Senin, 10 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Politik

Laporkan Korupsi, Jokowi Janjikan Penghargaan dan Perlindungan Hukum

11 Oktober 2018, 08: 24: 03 WIB | editor : I Putu Suyatra

Laporkan Korupsi, Jokowi Janjikan Penghargaan dan Perlindungan Hukum

BALI EXPRESS, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membeberkan alasannya mengesahkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 yang mengatur hadiah bagi masyarakat pelapor tindakan korupsi. Jokowi berharap partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan penyimpangan bisa meningkat.

Jokowi mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang sifatnya luar biasa. Oleh karenanya, dalam pemberantasannya tidak cukup dilakukan penegak hukum saja, melainkan juga dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai kelompok yang hidup di berbagai lini.

"Kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya korupsi," ujarnya usai membuka Rakernas LDII di Jakarta, kemarin (10/10).

Terkait sumber pendanaan untuk hadiah pelapor, mantan Walikota Solo itu memastikan bersumber dari APB dan sudah dikalkulasikan. Namun terkait teknisnya, dia mengaku kurang memahami. "Nanti tanya Menkeu. kita Ingin memberikan penghargaan," imbuhnya.

Seperti diketahui, melalui PP 43/2018, masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikannya kepada pejabat berwenang atau penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya akan diganjar penghargaan berupa piagam dan premi.

Besaran premi ada dua jenis. Untuk kasus pelaporan korupsi, besaran premi 2 persen dari jumlah kerugian negara, dengan nilai maksimal hingga Rp 200 juta. Sementara untuk kasus pelaporan suap, besaran premi 2 persen dari nilai suap dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta masyarakat untuk tidak ragu dalam melaporkan. Pasalnya, selain hadiah, pelapor juga akan diberi perlindungan hukum dan dirahasiakan identitasnya. “Nanti mekanismenya saya kira akan diatur kementerian atau nanti setelah ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mengapresiasi kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan itu diharapkan bisa membantu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, KPK menekankan agar prosedur perlindungan pelapor bisa diperkuat. Sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menjadi pelapor. (far/JPG)

(bx/aim/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia