Sabtu, 19 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Bahas Reklamasi 143 Ha Pelindo, Denpasar Mencak –mencak

27 September 2018, 16: 25: 46 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bahas Reklamasi 143 Ha Pelindo, Denpasar Mencak –mencak

GM PT Pelindo III I Wayan Eka Saputra (KETUT ARI TEJA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Polemik reklamasi yang dilaksanakan oleh PT Pelindo III di Teluk Benoa, dibahas di DPRD Bali, Rabu (26/9) kemarin. Pembahasan berlangsung sedikit panas, lantaran pihak Denpasar merasa diabaikan dalam proyek ini. Bahkan, meminta agar Denpasar jangan hanya dijadikan sampah dalam aktivitas proyek dan pengembangan Pelabuhan Benoa.

Rapat membahas Reklamasi Benoa ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bali Tama Tenaya bersama Anggota Komisi II AA Adhi Ardhana, termasuk beberapa anggota DPRD Bali lainnya. Sementara dari pihak Pemkot Denpasar cukup banyak, ada beberapa pejabat, seperti Asisten Jimmy Sidarta, termasuk DPRD Kota Denpasar diwakili oleh Eko Supriadi. Pejabat Pemprov Bali yang hadir Kadishub Bali Gusti Agung Sudarsana, dan pihak Pelindo hadir GM PT Pelindo III I Wayan Eka Saputra dan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Benoa, Dwiyanto.

Diawali dengan pemaparan pihak Pelindo terkait rencana pelabuhan, yang mengatakan memang melakukan pengembangan wilayah 143 hektare, yang nantinya akan membuat kawasan pelabuhan untuk kapal pesiar atau cruise. “Kami membuat kawasan untuk penunjang juga. Artinya, kalau ada kapal pesiar singgah, mesti ada juga beberapa gazebo untuk rehat,” jelas Eka Saputra, kemarin.

Dia juga menjelaskan soal peta pembangunan kawasan. Namun, sempat ada perdebatan terkait dengan posisi beberapa bangunan yang disebut – sebut akan dibangun. “Bagaimana dengan rencana membangun hotel dan restoran, dalam area pengembangan,” tanya Tama Tenaya. “Sampai saat ini kami tidak ada rencana membangun hotel dan restoran,” jawab Eka Saputra.

Tak hanya itu, terkait dengan reklamasi yang dilakukan juga dikejar. Karena disebut – sebut kawasan itu akan dibangun berbagai macam fasilitas. Ingin mendapatkan kepastian bahwa kawasan itu bukan untuk hotel. Namun untuk penyimpanan gas dan lainnya, karena harus dipindah dari tempat sebelumnya.

“Penegasan Gubernur kami, Pak Koster jelas meminta tidak boleh ada membangun hotel dan lainnya. Jika ada reklamasi, karena hasil pengerukan kolam, nanti agar dihijaukan saja dengan mangrove,” pinta Adhi Ardhana.

Selain itu, terkait dengan ada pemindahan tempat penampungan gas, lanjut Adhi Ardhana, mesti dikaji lagi karena dekat dengan permukiman di Serangan dan dekat dengan sampah yang ada gas Metan. “Coba dikaji, jika itu meledak ada gas Metan di TPA Suwung. Itu ledakannya seperti bom atom,” sela politisi PDIP asal Denpasar itu.

Kemudian giliran Kota Denpasar yang didominasi oleh Eko Supriadi yang angkat bicara. Dia mengatakan bahwa pengembangan Pelabuhan adalah hal yang positif. Namun, yang aneh adalah Denpasar diposisikan benar – benar tanpa peran, padahal wilayahnya ada di Denpasar. “Jangan kami hanya dijadikan penerima sampahnya saja, apa yang Denpasar dapatkan dari Pelindo atau Pelabuhan Benoa. Nota Kesepahaman (MOU) yang dulu digarap sampai saat ini belum ada seribu rupiah pun masuk ke Denpasar,” cetus Eko.

Dia juga mengatakan, Denpasar mesti dapat kontribusi yang nanti untuk mensejahterakan rakyat Denpasar. Ini yang harus digarap kedepannya. Sehingga ada sinergi antara Pelindo dan Denpasar. “Kami juga heran, kadang kami di Denpasar kesannya harus nyewa gedung untuk dinas. Tapi di Pelabuhan Benoa, dengan gampang membangun kawasan dengan reklamasi sampai 100 hektare lebih,” imbuhnya.

Hal – hal yang seperti ini baginya yang membuat heran. “Kenapa bisa seperti ini, dengan mengandalkan izin pusat saja. Kami di daerah tidak diberikan peran, dengan alasan aturan inilah aturan itulah. Kemudian pengembangan kawasan boleh melanggar aturan,” kata Eko.

Terkait dengan kondisi ini, akhirnya pihak Pelindo memastikan akan ada pembahasan lanjutan dengan Denpasar. Selain itu, pihak DPRD Bali menyimpulkan bahwa mesti ada langkah – langkah untuk serius dalam pengembangan dan penataan Pelabuhan Benoa. “Pertama jangan sampai ada hotel dan restoran. Kemudian masalah dengan Denpasar silakan ditindaklanjuti,” ujar Tama Tenaya, menyimpulkan rapat kemarin.

Usai acara Tama Tenaya juga mengatakan, jika mengacu ke Perda 16 Tahun 2009 terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),  jelas Pelabuhan Pesiar ada di Tanah Ampo, Karangasem. Namun, dalam situasi mendesak, karena Tanah Ampo tidak bisa digunakan, akhirnya segala perizinan dianggap lengkap hanya dari pusat. “Ini yang terjadi di Benoa. Semua menggunakan izin pusat. Kedepan kebetulan Perda RTRW sedang revisi, mungkin akan disesuaikan,” jelas Tama.

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia