleh adalah, makanan yang dibawakan ke lokasi,” jelasnya.

Yang unik adalah pertanyaan Caleg Dapil Denpasar untuk DPRD Bali IGP Budhiarta. Dia menanyakan, jika memberikan sumbangan langsung tidak boleh. Memberikan uang makan tidak boleh, dia menanyakan jika masyarakat diajak ngelawar apakah diperbolehkan. “Kalau masyarakat diajak ngelawar apa bisa kena sanksi?,” tanya Anggota DPRD Bali ini. “Kalau ngelawar tidak memberikan uang, tidak masalah,” jawab Wina. “Kaden sing dadi, pedalem celenge sing laku (saya kira tidak boleh, kasihan babinya tidak laku),” saut Caleg Dapil Karangasem Oka Antara disambut tawa.

Sedangkan Caleg Dapil Gianyar untuk DPRD Bali Kadek Diana menanyakan terkait dengan mekanisme pemasangan alat peraga kampanye baliho. Dia mengatakan bahwa, saat ini dirinya sudah memasang baliho. “Apakah ini melanggar?,” tanya dia. “Kalau tidak ada embel – embel nomor dan lainnya, itu masuk sosialisasi. Tidak masalah, tapi kalau sudah alat peraga kampanye melanggar,” jawab Wina.

Kemudian Kadek Diana lanjut bertanya, jika ongkos pemasangan baliho apa masuk kategori politik uang. “Kalau ongkos pasang baliho tidak masuk politik uang. Tapi ingat kasi juga ongkos untuk cabut baliho Pak, biar pada saat masa tenang sudah bersih,” saran Wina.

Kemudian Wina juga menjelaskan terkait pembuatan rekening dana kampanye. Yang wajib membuat adalah Parpol, nantinya wajib juga ada laporan setelah kampanye. “Kalau Caleg tidak diwajibkan membuka rekening,” harap Winariati.

Dia mengatakan bahwa Parpol wajib, bahkan jika tidak bisa menggagalkan caleg satu dapil. “Kalau tidak nanti ada laporan bisa menggagalkan caleg satu dapil. Misalnya untuk DPRD Bali, tidak lengkap satu dapil dari partai yang tidak lengkap itu yang tidak lolos,” jelasnya. “Sedangkan jika caleg tidak membuat laporkan keuangan, tidak masalah hanya akan diumumkan saja,” kata Winariati.

Alit Kelakan mengatakan di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) NTT PDIP tidak punya wakil, lantaran laporan keuangan. “Jangan sampai seperti di TTS, ini penting dipahami. Agar tidak nanti digugurkan dan kita tidak punya wakil seperti di TTS,” tegas mantan Wakil Gubernur Bali ini. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia