Senin, 22 Oct 2018
baliexpress
icon featured
Politik

Lagi, Perbekel se-Tabanan Datangi DPRD, Ini Hasil Pertemuannya

Jumat, 12 Oct 2018 11:25 | editor : I Putu Suyatra

Lagi, Perbekel se-Tabanan Datangi DPRD, Ini Hasil Pertemuannya

PERTEMUAN : Perbekel se Kabupaten Tabanan bertemu dengan DPMD Tabanan difasilitasi DPRD Tabanan, Kamis (11/10) kemarin. (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, TABANAN – Setelah Selasa (8/10) sempat ‘mengadu’ kepada dewan mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang belum disosialisasikan dan tunjangan akhir masa jabatan, para Perbekel se Kabupaten Tabanan, Kamis kemarin (11/11) kembali menghadap anggota DPRD Tabanan dan dipertemukan langsung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan.

Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut ‘Boping’ Suryadi didampingi Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi. Dimana sesuai dengan Pergub Nomor 79 dan 80 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan Perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, pertemuan pun dibuka dengan menggunakan Bahasa Bali meskipun masih ‘gado-gado’ alias campur-campur dengan bahasa Indonesia. Seluruh peserta pertemuan pun menggunakan pakaian adat Bali.

Dalam pertemuan itu terungkap DPMD Tabanan memang tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pendampingan dalam penerapan Permendagri tersebut namun sudah diusulkan pada APBD Perubahan 2018. Begitu pun dengan dana tunjangan akhir jabatan atau purnabakti Perbekel masih akan dibahas dan nantinya akan diatur dalam Perbup yang saat ini masih akan disusun.

Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan, I Made Arya menjelaskan, pihaknya membutuhkan pemahaman terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut karena ada slot khusus dalam siltap dan tunjangan. Berbeda dengan Permendagri Nomor 113 yang sebelumnya digunakan sebagai acuan. “Yang jadi kewajiban dan penghasilan lain, selain dari siltap dan tunjangan ada yang namanya beban kerja, itu tentunya tergabung dalam satu anggaran, tetapi jumlahnya setiap desa bervariasi. Artinya apa yang kita dapatkan sebelumnya dimasukkan dalam satu slot yakni slot BKK,” paparnya.

Selanjutnya, hal inilah yang kemudian harus segera dibuatkan aturan oleh Pemkab Tabanan dalam bentuk Perda maupun Perbup, sebab dalam satu desa jumlah dusunnya berbeda-beda sehingga jumlah uangnya pun berbeda-beda. Disamping itu, pihaknya juga berharap Pemkab Tabanan bisa memberikan tunjangan akhir masa jabatan atau dana purnabakti kepada Perbekel yang sudah purna tugas. Menurutnya dana purnabakti ini merupakan suatu apresiasi terhadap pengabdian Perbekel selama ini di Desa. “Apalagi yang sudah terbukti dari segi kinerja ,” lanjutnya.

Namun Arya tak mau dikatakan ‘ngotot’ terlebih saat ini memasuki tahun politik sehingga langsung ‘mengadu’ ke dewan. Karena menurutnya persoalan Permendagri 20 ini merupakan permasalahan nasional yang tidak hanya berlaku di Tabanan saja dan dana purnabakti pun tak harus terealisasi apabila daerah memang tidak mampu menganggarkan. “Bukan ngotot harus dapat, itu kan nanti bagaimana daerah menyikapinya, sedangkan untuk Permendagri Nomor 20 ini memang kita minta Perbupnya dipercepat agar bisa kita pedomani untuk penyusunan anggaran di tahun 2019 nanti. Jadi tidak ada hubungannya dengan tahun politik, ini kan berlaku di seluruh Indonesia,” tukasnya.

Sementara itu Kepala DPMD Tabanan, Roemi Liestyowati mengatakan bahwa mengenai perubahan Permendagri 113 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sejatinya sudah dibahas sejak bulan September dengan Ketua Forum Perbekel. Namun karena terbatasnya anggaran, pihaknya terpaksa mendompleng sosialisasi para kegiatan lain dengan mengundang Sekdes masing-masing Desa. “Melalui Sekdes sudah dijelaskan secara detil, mengenai peraturannya, bahan sampai kita berikan softcopy dan kita minta selanjutnya menyampaikan kepada Perbekel dan perangkat desa lainnya,” tegasnya.

Ditambahkannya, jika pihaknya pun telah menyusun ranperda terkait peraturan baru tersebut, namun finalisasi perda masih akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum. Dan dalam Permendagri Nomor 20 tersebut, jika digunakan perhitungan ADD 30 persen, maka kurang lebih anggaran yang dibutuhkan untuk siltap, tunjangan dan beban kerja adalah mencapai Rp 12 Miliar. “Ini sangat bombastis, sehingga kita akan cari win-win solution bagaimana rumus menghitungnya, agar bagaimana operasional desa tidak berkurang dan bisa tetap jalan, jadi kita akan mohon arahan dari TAPD dan Badan Anggaran (Banggar),” lanjutnya.

Serupa mengenai dengan dana purnabakti perbekel yang rencananya akan dibuat Perbup dan telah dibahas bersama Assisten I Setda Tabanan. Hanya saja perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk dana purnabakti tidak bisa serta merta diketahui karena setelah Pilkel dan surat keputusan pelantikan turun, baru bisa diketahui berapa Perbekel yang purnabakti.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Tabanan I Ketut ‘Boping’ Suryadi mengatakan bahwa mengenai dana purnabakti cukup dibuatkan Perbup saja, karena merupakan persoalan teknis mengenai dana. Sementara mengenai kebutuhan anggaran untuk siltap, tunjangan dan beban kerja yang diperkirakan mencapai Rp 12 Miliar tersebut, politisi PDIP asal Bajera itu mengatakan jika hal itu tergantung dari kemampuan anggaran daerah. “Makanya saya minta rumusan dari DPMD, kalau Banggar bisa menganggarkan optimal Rp 12 Miliar ya beres urusannya, kalau tidak bisa ya mungkin Rp 10 Miliar atau Rp 5 Miliar,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pemenuhan anggaran itu memungkinkan mengingat Tabanan telah deficit anggaran, pria yang juga Ketua Banggar ini mengatakan jika hal tersebut merupakan prioritas. “Yang jelas saya berfikir ini akan menjadi prioritas, karena ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan pak Jokowi, kalau desa terbangun dengan baik otomatis tata kehidupan akan lebih baik,” pungkasnya.

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia