Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Tak Lakukan Perekaman E-KTP, Terancam Dinonaktifkan

Kamis, 18 Oct 2018 18:03 | editor : I Putu Suyatra

Tak Lakukan Perekaman E-KTP, Terancam Dinonaktifkan

Putu Ayu Reika Nurhaeni (I PUTU MARDIKA BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SINGARAJA - Puluhan ribu warga di Buleleng hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik). Dampaknya, ribuan orang ini pun terancam dinon-aktifkan bila tidak secepatnya melakukan perekaman.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni menjelaskan, tercatat sebanyak 25 ribu warga di Buleleng belum melakukan perekaman. Menurutnya, bila data kependudukan di-non aktifkan, maka mereka yang belum melakukan perekaman e-KTP dipastikan tidak dapat mengakses pelayanan publik.

Diantaranya akan mengalami kendala saat mengurus masalah administrasi rumah sakit, perbankan, dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Rieka menyebut, keputusan ini telah ditentukan dalam Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Kementerian Dalam Negeri. 

Lalu, bagaiamana jika data kependudukan telah dinon-aktifkan? Reika menyebut masyarakat hanya dapat mengaktifkan kembali dengan mendatangi langsung Kantor Disdukcapil Buleleng. Dari 25 ribu orang yang tercatat belum melakukan perekaman, 7.000 orang diantaranya adalah pemilih pemula alias yang baru berusia 17 tahun. 

Atas kondisi ini, Rieka mengaku telah melakukan koordinasi hingga ke tingkat kecamatan, dengan memberikan daftar warga yang belum melakukan kegiatan perekaman e-KTP.  Dengan harapan, para camat dibantu kepala desa meneruskan informasi kepada warga yang belum melakukan perekaman.

 "Kami sudah berikan data juga kepada seluruh camat agar diteruskan ke seluruh kepada desa. Dengan demikian, data itu akan mempermudah kepala desa memanggil warga masyarakatnya yang belum melakukan perekaman," terangnya. 

Selain itu, Disdukcapil Buleleng mengklaim sudah melakukan beragam terobosan. Salah satunya memberikan pelayanan jemput bola perekaman ke masing-masing kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di Buleleng, dengan jadwal bergilir selama seminggu penuh.

Reika berharap dengan imbauan dan aturan baru itu, diharapkan masyarakat tidak lagi beralasan untuk tidak datang dalam perekaman e-KTP, untuk kebaikan dan ketertiban administrasi kependudukan. “Kami mengimbau masyarakat yang merasa belum melakukan perekaman untuk secepatnya melakukan perekaman. Karena jika sudah dinonaktifkan akan repot sendiri. Apalagi e-KTP sangat penting untuk mengurus administrasi,” tegasnya.

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia