Senin, 10 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Penghasilan Seharga Secangkir Kopi Jadi Standar Miskin Bank Dunia

11 Oktober 2018, 21: 34: 57 WIB | editor : I Putu Suyatra

Penghasilan Seharga Secangkir Kopi Jadi Standar Miskin Bank Dunia

JUMPA PERS: AIDS Healthcare Fundation (AHF) melaksanakan jumpa pers di kawasan Nusa Dua, Kamis (11/10). Salah satu sindirannya disampaikan dengan gelas kopi. (SURPA ADISASTRA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Di tengah perhelatan International Monetary Fund World Bank Group (IMF-WBG), pendanaan global bagi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS mejadi pergunjingan. Pasalnya, Negara berpenghasilan menengah atau Middle Income Country (MIC) terancam tak mendapat lagi bantuan pendanaan terkait HIV/AIDS. Padahal, masih banyak negara yang bertumpu pada bantuan dana pihak asing guna menanggulangi HIV/AIDS, termasuk Indonesia.

Masalah bermula ketika World Bank alias Bank Dunia menglasifikasikan Negara-negara dengan tantangan ekonomi sebagai Negara Berpenghasilan Menengah. “Saat ini, Bank Dunia menetapkan bahwa negara dengan penduduknya yang memiliki penghasilan USD 2,73 perhari, atau setara dengan harga secangkir kopi di banyak negara, bukan termasuk kelompok miskin,” ungkap Asia Advocacy & Marketing Manager AIDS Healthcare Fundation (AHF), Marie Ko saat jumpa pers bertema ‘Raise The MIC’di kawasan Nusa Dua, Kamis (11/10).

Menurut Marie Ko, pendapatan perkapita bukan satu-satunya cara untuk menentukan kategori penghasilan suatu negara. Hal ini dikarenakan penghasilan tersebut belum tentu merata bagi semua warga. Apalagi, menurutnya nominal USD 2,73 yang jika dirupiahkan hanya sekitar Rp 40 ribu lebih tak sesuai, karena terlalu rendah. Berkenaan dengan itu, AHF, kata dia menyerukan Bank Dunia untuk menaikkan standar MIC pada Pertemuan di Bali ini.

“Minimal nilainya bisa USD 10 sampai USD 15,” ujarnya dalam acara yang dipandu Hani Hasyim itu.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, kebijakan Bank Dunia terkait klasifikasi negara berdampak pada pendanaan global pada penanggulangan HIV/AIDS. Badan-badan pembangunan dunia, seperti Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, menggunakan skala penghasilan Bank Dunia untuk menentukan negara mana yang dapat menerima dukungan vital dan tidak. Oleh karena itu, penetapan nilai USD 2,73, dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif bagi penduduk miskin di dunia, yang kini jumlahnya diperkirakan 73 persen atau sekitar 5 miliar jiwa dan tinggal di Negara-negara MIC.

Sementara Negara MIC memiliki beban AIDS tertinggi dan tergantung pada Global Fund untuk pengobatan dan penanganan HIV/AIDS. Klasifikasi dengan nilai terlalu rendah tersebut, dikatakan mengakibatkan masyarakat miskin harus membayar lebih mahal untuk obat-obatan penyelamat dan berkurangnya akses pada dukungan Pendanaan Global.

Country Program Manager AHF Indonesia, Riki Febrian mengatakan, berdasarkan data UNAIDS, di Indonesia ada sekitar 620 hingga 630 ribu orang berpotensi terinfeksi HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, yang tertangani baru sekitar 280-290 ribu orang dengan pendanaan pemerintah dan bantuan global. “Itu pun baru sebatas berupa pemberian ARV (Antiretroviral), belum berbicara konteks lain, karena masalah HIV/AIDS tidak hanya bisa berbicara pada kuratif, tapi juga preventif, seperti edukatif,” ungkapnya.

Jadi, kata Riki, hal ini kembali terkait biaya. Biaya pengobatan bagi yang sakit lebih besar dari pencegahan. Oleh karena itu, kata dia, sesuai kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sementara, dana pencegahan masih sangat rendah. Pun demikian, pencegahan melalui edukasi, menurutnya dominan dilakukan oleh LSM, NGO, dan komunitas.

“Karena selama ini 80 persen masih didukung pihak luar. Pemerintah baru mengalokasikan sekitar 20 persen. Itu pun sepenuhnya untuk ARV,” ujarnya.

Ketika Indonesia masuk MIC, lanjutnya, ada kemungkinan pihak yang mendukung pendanaan penanggulangan HIV/AIDS mulai menarik bantuan. Bahkan, kata dia, hal itu sudah mulai terjadi. Banyak pihak, semisal Global Fund sudah menarik dukungan secara bertahap. Akibatnya, LSM dan komunitas yang bergerak dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terbentur permasalahan biaya.

Sahrul Shah selaku Program Supervisor, Karisma Foundation bahkan menyatakan lebih gamblang. Dengan penetapan angka USD 2.73, kata dia, banyak LSM yang bergerak melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ‘gulung tikar’ karena tak lagi mendapat suntikan dana. Ia khawatir kasus ledakan penderita HIV/AIDS di era 90’an kembali terulang di Indonesia.

“Waspada tanda-tanda ledakan jumlah penderita HIV/AIDs seperti tahun 90'an. Pemerintah Indonesia saat itu tidak merespons secara cepat,” ujarnya. 

Access Advocacy Coordinator Indonesia AIDS Coalition, Sindi Putri berharap, agar ada assesment dalam masa transisi selama tiga tahun bagi negara-negara yang semula digolongkan berpenghasilan rendah ke menengah. “Apakah suatu negara siap tidak menerima bantuan lagi? Bagaimana komitmen pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. Perlu juga diberikan kemudahan CSO, LSM, dan komunitas dalam mengakses layanan kesehatan dan mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut dipaparkan, biaya bagi penderita HIV/AIDS perindividu pertahun berkisar Rp 6,5 juta, meliputi ARV perbotol Rp 400 ribu perbulan, tes kesehatan perenam bulan sekitar Rp 100-250 ribu, tes tiap tahun berkisar Rp 1,2 hingga 1,4 juta jika dilakukan di layanan kesehatan swasta atau Rp 400 hingga Rp 800 ribu jika di layanan kesehatan pelat merah. “Itu belum termasuk biaya jika terjadi infeksi,” jelasnya.

Dikatakan Sindi, saat ini pendanaan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 55 persen berasal dari pihak dalam negeri, baik pemerintah maupun swasta. Sementara 45 persen sisanya dari luar negeri. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah melalui APBN sekitar 1,2 triliun. Jumlah tersebut menurutnya hanya cukup untuk melayani 80 ribu penderita HIV/AIDS. “Jadi masih banyak yang membutuhkan dana yang belum bisa ditutupi oleh pemerintah,” katanya.

Muvitasari selaku Programme Coordinator Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) memaparkan data, yakni perakhir 2017 perkiraan ada 630 orang di Indonesia yang terinfeksi HIV. Dari 630 orang tersebut, yang tahu dirinya mengidap HIV/AIDS 270 ribu atau 49 persen. Dari 270 yang sadar dirinya mengidap HIV/AIDS, hanya 14 persen yang mulai minum ARV. “Perlu diketahui ARV dikonsumsi oleh yang bersangkutan selama hidup untuk menekan perkembangan virus di tubuh,” katanya.

Melihat alokasi pendanaan dari APBN, kata dia anggaran untuk kesehatan memang meningkat hingga 5 persen di 2018. “Tapi sayang, persentase itu termasuk gaji petugas kesehatan, bukan hanya untuk orang terinfeksi HIV/AIDS,” ujarnya. 

Dengan demikian, kembali ke soal klasifikasi negara berpenghasilan menengah yang ditetapkan oleh Bank Dunia. AHF menuntut agar klasifikasi tersebut dinaikkan nilainya. Jika pun hal tersebut harus ditetapkan, maka kesiapan negara-negara yang masih bergantung pada pendanaan global dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dipertanyakan. Pasalnya, dikatakan makin banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka memerangi kasus yang merenggut 940.000 nyawa pertahun itu.

Permasalahan  ini kata Marie Ko bukan tak pernah disampaikan kepada pihak Bank Dunia. Pihaknya yang telah berjuang sejak 2015 lalu sudah sempat menyerukan soal klasifikasi negara berpenghasilan menengah kepada Presiden Bank Dunia, Dr. Jim Kim. “Tapi seolah dia tidak peduli,” katanya.

Dalam acara tersebut juga sempat ditampilkan teatrikal pihak AHF meminta kepada Presiden Bank Dunia, Dr. Jim Kim untuk memikirkan kembali klasifikasi negara berpenghasilan menengah terkait penanggulangan HIV/AIDS. Namun Nana Widiestu yang mengenakan topeng Jim Kim menyatakan tidak peduli. Dihadirkan pula salah satu orang yang menderita HIV, Astrid dari Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba) yang menuturkan betapa pentingnya uluran tangan untuk orang-orang seperti dirinya untuk bisa bertahan hidup dan ikut menyosialisasikan bahaya HIV/AIDS. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia