Rabu, 24 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Minta Kesepakatan Rahasia BTB Diusut Pidana, Ini Alasannya

22 Oktober 2018, 20: 33: 26 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Minta Kesepakatan Rahasia BTB Diusut Pidana, Ini Alasannya

Kariyasa Adnyana (DOK. BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Anggota DPRD Bali meminta aparat keamanan mengusut secara pidana pertemuan dan kesepakatan rahasia yang dibuat Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Agung Partha Adnyana dengan mafia Tiongkok (China) yang membuat paket wisata Bali murahan. Bahkan, tuntutan itu disampaikan dalam sidang paripurna, Senin (22/10). Karena dianggap telah membuat kesepakatan atau bersekongkol dengan pelaku kejahatan.

Sidang paripurna dengan agenda pelantikan beberapa Anggota yang mengalami PAW (Pergantian Antar Waktu) dan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi, mendadak tegang. Diawali dengan teriakan Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana.

“Intrupsi pimpinan, ini penting dan mesti ada langkah cepat untuk menindak masalah ini,” tegas anggota Fraksi PDIP itu mengawali. Kemudian Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mempersilakan Kariyasa untuk bicara.

Kariyasa memulai dengan menjelaskan bahwa Pariwisata Bali sudah dalam ancaman besar. Saat ini Tiongkok yang bercokol di Bali memiliki bisnis penuh pelanggaran. Semakin liar dalam menjual Bali di Tiongkok. Bahkan dengan uang Rp 600 ribu bahkan ada Rp 200 ribu, sudah bisa jalan - jalan di Bali lima hari lengkap dengan tiket pesawat. Ini sesuatu yang aneh. Ini bisa dilakukan karena mereka dipaksa belanja di toko – toko mereka. Dengan jaringan kuat beberapa gembong mafia Tiongkok punya belasan toko yang menjual barang – barang Tiongkok namun berlabel Indonesia.

Dalam perjalannya, kasus ini sudah mencuat. Bahkan sampai ada sidak yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Bali Cok Ace (Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati). Sidak itu juga menggandeng pihak BTB yang hadir langsung Ketua BTB IB Agung Partha Adnyana. Hasilnya sangat mengerikan, toko- toko jaringan mafia Tiongkok itu, mempekerjakan WNA tanpa visa kerja, menjual barang – barang luar tanpa jelas standarnya. Kemudian masih menggunakan sistem pembayaran wechat. Artinya sesama Tiongkok tanpa kena pajak. Selanjutnya menggunakan simbol dasar Negara Burung Garuda untuk stempel invoice alias nota tagihan bertuliskan Indonesia. Termasuk sudah mengakui, menerapkan jual beli kepala (JBK). Artinya mengakui menjual murah Bali di Tiongkok.

“Ini sudah masalah serius. Thailand mengalami ini dulu dan Vietnam juga. Namun sudah bisa bangkit dan menata pariwisatanya dengan menutup bisnis - bisnis jahat seperti ini,” tegas politisi asal Busungbiu, Buleleng ini.

Yang aneh, dari hasil sidak ini tiba - tiba malah BTB seolah menelikung pemerintah dengan menggelar pertemuan rahasia dengan para mafia ini. Bahkan beredar kabar jika oknum - oknum BTB juga bermain dengan deal-deal tertentu, untuk mengamankan para pebisnis mafia Tiongkok ini. Tentunya diduga dengan imbalan tertentu.

“Kami dapat beberapa data, dan informasi pertemuan dilakukan rahasia. Untuk deal - deal tertentu pemain – pemain oknum di BTB. Dengan membuat kesepakatan, melindungi para mafia Tiongkok ini, sangat memalukan dan sangat mencederai proses penertiban yang sedang digarap,” tegas Kariyasa.

Bahkan Kariyasa mengingatkan agar penegak hukum, jajaran imigrasi mulai turun. Jika memang ada indikasi permainan uang untuk melindungi jaringan Mafia Tiongkok ini, termasuk yang dilakukan oleh BTB agar ditindak secara pidana. “Kalau memang ada indikasi permain – permainan uang, kami mohon agar penegak hukum menindak secara pidana,” sambungnya.

Kemudian Kariyasa berharap agar ada langkah cepat untuk menuntaskan masalah ini. Dengan menggelar pertemuan dengan melibatkan semua pihak. Dengan langkah ini nantinya bisa diambil tindakan atas bisnis para mafia Tiongkok yang sudah merusak nama Bali.

“Kami mengharapkan agar nantinya ada penertiban, atas semua masalah dan bisnis mereka ditutup seperti tindakan tegas yang dilakukan di Thailand. Untuk memulihkan kondisi pariwisata Bali dari permainan para mafia Tiongkok itu,” tegas Calon DPR RI Dapil Bali dari PDIP ini.

Dan yang penting juga disampaikan Kariyasa adalah, harapan kepada Wakil Gubernur Bali Cok Ace agar hati – hati melibatkan lembaga – lembaga di luar pemerintah. Boleh melibatkan lembaga, namun semua keputusan dan rekomendasi mesti keluar dari pemerintah. “Hati – hati Pak Wagub, dalam situasi seperti ini banyak mau cari untung. Hati – hati melibatkan lembaga di luar pemerintah. Jikapun dilibatkan mesti dikendalikan, jangan seperti BTB malah membuat kesepakatan dengan para mafia Tiongkok itu. Takutnya nanti Pak Wagub kena getahnya,” harapnya.

Sepereti diberitakan sebelumnya, Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Agung Partha Adnyana melakukan kesepakatan rahasia dengan mafia Tiongkok (China) yang membuat paket wisata Bali murahan, Minggu (20/10). Kesepakatan itu dibuat dalam pertemuan di Restoarn The Village Sanur, Denpasar. Salah satu kesepakatannya, pihak mafia ini akan dilindungi jika mau mengikuti instruksi dari Ketua BTB. Padahal Agung Partha sendiri sebelumnya ikut melakukan sidak dengan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia