Kamis, 22 Oct 2020
baliexpress
Home > Bali
icon featured
Bali
Soal Mafia Tiongkok

Perwakilan Toko Gelagapan Saat Ditanya Izin hingga Pajak di DPRD Bali

31 Oktober 2018, 19: 52: 57 WIB | editor : I Putu Suyatra

Perwakilan Toko Gelagapan Saat Ditanya Izin hingga Pajak di DPRD Bali

DIPANGGIL DEWAN: Perwakilan dari kelompok Mahkota, Asih Damayanti saat berbicara di DPRD Bali, Rabu (31/10). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Perwakilan empat pengusaha yang diduga menjadi bagian dari jaringan “Mafia Tiongkok” yang merusak citra pariwisata Bali memenuhi panggilan DPRD Bali, Rabu (31/10). Dalam pertemuan itu, mereka rata-rata gelagapan saat ditanya soal izin, impor, hingga pajak. Akhirnya, DPRD Bali merekomendasikan jaringan ini ditertibkan dan diusut secara hukum.

Empat perwakilan jaringan toko besar yang hadir di antaranya kelompok Onbase yang diwakili pengacaranya Jerry Sastrawan. Kemudian kelompok Mahokota diwakili Asih Damayanti dan Kelompok Venus diwakili oleh Vicktor, serta Kelompok PT Latexindo dihadiri oleh Amit.

Ketua DPRD Bali, N Adi Wiryatama yang memimpin rapat langsung menanyakan satu per satu terkait persoalan ini. Pertama dari Mahkota, Asih Damayanti mengatakan memang ada toko mereka yaitu Lisa Jawellery belum punya izin. “Kami akui ada toko kami Lisa Jewellery belum punya izin,” jelasnya.

Saat itu langsung Anggota Komisi II AA Adhi Ardhana teriak. “Pak Satpol PP itu sudah mengakui satu. Tutup segera toko itu, kok belum punya izin sudah jualan,” cetusnya. Permintaan itu langsung dijawab pihak Satpol PP. “Siap – siap,” ujar Kepala Satpol PP Bali, Made Sukadana.

Kemudian Asih juga mengakui bahwa, barang – barang yang dijual rata – rata dari Tiongkok atau China. Kemudian setelah dikejar, izin importir, pajak dan lainnya Asih langsung gelapan. “Ini sudah jelas ada pelanggaran, silakan tindak,” tegas Adi Wiryatama.

Kemudian giliran wakil dari Grup Venus, juga dikejar terkait pajak. Namun dia mengaku tidak tahu pasti. Yang jelas Victor mengakui bahwa pemiliknya orang Hongkong. Namun semua siap untuk menerima apa pun keputusan pemerintah.

Untuk diketahui, DPRD Bali memanggil semua pihak untuk diajak membahas masalah “Mafia Tiongkok” yang bermain, hingga merusak citra pariwisata Bali, Rabu (31/10). Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Rapat melibatkan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta, Ketua Komisi I DPRD Bali Tama Tenaya, Sekretaris Komisi III Ketut Kariyasa Adnyana, Anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan, Anggota Komisi II AA Adhi Ardhana, Made Budastra, Dewa “Jack” Mahayadnya dan lainnya.

Sedangkan yang dipanggil adalah Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Kepala Satpol PP Bali Made Sukadana, Kadisnaker Bali Ni Luh Made Wiratmi, serta pihak Imigrasi diwakili Kepala Divisi Imigrasi Agato. Ada juga Ketua BTB (Bali Tourism Board) IB Agung Partha Adnyana, Ketua Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Bali AA Alit Ngurah Wiraputra, Ketua Komite Tiongkok DPP Asita Hery Sudarto, termasuk jaringan toko – toko yang dianggap sebagai pemain dan sumber masalah alias “Mafia Tiongkok”.

Seperti halnya berita sebelumnya, Ketua Bali Liang (Komite Tiongkok Asita Daerah Bali) Elsye Deliana menjelaskan, saat ini memang wisatawan Tiongkok kunjungan tertinggi di Bali. Namun ada praktik - praktik yang  terkait Bali dijual murah di Tiongkok sudah menjadi masalah yang sangat mengkawatirkan bagi Bali. Bali awalnya dijual Rp 2 juta, setelah angka 99 RMB atau Sekitar Rp 2 juta, kemudian turun menjadi 777 RMB sekitar Rp 1,5 juta, kemudian turun lagi menjadi 499 RMB atau sekitar Rp 1 juta dan terakhir sudah sampai 299 RMB sekitar Rp 600 ribu. Dan terakhir sampai Rp 200 ribu, namun penerbangan sekitar 200 wisatawan itu dibatalkan oleh Pemerintah Shenzhen, karena dianggap harganya tidak sehat.

Ini terjadi karena ada permainan besar dari penjual. Ada pengusaha dari Tiongkok juga yang membangun usaha Art shop di Bali. Dengan jumlah yang sudah cukup banyak di Bali. Toko – toko ini yang mensubsidi wisatawan dengan biaya murah itu ke Bali. Namun mereka nantinya wajib untuk masuk ke toko – toko itu. Namun mereka sudah seperti beli kepala, wisatawan itu wajib masuk toko itu. Seperti dipaksa belanja di sana. Mereka masuk, kemudian membeli barang – barang berbahan Latex, seperti kasur, sofa, bantal dan lainnya.

Mereka dalam lima hari empat malam, selama empat hari hanya masuk toko – toko milik orang Tiongkok juga. Bahkan diduga pembayarannya juga dengan wechat (pola Tiongkok) dengan sistem barcode. Atas kondisi ini citra pariwisata Bali jelek di Tiongkok, dianggap Bali hanya punya toko – toko untuk berwisata.

Atas kondisi ini Gubernur Bali Wayan Koster memastikan ini masalah serius. Dan segera akan mengambil tindakan tegas karena sudah merugikan nama Bali di Tiongkok.

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news