Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali
Soal Kesepakatan Rahasia BTB

Parta: Kejahatan Kok Diselesaikan dengan Kesepakatan

Minggu, 21 Oct 2018 19:12 | editor : I Putu Suyatra

Parta: Kejahatan Kok Diselesaikan dengan Kesepakatan

Nyoman Parta (DOK. BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Kabar kesepakatan rahasia yang dibuat Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Agung Partha Adnyana melakukan kesepakatan rahasia dengan mafia Tiongkok (China) yang membuat paket wisata Bali murahan, Minggu (20/10), ternyata sudah sampai ke telinga anggota DPRD Bali. Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mengatakan, ini langkah yang sangat aneh. Bahkan cenderung patut dicurigai, sampai – sampai BTB melakukan pertemuan rahasia, dan membuat kesepakatan dengan pelaku kejahatan.

“Aneh kan, kejahatan malah diselesaikan dengan kesepakatan. Misalnya ada jualan narkoba, kemudian ketahuan, untuk menyelesaikan diselaikan dengan kesepakatan, ini aneh. Ini apa – apaan ini, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang – undang,” tegasnya.

Misalnya ada satu poin bahwa, pemilik jaringan toko ini mengatakan siap dan berjanji tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, yang hanya dengan visa kerja.

“Kalau ada pelanggaran atas perjanjian itu, apa BTB bisa mengeksekusi. Misalnya tetap mempekerjakan orang asing, bisa BTB menangkap dan mendeportasi. Kemudian ada pelanggaran pidana, bisa BTB memenjarakan?” cetus Parta.

“Jadi patut dicurigai, bahwa kesepakatan ini hanya untuk membuat citra bahwa masalah sudah selesai. Dan praktik tersebut akan terus berlangsung. Dan anehnya lagi BTB menjadi inisiator kesepakatan kasus pelanggaran Undang – undang,” tegas calon DPR RI dari PDIP ini.

Dengan kondisi ini Parta meminta agar Gubernur, Kepolisian, Imigrasi segera mengambil langkah. Jangan masalah langsung diselesaikan ke BTB. Sehingga ada kesan, BTB membuka ruang untuk melindungi dengan negosiasi yang tidak dikehaui publik. Secara kewenangan juga BTB tidak punya kewenangan untuk menindak jika ada pelanggaran.

“Gubernur, Polisi dan Imigrasi mesti segera bertindak. Tangkap pelaku – pelaku yang menjadi predator pariwisata Bai, kemudian deportasi pekerja asing yang tidak punya hak kerja. Tutup usaha – usaha yang menjadi sumber citra Bali rusak,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan. Dia mengatakan sangat aneh, ada praktik – praktik seperti ini di Bali dibiarkan telalu lama. Setelah mencuat ke publik, malah BTB ikut sidak dengan Wagub, dan sekarang ingin menyelesaikannya sendiri. “Misalkan masalah ini ingin diselesaikan di tingkat Gubernur dan DPRD Bali, BTB hanya salah satu instrument yang nantinya diminta pendapat. Apa kewenangan BTB sampai mengumpulkan para investor pemilik usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang – undang,” cetusnya.

Bahkan anehnya, malah membuat kesepakatan. Yang benar, apa pun kespeakatanya tindakan pidana yang ada mesti tetap dilaksanakan. “Jangan bermain di air keruh. Mencari keuntungan di situasi kacau, ini ada indikasi permainan dan patut kita curigai. BTB ini ada keinginan untuk main mata dengan para cukong – cukong ini,” jelasnya.

Tirtawan juga mengatakan, jika kesepakatan itu dilanggar BTB juga tidak bisa mengeksekusi. “Apanya bisa nanti diberikan sanksi, BTB tidak punya kewenangan itu. Aneh saja, ikut sidak dengan Wagub,kemudian main panggil sendiri, buat kesepakatan,” tegas Tirtawan.

Dengan kondisi ini, Tirtawan mengaku tidak akan tinggal diam. Bahkan dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan dia akan mendesak pihak – pihak terkait untuk mengusut penggunaan sumber dana BTB yang kabarnya selama ini juga ada dari APBD.

“Kalau begitu cara kerjanya, kami harap juga BTB diaudit, apalagi BTB juga ada menggunakan dana APBD,” tegasnya.

“Kami harap juga Kepolisian, Imigrasi, Disnaker dan Gubernur yang mengkoordinir untuk segera menutup usaha yang jelas – jelas melakukan praktik pidana,” urainya.

Dia mengatakan mempekerjakan tenaga asing ilegal itu pidana. Apalagi ada penggunaan simbol Negara yaitu burung Garuda untuk stempel nota tagihan. “Itu malah sudah melecehkan dasar Negara. Mereka pakai lambang Garuda untuk seolah – olah menguatkan posisi mereka,” tegas Tirtawan.

Untuk diketahui, Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Agung Partha Adnyana melakukan kesepakatan rahasia dengan mafia Tiongkok (China) yang membuat paket wisata Bali murahan, Minggu (20/10). Kesepakatan itu dibuat dalam pertemuan di Restoarn The Village Sanur, Denpasar. Salah satu kesepakatannya, pihak mafia ini akan dilindungi jika mau mengikuti instruksi dari Ketua BTB. Padahal Agung Partha sendiri sebelumnya ikut melakukan sidak dengan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).

Informasi yang dirangkum Koran ini, pertemuan dilakukan Minggu (20/10) di Restoran The Village Sanur. Pihak Ketua BTB mengumpulkan tiga induk perusahaan jaringan Toko yang diduga selama ini mensponsori wisatawan masuk Bali, namun memaksa agar belanja di toko tersebut. Toko itu sendiri menggunakan stempel garuda, mempekerjakan orang asing dengan visa wisata dan lainnya.

Tiga toko yang diundang itu adalah Pemilik Mahkota Xie Jin Bao Shen Jiulong, Pemilik Onbase Grup Xiu Y Hon Gue Juli dan Pemilik Mosso Suryadi Amid.

Pertemuan dilakukan dengan sangat rahasia. Bahkan ditegaskan sebelum mulai acara bahwa ruang pertemuan itu sudah diawasi khusus. “Tidak boleh mengambil gambar, merekam dan lainya. Pertemuan rahasia, mulai pukul satu siang sampai pukul empat sore,” jelas sumber Koran ini.

Namun akhirnya beberapa foto bukti kesepakatan dengan jajaran “mafia” Tiongkok, itu sudah beredar. Salah satunya adalah agar jajaran pemilik Toko yang disidak oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Ardhana Sukawati (Cok Ace), bersama Ketua BTB IB Agung Partha itu mengikuti intruksi IB Agung Partha.

“Intinya jika mau mengikuti intruksi Pak Agung (IB Agung Partha, Red), kalian akan dilindungi oleh Pak Agung,” seperti itu salah satu kesimpulan acara yang beredar.

Sedangkan kesepakatan yang dibuat intinya, pihak pemilik Toko akan menggunakan tenaga asing yang legal dengan segala ketentuan harus dipatuhi. Kemudian meminta agar menggunakan SNI dan banyak hal. Namun diduga, kesepakatan ini hanya untuk meyakinkan publik. Karena jika melanggar BTB juga tidak punya kewenangan untuk memproses hukum para pemilik toko tersebut. Sayangnya sampai berita ini diturunkan IB Agung Partha belum bisa dikonfirmasi, empat kali dihubungi tidak mau mengangkat telepon.

Seperti halnya berita sebelumnya, Ketua Bali Liang (Komite Tiongkok Asita Daerah Bali) Elsye Deliana menjelaskan, saat ini memang wisatawan Tiongkok kunjungan tertinggi di Bali. Namun ada praktik - praktik yang  terkait Bali dijual murah di Tiongkok sudah menjadi masalah yang sangat mengkawatirkan bagi Bali. Bali awalnya dijual Rp 2 juta, setelah angka 99 RMB atau Sekitar Rp 2 juta, kemudian turun menjadi 777 RMB sekitar Rp 1,5 juta, kemudian turun lagi menjadi 499 RMB atau sekitar Rp 1 juta dan terakhir sudah sampai 299 RMB sekitar Rp 600 ribu. Dan terakhir sampai Rp 200 ribu, namun penerbangan sekitar 200 wisatawan itu dibatalkan oleh Pemerintah Shenzhen, karena dianggap harganya tidak sehat.

Ini terjadi karena ada permainan besar dari penjual. Ada pengusaha dari Tiongkok juga yang membangun usaha Art shop di Bali. Dengan jumlah yang sudah cukup banyak di Bali. Toko – toko ini yang mensubsidi wisatawan dengan biaya murah itu ke Bali. Namun mereka nantinya wajib untuk masuk ke toko – toko itu. Namun mereka sudah seperti beli kepala, wisatawan itu wajib masuk toko itu. Seperti dipaksa belanja di sana. Mereka masuk, kemudian membeli barang – barang berbahan Latex, seperti kasur, sofa, bantal dan lainnya.

Mereka dalam lima hari empat malam, selama empat hari hanya masuk toko – toko milik orang Tiongkok juga. Bahkan diduga pembayarannya juga dengan wechat (pola Tiongkok) dengan sistem barcode. Atas kondisi ini citra pariwisata Bali jelek di Tiongkok, dianggap Bali hanya punya toko – toko untuk berwisata.

Atas kondisi ini Gubernur Bali Wayan Koster memastikan ini masalah serius. Dan segera akan mengambil tindakan tegas karena sudah merugikan nama Bali di Tiongkok.

Kondisi ini juga sudah dilaporkan ke Konjen Tiongkok yang ada di Denpasar.

Ketua Komite Tiongkok DPP Asita Pusat (Nasional) Hery Sudiarto, bersama Penasehat Komite Tiongkok DPP Asita Asman dan Chandra Salim, bahwa mereka sudah melaporkan masalah – masalah ini ke Konjen Tiongkok di Bali. Namun sayang Konjen Mr. Gou Hao Dong sedang cuti, karena ada acara. Yang menerima hanya Wakil Konjen Tiongkok di Denpasar Mr. Chen Wei. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia