Senin, 25 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Badung Target Pendapatan Rp 6,6 T, Baru Tercapai Rp 2,8 T

15 Oktober 2018, 19: 41: 40 WIB | editor : I Putu Suyatra

Badung Target Pendapatan Rp 6,6 T, Baru Tercapai Rp 2,8 T

Ilustrasi (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Target pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun 2018 sebesar Rp 6,6 triliun sepertinya akan sulit dicapai. Pasalnya sejauh ini Pemkab Badung baru berhasil mengumpulkan Rp 2,8 triliun dari sektor pajak. Jumlah tersebut diperkirakan menjadi Rp 3 triliun per akhir Oktober mendatang jika ditambah retribusi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, I Made Sutama tak menampik cukup berat untuk mencapai target. “Jujur kami katakan sangat berat,” ungkapnya usai acara kunjungan Duta Besar Swis untuk Indonesia dan Asian Development Bank (ADB), Senin (15/10).

Sutama memaparkan, terkait target per triwulan, pada triwulan satu dan dua sudah tercapai. Nah, menginjak ke triwulan ketiga, pihaknya pun terkendala sehingga tak mencapai target. Sementara triwulan keempat masih berjalan.

“Untuk pajak sudah tercapai sekitar Rp 2,8 triliun. Ini baru pajak, untuk retribusi belum karena kami baru melihat dari pajak,” paparnya.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) tersebut mengaku, beberapa kendala yang menyebabkan pihaknya sulit mencapai target, seperti erupsi Gunung Agung, teroris di Surabaya, dan gempa  Lombok beberapa waktu lalu. Tak hanya itu. Transaksi online, seperti booking.com dan traveloka terkait pemesanan hotel maupun villa juga kata dia sangat sulit terdeteksi. “Belum lagi villa terkadang dimiliki oleh orang luar negeri yang langsung melakukan transaksi di negaranya, sehingga transaksi tidak terdetektsi dan membuat lost pendapatan,” jelasnya.

Sehubungan kehadiran Duta Besar Swiss untuk Indonesia dan ADB, Sutama kembali memohon bantuan untuk mendeteksi wajib pajak yang bertransaksi secara online, karena saat sudah semakin bertambah yang bertransaksi secara online. Pihaknya juga berharap ada regulasi yang mengatur transaksi secara online, dari pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pihaknya menginginkan agar wajib pajak yang bertransaksi secara online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

“Kami sudah memiliki keiginan untuk itu, tapi belum ada regulasi. Mulai dari Badung, semoga ke depanya ada regulasi yang mengatur,” ujarnya.

Meski terhimpit kendala tersebut, Sutama tetap berupaya maksimal. “Ini kan sedang berjalan, belum selesai. Mudah-mudahan bulan oktober ini bisa tercapai Rp3 triliunan. Sehingga di sisa waktu bisa mendekati target,” tandasnya. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia