Senin, 22 Oct 2018
baliexpress
icon featured
Balinese

Ini Solusi yang Bisa Ditempuh Hadapi Biaya Upakara yang Mahal

Jumat, 21 Sep 2018 11:32 | editor : I Putu Suyatra

Ini Solusi yang Bisa Ditempuh Hadapi Biaya Upakara yang Mahal

KRITISI : Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Ir. Agung Suryawan Wiranatha, MSc PHd, tawarkan solusi dan kritisi umat Hindu. (DIAH TRITINTYA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Paradigma prosesi Ngaben yang kian mahal serta persoalan upakara lainnya, dinilai sangat memberatkan masyarakat. Di lain pihak, ada aturan adat  yang juga menjadi bagian dari sumber masalah, sehingga  ada sebagian umat Hindu yang akhirnya pindah agama.  

Polemik permasalahan pelaksanaan adat, baik itu prosesi Pitrayadnya atau pun Manusia Yadnya, saat ini menjadi sorotan. Di tengah ekonomi yang berat, tuntutan pekerjaan serta pola hidup yang berubah, membuat kebutuhan akan adat menjadi sedikit bergeser. 


Hal itu disampaikan Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Ir Agung Suryawan Wiranatha, MSc. PHd , dalam seminar yang diselenggarakan IHDN (Institue Hindu Dharma Negeri), Denpasar,  Kamis (20/9).

Menurutnya, pola pikir kolot yang masih dipertahankan seharusnya sudah tidak dipergunakan lagi. “Bagaimanapun, prosesi Ngaben, Nelubulanin, Nganten, dan Masangih tetap harus dilakukan. Namun, kita bisa cari solusi agar prosesi yang harus dilakukan itu tidak memberatkan,” urainya.


Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah menanggulangi biaya dengan cara yang lain. “Kita di sima krama Bali, struktur organisasinya terbilang cukup lengkap. Lalu kenapa tidak kita berdayakan. Caranya dari pihak LPD (Lembaga Perkreditan Rakyat) harus menjalin kerjasama dengan asuransi. Nah, setiap bulan LPD akan memberikan iuaran tertentu kepada pihak asuransi untuk penjaminan masyarakat yang ikut program menabungnya. Di sisi lain, masyarakat adat,  tiap bulan menabung ke LPD  misalnya seminggu sepulu ribu rupiah. Lambat laun  kan semakin banyak, apalagi sudah sedari muda kita menyisihkan. Saya yakin ketika kita butuh untuk acara adat, biaya bukan lagi menjadi sebuah masalah,” ujarnya. Ini hanya baru gagasan dan teori yang dikemukakan.


Gagasan tersebut diakuinya, saat ini pihaknya tengah mengupayakan hal itu agar segera terwujud. “Saat ini kami masih mencari asuransi besar yang mau menjalin kerjasama dengan LPD seluruh Bali. Saya percaya itu bisa terujud, jika semua pihak, seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan sulinggih, pemangku, masyarakat adat serta pemerintah mau bekerjasama. Kalau paradigma ini terus dibiarkan, bisa jadi kita akan semakin berkurang jumlahnya,” tegasnya.


Selain memberikan solusi berupa sumber biaya, Suryawan juga memberikan solusi terkait rangkaian prosesinya. “Intinya lakukanlah yadnya sesuai kemampuan. Jika griya yang Anda datangi ternyata memberikan pilihan prosesi yang terbilang mahal atau di luar jangkauan, Anda bisa datang ke griya lain yang bersedia memberikan pilihan banten yang lengkap serta harga yang sesuai kantong,” ujarnya. 


Di sisi lain, Suryawan juga menegaskan desa pakraman juga harus ikut berperan aktif untuk membantu polemik tersebut dengan cara rutin menyelenggarakan prosesi Ngaben massal. “Kalau masyarakat mau kompak , boleh saja desa pakraman mengeluarkan awig – awig untuk mengubur dulu jenazah, kemudian  setiap setahun sekali desa pakraman mengadakan Ngaben massal yang sebagian biayanya urunan dari warga dan sebagian lagi bisa dari kas desa. Jadi setara antara yang mampu dan yang kurang mampu , agar semua dapat menunaikan kewajibannya,” ungkapnya. 


Dalam seminar yang mengangkat tema 'Menguatkan Peran Serta dan Komunikasi Krama Bali dalam  Mewujudkan Kejayaan Hindu',  Suryawan menyebut banyak hal yang harus diperbaiki dalam strata hidup masyarakat Bali. "Bali memiliki struktur organisasi yang terbilang cukup lengkap. Dari pekaseh hingga kelian dan bendesa. Itu sudah bagus, namun prkerjaan rumah kita masih banyak, karena banyak hal yang harus kita benahi," ujarnya.


Dikatakannya, salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah toleransi. Masyarakat Bali cendrung sangat, bahkan terlalu toleransi kepada pendatang. Namun, minim toleransi kepada sesama umat. "Coba kalau ada penggalangan dana untuk dana punia kepada sesama umat yang tidak mampu. Tidak banyak  yang mau madana punia. Tapi kalau sudah mapunia untuk pura, ramai yang mapunia. Itu tidak salah, tapi alangkah baiknya kalau kita menyeimbangkan seperti teori Tri Hita Karana,"ujarnya.


Lebih jauh ia memaparkan, banyak keluhan dari sesama masyarakat Bali tentang minimnya toleransi. "Kalau di Bali seperti ada istilah  'sing demen nepukin timpal seneng'. Kalau sameton kita sukses, kita pasti sirik dan mencoba menggagalkan. Tapi, jika orang luar yang sukses kita biasa saja. Seharusnya kita ikut senang jika sameton kita juga senang,"ujarnya.


Ia berharap kedepannya masyarakat Bali (Hindu) mau berubah untuk lebih baik. "Ingat jika kita tidak bisa berubah, maka kita yang akan dilibas perubahan.Maka dari itu, kita harus menyesuaikan diri. Jika tidak kita akan menghilang digerus zaman," pungkasnya.

(bx/tya/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia